Amnesty International: Ukraina Lakukan Kejahatan Perang
Kamis, 04 Agustus 2022 - 21:29 WIB
Amnesty Internasional sebut Ukraina lakukan kejahatan perang karena membangun pangkalan militer dan mengoperasikan senjata dari wilayah penduduk sipil. Foto/Ilustrasi
LONDON - Organisasi hak asasi manusia internasional, Amnesty International (AI), menuduh Ukraina telah melakukan kejahatan perang selama konflik militer yang sedang berlangsung dengan pasukan Rusia .
Dalam rilisnya, AI mengatakan, taktik militer Ukraina melanggar hukum humaniter internasional dan membahayakan warga sipil dengan mengoperasikan senjata dari pangkalan yang didirikan di daerah pemukiman sementara warga sipil ada di sana.
Rusia sebelumnya telah dituduh oleh Amnesty International melanggar beberapa hukum internasional selama perang. Organisasi itu mengatakan bahwa dugaan pelanggaran Ukraina sama sekali tidak membenarkan serangan membabi buta Rusia.
"Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agns Callamard dalam sebuah pernyataan.
"Berada dalam posisi bertahan tidak membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional," jelasnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (4/8/2022).
Menurut rilis tersebut, saat melakukan penyelidikan atas serangan Rusia di wilayah Kharkiv, Donbas dan Mykolaiv di Ukraina antara April dan Juli, peneliti AI mengatakan mereka menemukan bahwa militer Ukraina beroperasi dari bangunan sipil di setidaknya 19 kota dan desa. Penemuan itu dikuatkan oleh citra satelit.
Organisasi itu mengatakan bahwa Ukraina melakukan pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter internasional dengan menempatkan setidaknya lima fasilitas militer di rumah sakit sipil.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, serangan udara Rusia pada fasilitas perawatan kesehatan telah mengakibatkan sejumlah besar cedera dan kematian warga sipil selama perang.
"AI juga menemukan bahwa Ukraina telah membangun pangkalan militer di 22 dari 29 sekolah yang dikunjungi di wilayah Donbas dan Mykolaiv selama penyelidikan," menurut rilis tersebut.
Organisasi itu mengatakan bahwa Rusia kemudian melancarkan serangan di banyak sekolah yang sama antara April dan akhir Juni, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera.
Menyusul penghancuran sekolah di setidaknya tiga kota, militer Ukraina dituduh memindahkan pangkalan ke sekolah di daerah yang berbeda, menempatkan komunitas di sekitar pangkalan baru pada risiko serangan serupa.
Sementara pangkalan-pangkalan di sekolah-sekolah itu sendiri mungkin tidak melanggar hukum humaniter internasional karena sekolah-sekolah itu tidak beroperasi, organisasi itu mengatakan bahwa Ukraina menempatkan pangkalan-pangkalan di sekolah-sekolah di dekat rumah-rumah dan gedung-gedung apartemen tanpa memperingatkan penduduk atau membantu mereka mengungsi.
Dalam beberapa kasus, menurut Komite Palang Merah Internasional, hukum perang mendikte bahwa sekolah dan rumah sakit dapat menjadi target yang sah untuk serangan militer.
AI mengatakan bahwa penyelidikannya dengan cara apa pun tidak membenarkan serangan Rusia tanpa pandang bulu, sambil mendesak militer Ukraina untuk membedakan antara tujuan militer dan objek sipil dan mengambil semua tindakan pencegahan yang layak dan segera berhenti beroperasi di luar daerah berpenduduk sipil.
"Pemerintah Ukraina harus segera memastikan bahwa mereka menempatkan pasukannya jauh dari daerah berpenduduk, atau harus mengevakuasi warga sipil dari daerah di mana militer beroperasi," kata Callamard.
"Militer tidak boleh menggunakan rumah sakit untuk terlibat dalam peperangan, dan hanya boleh menggunakan sekolah atau rumah sipil sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif yang layak," tegasnya.
AI mengatakan bahwa mereka memberi tahu pemerintah Ukraina tentang temuan penyelidikannya pada 29 Juli tetapi belum mendapat tanggapan hingga Rabu ini.
Dalam rilisnya, AI mengatakan, taktik militer Ukraina melanggar hukum humaniter internasional dan membahayakan warga sipil dengan mengoperasikan senjata dari pangkalan yang didirikan di daerah pemukiman sementara warga sipil ada di sana.
Rusia sebelumnya telah dituduh oleh Amnesty International melanggar beberapa hukum internasional selama perang. Organisasi itu mengatakan bahwa dugaan pelanggaran Ukraina sama sekali tidak membenarkan serangan membabi buta Rusia.
"Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agns Callamard dalam sebuah pernyataan.
"Berada dalam posisi bertahan tidak membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional," jelasnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (4/8/2022).
Menurut rilis tersebut, saat melakukan penyelidikan atas serangan Rusia di wilayah Kharkiv, Donbas dan Mykolaiv di Ukraina antara April dan Juli, peneliti AI mengatakan mereka menemukan bahwa militer Ukraina beroperasi dari bangunan sipil di setidaknya 19 kota dan desa. Penemuan itu dikuatkan oleh citra satelit.
Organisasi itu mengatakan bahwa Ukraina melakukan pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter internasional dengan menempatkan setidaknya lima fasilitas militer di rumah sakit sipil.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, serangan udara Rusia pada fasilitas perawatan kesehatan telah mengakibatkan sejumlah besar cedera dan kematian warga sipil selama perang.
"AI juga menemukan bahwa Ukraina telah membangun pangkalan militer di 22 dari 29 sekolah yang dikunjungi di wilayah Donbas dan Mykolaiv selama penyelidikan," menurut rilis tersebut.
Organisasi itu mengatakan bahwa Rusia kemudian melancarkan serangan di banyak sekolah yang sama antara April dan akhir Juni, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera.
Menyusul penghancuran sekolah di setidaknya tiga kota, militer Ukraina dituduh memindahkan pangkalan ke sekolah di daerah yang berbeda, menempatkan komunitas di sekitar pangkalan baru pada risiko serangan serupa.
Sementara pangkalan-pangkalan di sekolah-sekolah itu sendiri mungkin tidak melanggar hukum humaniter internasional karena sekolah-sekolah itu tidak beroperasi, organisasi itu mengatakan bahwa Ukraina menempatkan pangkalan-pangkalan di sekolah-sekolah di dekat rumah-rumah dan gedung-gedung apartemen tanpa memperingatkan penduduk atau membantu mereka mengungsi.
Dalam beberapa kasus, menurut Komite Palang Merah Internasional, hukum perang mendikte bahwa sekolah dan rumah sakit dapat menjadi target yang sah untuk serangan militer.
AI mengatakan bahwa penyelidikannya dengan cara apa pun tidak membenarkan serangan Rusia tanpa pandang bulu, sambil mendesak militer Ukraina untuk membedakan antara tujuan militer dan objek sipil dan mengambil semua tindakan pencegahan yang layak dan segera berhenti beroperasi di luar daerah berpenduduk sipil.
"Pemerintah Ukraina harus segera memastikan bahwa mereka menempatkan pasukannya jauh dari daerah berpenduduk, atau harus mengevakuasi warga sipil dari daerah di mana militer beroperasi," kata Callamard.
"Militer tidak boleh menggunakan rumah sakit untuk terlibat dalam peperangan, dan hanya boleh menggunakan sekolah atau rumah sipil sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif yang layak," tegasnya.
AI mengatakan bahwa mereka memberi tahu pemerintah Ukraina tentang temuan penyelidikannya pada 29 Juli tetapi belum mendapat tanggapan hingga Rabu ini.
(ian)
tulis komentar anda