Rusia Peringatkan AS dan UE Soal Ketegangan Baru di Kosovo: Setop Provokasi!
Senin, 01 Agustus 2022 - 16:23 WIB
Polisi Kosovo berada di Jarinje, Kosovo, 21 September 2021. Foto/REUTERS
MOSKOW - Pemerintah Kosovo dan pendukungnya di Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) harus menghentikan provokasi mereka dan menghormati hak-hak etnis Serbia di Kosovo.
Peringatan itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova pada Minggu (31/7/2022).
Pasukan Serbia disiagakan tinggi dan penduduk setempat di utara provinsi yang memisahkan diri itu mendirikan barikade, saat polisi etnik Albania bersiap melakukan tindakan keras.
Sirene serangan udara dan lonceng gereja berbunyi di Kosovo utara pada Minggu, setelah Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti mengumumkan operasi polisi untuk melarang plat nomor dan dokumen identitas Serbia.
Kurti mengklaim ini tentang keadilan dan hukum yang setara di semua wilayah yang diklaim pemerintahnya.
“Keputusan Pristina tidak masuk akal dan diskriminatif, dan penggantian paksa dokumen pribadi mereka adalah langkah lain menuju pengusiran penduduk Serbia dari Kosovo, serta lembaga-lembaga Serbia Kosovo yang menjamin perlindungan hak-hak penduduk Serbia dari keinginan sewenang-wenang kubu radikal di Pristina,” tegas Zakharova.
“Kurti sengaja memicu eskalasi untuk melancarkan tindakan keras bersenjata, tidak hanya terhadap warga Serbia di Kosovo tetapi juga terhadap Beograd, yang ingin dinetralisir oleh Barat dengan menggunakan etnis Albania sebagai proksi,” papar Zakharova.
“Rusia menyerukan Pristina dan AS serta Uni Eropa di belakangnya untuk menghentikan provokasi dan menghormati hak-hak orang Serbia di Kosovo," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia.
Sebelumnya pada hari itu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan negaranya “tidak pernah berada dalam situasi yang lebih kompleks dan sulit.”
Menurut Vucic, pihak berwenang Pristina mencoba memanfaatkan situasi saat ini di dunia untuk memulai konflik sambil menggambarkan dirinya sebagai korban.
“Belum ada pasukan Serbia yang melewati garis administrasi ke Kosovo,” ungkap Kementerian Pertahanan di Beograd, menggambarkan rumor yang beredar di media sosial sebagai “disinformasi” atas nama Pristina.
Penduduk lokal Serbia mendirikan barikade di tiga pos pemeriksaan di sepanjang garis administrasi, di mana polisi yang menjawab perintah Kurti dikerahkan untuk menghentikan semua kendaraan dengan pelat atau dokumen Serbia.
Ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang tembakan dan cedera di antara warga sipil.
Kosovo diduduki NATO pada tahun 1999, setelah perang udara selama 78 hari melawan Yugoslavia.
Pemerintah etnis Albania di Pristina mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan AS, tetapi belum diakui Serbia, Rusia, China, atau PBB.
Peringatan itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova pada Minggu (31/7/2022).
Pasukan Serbia disiagakan tinggi dan penduduk setempat di utara provinsi yang memisahkan diri itu mendirikan barikade, saat polisi etnik Albania bersiap melakukan tindakan keras.
Sirene serangan udara dan lonceng gereja berbunyi di Kosovo utara pada Minggu, setelah Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti mengumumkan operasi polisi untuk melarang plat nomor dan dokumen identitas Serbia.
Kurti mengklaim ini tentang keadilan dan hukum yang setara di semua wilayah yang diklaim pemerintahnya.
“Keputusan Pristina tidak masuk akal dan diskriminatif, dan penggantian paksa dokumen pribadi mereka adalah langkah lain menuju pengusiran penduduk Serbia dari Kosovo, serta lembaga-lembaga Serbia Kosovo yang menjamin perlindungan hak-hak penduduk Serbia dari keinginan sewenang-wenang kubu radikal di Pristina,” tegas Zakharova.
“Kurti sengaja memicu eskalasi untuk melancarkan tindakan keras bersenjata, tidak hanya terhadap warga Serbia di Kosovo tetapi juga terhadap Beograd, yang ingin dinetralisir oleh Barat dengan menggunakan etnis Albania sebagai proksi,” papar Zakharova.
“Rusia menyerukan Pristina dan AS serta Uni Eropa di belakangnya untuk menghentikan provokasi dan menghormati hak-hak orang Serbia di Kosovo," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia.
Sebelumnya pada hari itu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan negaranya “tidak pernah berada dalam situasi yang lebih kompleks dan sulit.”
Menurut Vucic, pihak berwenang Pristina mencoba memanfaatkan situasi saat ini di dunia untuk memulai konflik sambil menggambarkan dirinya sebagai korban.
“Belum ada pasukan Serbia yang melewati garis administrasi ke Kosovo,” ungkap Kementerian Pertahanan di Beograd, menggambarkan rumor yang beredar di media sosial sebagai “disinformasi” atas nama Pristina.
Penduduk lokal Serbia mendirikan barikade di tiga pos pemeriksaan di sepanjang garis administrasi, di mana polisi yang menjawab perintah Kurti dikerahkan untuk menghentikan semua kendaraan dengan pelat atau dokumen Serbia.
Ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang tembakan dan cedera di antara warga sipil.
Kosovo diduduki NATO pada tahun 1999, setelah perang udara selama 78 hari melawan Yugoslavia.
Pemerintah etnis Albania di Pristina mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan AS, tetapi belum diakui Serbia, Rusia, China, atau PBB.
(sya)
tulis komentar anda