Lagi-lagi, Taliban Minta Dunia Akui Pemerintahannya di Afghanistan

KABUL - Taliban , untuk kesekian kalinya, meminta dunia internasional mengakui pemerintahannya di Afghanistan . Permintaan ini diserukan pada akhir dari pertemuan ribuan pemimpin agama dan etnis, Sabtu.

Meski membuat seruan pengakuan, Taliban tidak memberikan sinyal perubahan pada tuntutan internasional seperti pembukaan sekolah menengah perempuan.

Taliban merebut Afghanistan pada Agustus 2021 dengan menggulingkan pemerintah yang didukung Barat. Namun, hingga sekarang tak ada negara di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban.



Ekonomi Afghanistan telah jatuh ke dalam krisis karena pemerintah Barat telah menarik dana dan menjatuhkan sanksi yang ketat, dengan mengatakan bahwa pemerintah Taliban perlu mengubah arah tentang hak asasi manusia (HAM), terutama hak-hak perempuan.

"Kami meminta negara-negara regional dan internasional, terutama negara-negara Islam... untuk mengakui Islamic Emirate of Afghanistan [Imarah Islam Afghanistan]...cabut semua sanksi, cairkan dana (bank sentral) dan berikan dukungan dalam pembangunan Afghanistan," bunyi pernyataan Taliban, seperti dikutip Reuters, Minggu (3/7/2022).



Pada hari Jumat, pemimpin tertutup Taliban bergabung dengan pertemuan tiga hari yang dihadiri lebih dari 4.000 orang dan menyampaikan pidato di mana dia memberi selamat kepada para peserta atas kemenangan Taliban dan menggarisbawahi kemerdekaan negara itu.

Taliban kembali mengumumkan bahwa semua sekolah akan dibuka pada bulan Maret.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah, sejumlah kecil peserta mengangkat pendidikan anak perempuan dan hak-hak perempuan. Wakil pemimpin dan menteri dalam negeri Taliban, Sirajuddin Haqqani, mengatakan dunia telah menuntut pemerintah dan pendidikan inklusif dan masalah ini akan memakan waktu.

Namun pemimpin tertinggi kelompok itu, Haibatullah Akhundzada, yang biasanya berbasis di selatan kota Kandahar dan jarang muncul di depan umum, mengatakan orang asing tidak boleh memberi perintah.

Pernyataan akhir pertemuan itu mengatakan pertahanan Imarah Islam adalah wajib dan bahwa kelompok militan ISIS, yang mengatakan berada di balik beberapa serangan di negara itu, adalah ilegal.

Taliban juga menegaskan tidak akan mengganggu negara-negara tetangga dan sebaliknya, mereka tidak boleh ikut campur urusan di Afghanistan.