Pemerintah Skotlandia Umumkan Rencana Referendum Kemerdekaan
Rabu, 29 Juni 2022 - 00:58 WIB
Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, menguraikan rencananya untuk mengadakan referendum kemerdekaan negara itu untuk kedua kalinya. Foto/Telegraph
EDINBURGH - Menteri Pertama Skotlandia , Nicola Sturgeon, telah menguraikan rencananya untuk mengadakan referendum kemerdekaan negara itu untuk keduakalinya pada 19 Oktober 2023.
Sturgeon mengatakan dia ingin prosesnya menjadi "legal" dan "konstitusional" dan menjabarkan langkah-langkah yang akan diambil pemerintahnya untuk melewati Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jika dia memilih untuk memblokir pemungutan suara seperti yang telah dia lakukan sebelumnya.
Sturgeon mengatakan legalitas mengadakan pemungutan suara tanpa perintah seperti itu ditentang, jadi dia meminta Lord Advocate, petugas hukum senior Skotlandia, untuk merujuk pertanyaan itu ke Mahkamah Agung Inggris.
Mengingat penolakan perdana menteri sebelumnya untuk memberikan Skotlandia kekuatan untuk mengadakan pemungutan suara, Sturgeon mengatakan: “Apa yang tidak ingin saya lakukan, apa yang tidak akan pernah saya lakukan adalah membiarkan demokrasi Skotlandia menjadi tawanan Boris Johnson atau perdana menteri mana pun."
“Tekad saya adalah untuk mengamankan proses yang memungkinkan rakyat Skotlandia, apakah ya, tidak atau belum diputuskan, untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam referendum konstitusional yang sah sehingga pandangan mayoritas dapat ditegakkan secara adil dan demokratis,” ujarnya seperti dilansir dari Independent, Rabu (29/6/2022).
Pemimpin partai SNP itu mengatakan dia akan memberi tahu Johnson tentang rencananya secara tertulis dan menjelaskan bahwa dia "siap dan bersedia" untuk menegosiasikan persyaratan perintah Bagian 30 dengannya.
Sturgeon mengatakan pemerintah Inggris akan mempelajari dengan cermat rincian proposal dan Mahkamah Agung sekarang akan mempertimbangkan apakah akan menerima rujukan Lord Advocate pemerintah Skotlandia.
Sturgeon mengatakan kepada anggota parlemen sebuah RUU akan diajukan sebelum negara itu menetapkan rencana untuk referendum dengan pertanyaan yang sama seperti dalam pemungutan suara 2014: "Haruskah Skotlandia menjadi negara merdeka?"
Sturgeon mengatakan dia ingin prosesnya menjadi "legal" dan "konstitusional" dan menjabarkan langkah-langkah yang akan diambil pemerintahnya untuk melewati Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jika dia memilih untuk memblokir pemungutan suara seperti yang telah dia lakukan sebelumnya.
Sturgeon mengatakan legalitas mengadakan pemungutan suara tanpa perintah seperti itu ditentang, jadi dia meminta Lord Advocate, petugas hukum senior Skotlandia, untuk merujuk pertanyaan itu ke Mahkamah Agung Inggris.
Mengingat penolakan perdana menteri sebelumnya untuk memberikan Skotlandia kekuatan untuk mengadakan pemungutan suara, Sturgeon mengatakan: “Apa yang tidak ingin saya lakukan, apa yang tidak akan pernah saya lakukan adalah membiarkan demokrasi Skotlandia menjadi tawanan Boris Johnson atau perdana menteri mana pun."
“Tekad saya adalah untuk mengamankan proses yang memungkinkan rakyat Skotlandia, apakah ya, tidak atau belum diputuskan, untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam referendum konstitusional yang sah sehingga pandangan mayoritas dapat ditegakkan secara adil dan demokratis,” ujarnya seperti dilansir dari Independent, Rabu (29/6/2022).
Pemimpin partai SNP itu mengatakan dia akan memberi tahu Johnson tentang rencananya secara tertulis dan menjelaskan bahwa dia "siap dan bersedia" untuk menegosiasikan persyaratan perintah Bagian 30 dengannya.
Sturgeon mengatakan pemerintah Inggris akan mempelajari dengan cermat rincian proposal dan Mahkamah Agung sekarang akan mempertimbangkan apakah akan menerima rujukan Lord Advocate pemerintah Skotlandia.
Sturgeon mengatakan kepada anggota parlemen sebuah RUU akan diajukan sebelum negara itu menetapkan rencana untuk referendum dengan pertanyaan yang sama seperti dalam pemungutan suara 2014: "Haruskah Skotlandia menjadi negara merdeka?"
tulis komentar anda