Inggris Peringatkan Bisa Kirim Pengungsi Ukraina ke Rwanda
Sabtu, 25 Juni 2022 - 00:15 WIB
PM Inggris Boris Johnson berada di kelas saat mengunjungi sekolah GS Kacyiru II di sela Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) di Kigali, Rwanda, 23 Juni 2022. Foto/Dan Kitwood/REUTERS
LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menyatakan pengungsi Ukraina yang tiba di Inggris secara ilegal dapat dideportasi ke Rwanda untuk diproses.
Johnson mengungkapkan hal itu saat ditanya tentang kemungkinan migran Ukraina dikirim ke negara Afrika Tengah itu selama kunjungannya ke ibu kota Rwanda, Kigali, Kamis (23/6/2022).
“Satu-satunya keadaan di mana orang akan dikirim ke Rwanda adalah jika mereka datang ke Inggris secara ilegal, dan dengan demikian merusak rute aman dan legal yang kami miliki,” jawab dia.
Inggris telah mengeluarkan sekitar 130.000 visa untuk warga negara Ukraina di tengah konflik dengan Rusia.
"Mereka memiliki setidaknya dua rute yang sangat baik untuk datang ke (Inggris)," ujar perdana menteri.
“Tetapi jika Anda datang ke sini secara ilegal, Anda merusak semua orang yang datang ke sini secara legal. Dan itu gila. Jadi saya khawatir jawabannya adalah, saya kira, ya, secara teori itu bisa terjadi,” papar dia.
Namun, Johnson menambahkan “sangat tidak mungkin” bahwa ada warga Ukraina yang benar-benar akan dipaksa melakukan perjalanan sejauh 4.000 mil dari Inggris ke Afrika Tengah.
Pernyataan itu berbeda dari klaim perdana menteri sebelumnya bulan lalu, saat dia mengatakan deportasi para migran yang datang dari Ukraina “tidak akan terjadi.”
Skema kontroversial untuk mendeportasi migran ilegal ke Rwanda untuk diproses diumumkan pemerintah Inggris pada April, dan akan menelan biaya total USD147,2 juta.
Johnson bersikeras strategi itu akan merusak model bisnis pedagang manusia, yang mengangkut orang ke Inggris secara ilegal.
Namun, proyek tersebut mendapat banyak kritik dari oposisi dan kelompok hak asasi manusia.
Penerbangan perdana ke Rwanda dibatalkan sebagai akibat dari keputusan menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).
Menteri Dalam Negeri Bayangan Yvette Cooper mengecam Johnson atas komentar terbarunya, dengan mengatakan, "Memalukan bahwa perdana menteri berpikir tidak apa-apa mengirim orang Ukraina yang melarikan diri dari perang yang tiba di sini tanpa surat-surat yang tepat ribuan mil ke Rwanda sebagai gantinya."
“Kami telah berulang kali memperingatkan kebijakan ini tidak dapat dijalankan, tidak etis, sangat mahal dan berisiko memperburuk perdagangan orang. Perdana menteri harus meninggalkan ini sekarang,” tegas politikus Partai Buruh itu.
Johnson mengungkapkan hal itu saat ditanya tentang kemungkinan migran Ukraina dikirim ke negara Afrika Tengah itu selama kunjungannya ke ibu kota Rwanda, Kigali, Kamis (23/6/2022).
“Satu-satunya keadaan di mana orang akan dikirim ke Rwanda adalah jika mereka datang ke Inggris secara ilegal, dan dengan demikian merusak rute aman dan legal yang kami miliki,” jawab dia.
Inggris telah mengeluarkan sekitar 130.000 visa untuk warga negara Ukraina di tengah konflik dengan Rusia.
"Mereka memiliki setidaknya dua rute yang sangat baik untuk datang ke (Inggris)," ujar perdana menteri.
“Tetapi jika Anda datang ke sini secara ilegal, Anda merusak semua orang yang datang ke sini secara legal. Dan itu gila. Jadi saya khawatir jawabannya adalah, saya kira, ya, secara teori itu bisa terjadi,” papar dia.
Namun, Johnson menambahkan “sangat tidak mungkin” bahwa ada warga Ukraina yang benar-benar akan dipaksa melakukan perjalanan sejauh 4.000 mil dari Inggris ke Afrika Tengah.
Pernyataan itu berbeda dari klaim perdana menteri sebelumnya bulan lalu, saat dia mengatakan deportasi para migran yang datang dari Ukraina “tidak akan terjadi.”
Skema kontroversial untuk mendeportasi migran ilegal ke Rwanda untuk diproses diumumkan pemerintah Inggris pada April, dan akan menelan biaya total USD147,2 juta.
Johnson bersikeras strategi itu akan merusak model bisnis pedagang manusia, yang mengangkut orang ke Inggris secara ilegal.
Namun, proyek tersebut mendapat banyak kritik dari oposisi dan kelompok hak asasi manusia.
Penerbangan perdana ke Rwanda dibatalkan sebagai akibat dari keputusan menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).
Menteri Dalam Negeri Bayangan Yvette Cooper mengecam Johnson atas komentar terbarunya, dengan mengatakan, "Memalukan bahwa perdana menteri berpikir tidak apa-apa mengirim orang Ukraina yang melarikan diri dari perang yang tiba di sini tanpa surat-surat yang tepat ribuan mil ke Rwanda sebagai gantinya."
“Kami telah berulang kali memperingatkan kebijakan ini tidak dapat dijalankan, tidak etis, sangat mahal dan berisiko memperburuk perdagangan orang. Perdana menteri harus meninggalkan ini sekarang,” tegas politikus Partai Buruh itu.
(sya)
tulis komentar anda