Presiden Zelensky Belum Pastikan Hadiri G20 di Bali

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelensky mengisyaratkan tidak dapat secara langsung menghadiri pertemuan G20 Summit di Bali, meski undangan tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo .

“Mengenai G20 summit, saya tidak dapat berkunjung dan menghadiri secara tatap muka, karena saya harus bersama rakyat saya. Jadi, saya akan bergabung dengan Anda secara daring, itu menjadi suatu opsi,” tegasnya menjawab pertanyaan peserta kegiatan diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang dihelat Jumat (27/5/2022).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal bertindak selaku tuan rumah (host) kegiatan yang dihadiri sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Dyah Roro Esti Widya Putri, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar.

“Saya sangat berterima kasih kepada Presiden indonesia untuk undangan G20 Summit. Kami menerima undangan tersebut dengan penuh rasa hormat. Mudah-mudahan dunia dapat memberikan solusi terhadap masalah ini, dan kita tidak akan melihat dampak yang lebih besar lagi. Semoga kekejaman ini dapat dihentikan,” tuturnya, seperti teruang dalam rilis Kedubes Ukraina.





Zelensky mengaku yakin, bahwa pertemuan tersebut menjadi diskusi yang bersahabat di antara para negara. “Saya ingin masyarakat Indonesia untuk berdoa untuk perdamaian dunia dan kemanusiaan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, militer Rusia atas perintah Presiden Vladimir Putin sejak 24 Februari melakukan invasi berkedok operasi militer khusus yang menyasar infrastruktur dan masyarakat sipil. Serangan bahkan diarahkan pada infrastuktur yang digunakan misi kemanusiaan Pemerintah Ukraiana.

“Ketika kita melakukan langkah untuk mengurangi krisis pangan dengan menyalurkan suplai melalui rute kereta api dan pelabuhan Eropa, dalam upaya ini, Rusia juga mencoba memotong dan menghancurkan jembatan, jalan kereta api, dan kota-kota Ukraina melalui serangan artileri,” urai Zelensky.

Tindakan keji Rusia juga menyasar institusi kesehatan, pendidikan dan keagamaan, sedikitnya lebih dari 600 institusi kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, serta 2.000 universitas dan sekolah. Demikian pula banyak gereja dan tempat ibadah lainnya yang dihancurkan.