Dewan HAM Gelar Debat Soal Rasisme dan Kebrutalan Polisi, AS Kesal
Minggu, 21 Juni 2020 - 23:41 WIB
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengecam keputusan Dewan HAM PBB untuk menggelar debat mengenai rasisme dan kebrutalan polisi di AS. Debat itu digelar atas permintaan negara-negara Afrika.
Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (21/6/2020), mengatakan, debat yang dilakukan pekan lalu tersebut, tentang kebijakan dan rasisme di AS menandai titik terendah baru untuk badan tersebut.
( Baca juga: PBB Bentuk Penyelidikan Rasisme Setelah Kematian George Floyd )
"Wacana kewarganegaraan kami yang kuat dan berkelanjutan merupakan tanda kekuatan dan kedewasaan demokrasi kita. Kami benar untuk meninggalkan lelucon ini dari forum "HAM" yang terdiri dari Venezuela dan baru-baru ini, Kuba dan China," ucap Pompeo.
"Orang Amerika bekerja melalui masalah sosial yang sulit secara terbuka, mengetahui kebebasan mereka dilindungi oleh Konstitusi dan aturan hukum yang kuat," sambungnya, dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.
Dia lalu mengatakan, jika Dewan HAM jujur, mereka seharusnya mengakui kekuatan demokrasi Amerika dan mendesak rezim otoriter di seluruh dunia untuk menjadikan demokrasi Amerika sebagai contoh.
"Dan, untuk mengelola negara mereka dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang sama tinggi yang kita orang Amerika terapkan pada diri kita sendiri," tukasnya.
( Baca juga: Soal Berburu, Jangan Anggap Remeh Abu Nawas )
Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (21/6/2020), mengatakan, debat yang dilakukan pekan lalu tersebut, tentang kebijakan dan rasisme di AS menandai titik terendah baru untuk badan tersebut.
( Baca juga: PBB Bentuk Penyelidikan Rasisme Setelah Kematian George Floyd )
"Wacana kewarganegaraan kami yang kuat dan berkelanjutan merupakan tanda kekuatan dan kedewasaan demokrasi kita. Kami benar untuk meninggalkan lelucon ini dari forum "HAM" yang terdiri dari Venezuela dan baru-baru ini, Kuba dan China," ucap Pompeo.
"Orang Amerika bekerja melalui masalah sosial yang sulit secara terbuka, mengetahui kebebasan mereka dilindungi oleh Konstitusi dan aturan hukum yang kuat," sambungnya, dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.
Dia lalu mengatakan, jika Dewan HAM jujur, mereka seharusnya mengakui kekuatan demokrasi Amerika dan mendesak rezim otoriter di seluruh dunia untuk menjadikan demokrasi Amerika sebagai contoh.
"Dan, untuk mengelola negara mereka dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang sama tinggi yang kita orang Amerika terapkan pada diri kita sendiri," tukasnya.
( Baca juga: Soal Berburu, Jangan Anggap Remeh Abu Nawas )
(esn)
tulis komentar anda