Sanggah Menlu Rusia, Inggris Sebut Tak Ada Ancaman Perang Nuklir

LONDON - Menteri Angkatan Bersenjata Inggris menganggap kecil pernyataan Menteri Luar (Menlu) Rusia Sergei Lavrov tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina-Rusia.

Sebelumnya Lavrov mengatakan kepada dunia untuk tidak meremehkan risiko konflik nuklir yang cukup besar, dan mengatakan pasokan senjata NATO ke Ukraina "pada dasarnya" berarti bahwa aliansi Barat terlibat dalam perang proksi dengan Rusia.

“Merek dagang Lavrov selama 15 tahun atau lebih bahwa dia telah menjadi menteri luar negeri Rusia telah menjadi semacam keberanian. Saya tidak berpikir bahwa saat ini ada ancaman eskalasi yang akan segera terjadi," kata James Heappey kepada BBC Television seperti dilansir dari Al Arabiya, Selasa (26/4/2022).



“Apa yang dilakukan Barat untuk mendukung sekutunya di Ukraina telah dikalibrasi dengan sangat baik,” imbuhnya.



Ditanya tentang kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir taktis, Heappey mengatakan dia pikir ada kemungkinan "semakin kecil" dari eskalasi semacam itu.

Heappey mengatakan bahwa sementara NATO telah memperkuat sayap timurnya,aliansiitu tidak akan memberikan bantuan militer.

“Itu bukan upaya NATO, itu adalah komunitas negara-negara donor yang semuanya memberikan kontribusi bilateral kepada Ukraina dan komunitas donor itu melampaui batas-batas NATO,” katanya kepada Radio BBC.



“Ini sesuai dengan narasi Kremlin untuk mengklaim bahwa mereka entah bagaimana berkonfrontasi dengan NATO. Mereka mengatakan itu bahkan sebelum perang dimulai, tapi itu omong kosong dan Lavrov tahu itu,” tegasnya.

Heappey mengatakan sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk menyerang jalur logistik dan pasokan bahan bakar Rusia. Ia juga mengakui senjata yang sekarang disediakan komunitas internasional memiliki jangkauan untuk digunakan di Rusia.

Moskow menyebut tindakannya sebagai "operasi khusus" untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari fasis. Ukraina dan Barat mengatakan ini dalih palsu untuk perang agresi tak beralasan oleh Presiden Vladimir Putin.

Belakangan Kremlin menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.