Sri Lanka Bangkrut, Gagal Bayar Utang Rp732,2 Triliun, dan Politik Dinasti
Sabtu, 16 April 2022 - 00:01 WIB
Rakyat Sri Lanka demo menuntut pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa lengser setelah negara itu dilanda krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya tahun 1948. Foto/REUTERS
COLOMBO - Sri Lanka telah digambarkan media-media internasional sebagai negara yang bangkrut setelah ekonominya dilanda krisis paling buruk sejak kemerdekaannya tahun 1948. Negara ini telah menyatakan default alias gagal membayar utang luar negerinya senilai USD51 miliar (lebih dari Rp732,2 triliun).
Selain memburuknya krisis ekonomi dengan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan pemadaman listrik secara teratur, pemerintahnya juga jadi gunjingan publik karena politik dinasti dianggap bertanggung jawab.
Negara kepulauan ini telah kekurangan devisa sehingga memohon warganya di luar negeri untuk mengirim uang tunai guna membantu membayar impor penting.
Dalam situasi sulit, perusahaan penerbangan milik negara; Sri Lanka Airlines, justru mengumumkan rencana untuk memperluas armadanya dari 24 menjadi 35 pesawat dalam tiga tahun ke depan dan mengganti beberapa jet yang menua.
“Sri Lanka Airlines telah mengeluarkan empat permintaan proposal untuk menyewa hingga 21 pesawat guna mendukung strategi bisnis jangka panjangnya,” katanya perusahaan dalam sebuah pernyataan singkat, seperti dikutip dari Hindustan Times, Jumat (15/4/2022).
Pengumuman itu muncul setelah pemerintah menangguhkan pembayaran semua pinjaman luar negerinya, menjelang negosiasi untuk restrukturisasi utang dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan depan.
Maskapai tersebut tidak mengatakan bagaimana rencananya untuk membiayai sewa, dengan neraca menunjukkan utang USD1,7 miliar dan kerugian yang dibawa ke depan sebesar USD1,56 miliar pada Maret 2020.
Itu juga terjadi pada hari yang sama lembaga pemeringkat internasional Fitch menurunkan USD175 juta obligasi yang dikeluarkan oleh maskapai dari C ke CC, menunjukkan operator itu "hampir default".
Fitch mengatakan peringkat baru maskapai, pada utang yang jatuh tempo pada Juni 2024, sejalan dengan pengumuman default Sri Lanka.
IMF telah berulang kali mendesak Sri Lanka untuk memprivatisasi maskapai itu, dengan mengatakan bahwa itu adalah gajah putih yang tidak mampu dibeli negara itu.
Maskapai ini mendapat untung sebelum pemerintah membatalkan perjanjian manajemen dengan Emirates of Dubai pada 2008, menyusul perselisihan pribadi dengan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Rajapaksa memecat kepala eksekutif Sri Lanka Airlines yang ditunjuk Emirates dan mengangkat saudara iparnya Nishantha Wickremasinghe sebagai kepala perusahaan.
Politik Dinasti
Seluruh menteri di kabinet pemerintah Sri Lanka saat ini telah mengundurkan diri setelah krisis ekonomi memburuk dan demo anti-pemerintah meluas ke seluruh negeri. Yang tersisa dari pemerintah hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Mahinda Rajapaksa yang memimpin Partai Kebebasan Sri Lanka pernah berkuasa sebagai presiden sejak 2005. Dia lengser setelah kalah dari Maithripala Sirisena dalam pemilihan presiden tahun 2015 untuk masa jabatan ketiga.
Keluarga Rajapaksa kembali berkuasa tahun 2019 setelah Gotabaya Rajapaksa menjadi terpilih sebagai presiden. Segera setelah itu, politik dinasti terjadi di Sri Lanka dengan Mahinda Rajapaksa menjadi perdana menteri.
Berikut gambaran politik dinasti di pemerintahan Sri Lanka ketika keluarga Rajapaksa kembali berkuasa tahun 2019.
Presiden: Gotabaya Rajapaksa (72)
Perdana Menteri: Mahinda Rajapaksa (75), kaka presiden
Menteri Keuangan: Basil Rohana Rajapaksa (70), adik presiden
Menteri Irigasi: Chamal Rajapaksa (35), putra perdana menteri Mahinda Rajapaksa
Selain memburuknya krisis ekonomi dengan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan pemadaman listrik secara teratur, pemerintahnya juga jadi gunjingan publik karena politik dinasti dianggap bertanggung jawab.
Negara kepulauan ini telah kekurangan devisa sehingga memohon warganya di luar negeri untuk mengirim uang tunai guna membantu membayar impor penting.
Dalam situasi sulit, perusahaan penerbangan milik negara; Sri Lanka Airlines, justru mengumumkan rencana untuk memperluas armadanya dari 24 menjadi 35 pesawat dalam tiga tahun ke depan dan mengganti beberapa jet yang menua.
“Sri Lanka Airlines telah mengeluarkan empat permintaan proposal untuk menyewa hingga 21 pesawat guna mendukung strategi bisnis jangka panjangnya,” katanya perusahaan dalam sebuah pernyataan singkat, seperti dikutip dari Hindustan Times, Jumat (15/4/2022).
Pengumuman itu muncul setelah pemerintah menangguhkan pembayaran semua pinjaman luar negerinya, menjelang negosiasi untuk restrukturisasi utang dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan depan.
Maskapai tersebut tidak mengatakan bagaimana rencananya untuk membiayai sewa, dengan neraca menunjukkan utang USD1,7 miliar dan kerugian yang dibawa ke depan sebesar USD1,56 miliar pada Maret 2020.
Itu juga terjadi pada hari yang sama lembaga pemeringkat internasional Fitch menurunkan USD175 juta obligasi yang dikeluarkan oleh maskapai dari C ke CC, menunjukkan operator itu "hampir default".
Fitch mengatakan peringkat baru maskapai, pada utang yang jatuh tempo pada Juni 2024, sejalan dengan pengumuman default Sri Lanka.
IMF telah berulang kali mendesak Sri Lanka untuk memprivatisasi maskapai itu, dengan mengatakan bahwa itu adalah gajah putih yang tidak mampu dibeli negara itu.
Maskapai ini mendapat untung sebelum pemerintah membatalkan perjanjian manajemen dengan Emirates of Dubai pada 2008, menyusul perselisihan pribadi dengan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Rajapaksa memecat kepala eksekutif Sri Lanka Airlines yang ditunjuk Emirates dan mengangkat saudara iparnya Nishantha Wickremasinghe sebagai kepala perusahaan.
Politik Dinasti
Seluruh menteri di kabinet pemerintah Sri Lanka saat ini telah mengundurkan diri setelah krisis ekonomi memburuk dan demo anti-pemerintah meluas ke seluruh negeri. Yang tersisa dari pemerintah hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Mahinda Rajapaksa yang memimpin Partai Kebebasan Sri Lanka pernah berkuasa sebagai presiden sejak 2005. Dia lengser setelah kalah dari Maithripala Sirisena dalam pemilihan presiden tahun 2015 untuk masa jabatan ketiga.
Keluarga Rajapaksa kembali berkuasa tahun 2019 setelah Gotabaya Rajapaksa menjadi terpilih sebagai presiden. Segera setelah itu, politik dinasti terjadi di Sri Lanka dengan Mahinda Rajapaksa menjadi perdana menteri.
Berikut gambaran politik dinasti di pemerintahan Sri Lanka ketika keluarga Rajapaksa kembali berkuasa tahun 2019.
Presiden: Gotabaya Rajapaksa (72)
Perdana Menteri: Mahinda Rajapaksa (75), kaka presiden
Menteri Keuangan: Basil Rohana Rajapaksa (70), adik presiden
Menteri Irigasi: Chamal Rajapaksa (35), putra perdana menteri Mahinda Rajapaksa
(min)
tulis komentar anda