Ketika Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia Dukung Invasi Putin ke Ukraina sebagai Perang Suci

MOSKOW - Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriarch Kirill, mendukung invasi militer Presiden Vladimir Putin ke Ukraina sebagai perang suci. Sikapnya itu menuai kecaman berbagai pihak, termasuk pemimpin Vatikan Paus Fransiskus.

Patriarch Kirill (75) merupakan sekutu lama Presiden Vladimir Putin.

Paus Fransiskus, melalui kantor pers Vatikan, memperingatkan Kirill agar tidak bersembunyi di balik agama untuk membenarkan agresi bersenjata dan penaklukan.



“Pada suatu waktu ada juga pembicaraan di gereja-gereja kami tentang perang suci atau perang yang adil,” kata Paus. "Hari ini kita tidak bisa berbicara seperti ini," katanya lagi, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (30/3/2022).

Sepuluh hari sebelumnya, dalam sebuah khotbah, Patriarch Kirill mendukung apa yang disebut "operasi penjaga perdamaian khusus" Moskow, sebuah istilah dari Rusia yang menjauhi narasi perang atau pun invasi.

“Kami telah memasuki perjuangan yang bukan fisik, tetapi signifikansi metafisik,” kata Kirill.



Dia menyebut pawai kebanggaan gay sebagai contoh dari apa yang orang luar coba paksakan pada orang-orang Donbass di Ukraina timur, yang atas nama Moskow seolah-olah ikut campur.

“Dia mengungkapkan pandangannya bahwa di balik perang di Ukraina ada perbedaan spiritual antara Barat dan dunia Ortodoks, dan jelas baginya, yang terakhir lebih baik,” kata Thomas Bremer, yang mengajar Eastern Churches Studies di University of Münster di Jerman, kepada Al Jazeera.

“Jadi menurutnya, perang bukan tentang tujuan atau pengaruh politik, tetapi tentang spiritual, atau, seperti yang dia katakan, tujuan 'metafisik'. Dengan demikian, dia memberikan sudut pandang resmi Rusia sebuah landasan teologis.”

Putin dan Patriarch Kirill menikmati hubungan dekat, di mana Kirill menggambarkan kemenangan Putin dalam pemilu 2012 sebagai “keajaiban Tuhan”.

Ketika Putin melihat Ukraina sebagai bagian dari “dunia Rusia”, Kirill mengeklaim kekuasaan atas gereja-gereja di Ukraina dan Belarusia.

Namun terlepas dari asal-usul mereka yang sama di Kievan Rus abad ke-10, ketika misionaris Bizantium mengubah Pangeran Vladimir yang pagan, Gereja Ortodoks Ukraina memisahkan diri dari Patriarkat Moskow pada 2018.

Kecewa, Moskow kemudian memutuskan hubungannya dengan Gereja Ortodoks Timur yang berbasis di Istanbul, yang mendukung kemerdekaan para pendeta Ukraina.

“Hari ini, perpecahan nyata tampaknya terjadi antara Gereja Ortodoks Rusia dan cabang [yang tersisa] di Ukraina, Gereja Ortodoks Ukraina,” kata Bremer.

“Setelah perang, Gereja Ortodoks Rusia mungkin akan kehilangan sebagian besar umatnya di Ukraina, karena mereka merasa dikhianati oleh Patriarch,” imbuh dia.

Saat perang berlanjut, semakin banyak tokoh Gereja Ortodoks Rusia menjadi frustrasi dengan Patriarch Kirill, menandakan perpecahan yang semakin dalam.

Hampir 300 imam dan diakon, termasuk veteran militer, baru-baru ini menandatangani surat terbuka berjudul "Imam Rusia untuk Perdamaian".

“Kami menghormati kebebasan manusia yang diberikan Tuhan, dan kami percaya bahwa rakyat Ukraina harus membuat pilihan mereka sendiri, bukan di bawah todongan senjata, tanpa tekanan dari Barat atau Timur,” bunyi surat itu.

Tiga penandatangan berbicara kepada Al Jazeera.

“Saya tidak mengikuti politik, tetapi sekarang saya hanya melihat satu hal–orang-orang sekarat,” kata Alexander Vostrodymov, seorang imam dari sebuah desa dekat Moskow, yang termasuk di antara mereka yang menandatangani. “Sisanya tidak masalah bagi saya.”

Kepala Biara Andrey Sokolov, yang berbasis di Damaskus, Suriah, mengatakan sementara beberapa ratus menandatangani surat itu, yang lain memiliki pandangan yang sama tetapi tidak mau mengidentifikasi diri mereka karena takut.

“Saya menganggap tugas pastoral saya untuk menandatangani permohonan ini. Mustahil untuk tetap diam pada saat seperti itu ketika 'operasi khusus' pembunuhan saudara yang berdarah dilepaskan,” katanya.

“Ada orang-orang yang, meskipun mereka setuju dengan isi dari surat itu, tidak menandatanganinya: ada yang terbelenggu ketakutan, ada yang takut kehilangan jabatan sebagai rektor, ada yang khawatir dengan kariernya."

“Saya sudah tahu kasus-kasus represi terhadap penandatangan. Dari salah satu dari mereka, bosnya, uskup yang berkuasa, menuntut untuk menarik tanda tangannya di bawah ancaman pemecatan dari jabatannya," paparnya.

Seorang imam ketiga, yang berbasis di Rusia, meminta anonimitas.

“Ini adalah bencana dan kejahatan dengan proporsi yang sangat besar. Ini adalah pelanggaran total terhadap perintah-perintah Allah. Dan kami, orang Rusia, harus menjawab ini dan memberikan kompensasi atas semua kehancuran, ”katanya.

Imam itu mengatakan para penandatangan surat itu mendapat tekanan dari otoritas gerejawi dan badan-badan negara. Satu-satunya posisi yang diizinkan adalah berdoa untuk perdamaian, katanya.

“Tanpa menolak doa seperti itu, perlu dicatat bahwa kami pasti akan menjawab keheningan seperti itu nanti,” kata imam itu. “Tentu saja, kewajiban agama mewajibkan kita untuk bersuara menentang perang yang begitu mengerikan.”

Orang lain yang menandatangani surat itu, di Rusia dan di luar negeri, enggan memberikan pernyataan lebih lanjut ketika dihubungi oleh Al Jazeera.

Para imam tidak luput dari tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Seorang pendeta di Rusia tengah dilaporkan didenda USD330 karena menggunakan kata "perang" dalam sebuah artikel di situs web gerejanya. Menjadi ilegal untuk menyebut invasi yang sedang berlangsung sebagai perang; alih-alih, eufemisme “operasi militer khusus” yang disetujui Kremlin harus digunakan.

Sementara itu, pendeta Ortodoks di seluruh dunia telah mengutuk invasi tersebut, termasuk Patriarch Daniel dari Rumania, Uskup Agung Leo dari Finlandia, Patriarch Theodore II dari Alexandria dan seluruh Afrika, serta para kepala Gereja Ortodoks Rusia di Paris dan Estonia.

Dalam sebuah surat terbuka pada tanggal 9 Maret, Metropolitan John dari Dubna, uskup agung gereja-gereja Ortodoks Rusia di Eropa Barat, mendesak Kirill untuk mengangkat suaranya “melawan perang yang mengerikan dan tidak masuk akal ini dan untuk menengahi otoritas Federasi Rusia agar para pembunuh dalam konflik ini berhenti secepat mungkin”.

Sebuah gereja Ortodoks Rusia di Amsterdam berpisah dari Patriarkat Moskow sebagai protes, bergabung dengan saingan mereka di Istanbul sebagai gantinya. Gereja Amsterdam menerima kunjungan serius dari seorang uskup agung senior Rusia dan kemudian diancam; simbol Z pro-perang dilukis di gerbang gereja Amsterdam.

Dalam sejarah Rusia baru-baru ini, peran gereja telah berubah.

Komunis yang berkuasa setelah Perang Saudara Rusia pada awal 1920-an mencoba membasmi agama dengan membakar gereja dan menembak pendeta, hanya untuk menghidupkannya kembali untuk menggalang umat selama Perang Dunia II.

Sejak berakhirnya pemerintahan ateis Soviet, agama telah muncul kembali dan lebih dari 70 persen orang Rusia sekarang mengidentifikasi diri sebagai Ortodoks, meskipun jauh lebih sedikit yang menjadi pengunjung gereja biasa.

Pengamat mengatakan Presiden Putin, seorang Kristen Ortodoks, memandang gereja sebagai simbol kebangsaan Rusia. Kremlin telah menganut “nilai-nilai tradisional” sebagai sebuah ideologi, mengeluarkan undang-undang yang menentang “propaganda” hubungan sesama jenis.

Cyril Hovorun, seorang Profesor Eklesiologi dan Hubungan Internasional di Akademi Teologi Sankt Ignatius di Swedia, menggambarkan hubungan gereja dengan negara sebagai "kompleks".

“Ini bukan hanya tentang penyerahan penuh gereja kepada otoritas politik,” katanya kepada Al Jazeera. “Gereja juga mencoba memengaruhi Kremlin. Dalam arti tertentu, Gereja Ortodoks Rusia berhasil, karena Kremlin pada titik tertentu mengadopsi bahasa politik gereja, yang kemudian dikenal sebagai ideologi 'dunia Rusia'. Ideologi ini berasal dari gereja dan kemudian dipersenjatai oleh Kremlin.”