Sikap Resmi Indonesia soal Perang Rusia dengan Ukraina
Selasa, 01 Maret 2022 - 23:13 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia terkait perang antara Rusia dengan Ukraina. Foto/Tangkapan Layar YouTube/Kementerian Luar Negeri Indonesia
JAKARTA - Pemerintah Indonesia , melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sudah menyampaikan sikap resmi terkait perang antara Rusia dengan Ukraina yang sedang berkobar.
Pemerintah memandang kedua negara tersebut adalah sahabat, dan tetap memegang prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
"Kita harus melihat situasi yang berkembang di Ukraina ini secara jernih. Ukraina dan Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Indonesia ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara tersebut," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Selasa (1/3/2022).
Menlu Retno mengaku sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dan Menlu Rusia Sergey Lavrov.
"Konstitusi Indonesia memandatkan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. Perdamaian tidak dapat terwujud jika terjadi perang," kata Retno.
Menurutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia selalu konsisten. "Sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan," ujarnya.
"Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia," lanjut Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut.
Retno mengatakan, selain menekankan prinsip tersebut, hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah de-eskalasi dan masalah kemanusiaan.
"De-eskalasi harus dilakukan. Sekali lagi, ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian," paparnya.
"Kita berharap, pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Selain itu, saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin."
Menurut Retno, prinsip itulah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik forum PBB di New York maupun di Jenewa.
Beberapa jam setelah Indonesia menyampaikan sikap, pemerintah Ukraina melalui kedutaannya di Jakarta meminta dukungan dalam perang melawan Rusia.
"Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami," kata kedutaan tersebut dalam keterangan tertulis.
"Lagi pula, jika kami gugur, maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip pembangunan, yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II, yang saat ini sedang coba direbut oleh Rusia dan [Presiden Vladimir] Putin dari genggaman kami dan Anda, juga pasti akan runtuh," lanjut kedutaan tersebut.
"Para pahlawan kini melihat kita sama seperti dahulu kala—di tahun 1940-an. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami. Merdeka atau mati!"
Pemerintah memandang kedua negara tersebut adalah sahabat, dan tetap memegang prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
"Kita harus melihat situasi yang berkembang di Ukraina ini secara jernih. Ukraina dan Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Indonesia ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara tersebut," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Selasa (1/3/2022).
Menlu Retno mengaku sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dan Menlu Rusia Sergey Lavrov.
"Konstitusi Indonesia memandatkan agar Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. Perdamaian tidak dapat terwujud jika terjadi perang," kata Retno.
Menurutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia selalu konsisten. "Sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan," ujarnya.
"Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia," lanjut Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut.
Retno mengatakan, selain menekankan prinsip tersebut, hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah de-eskalasi dan masalah kemanusiaan.
"De-eskalasi harus dilakukan. Sekali lagi, ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian," paparnya.
"Kita berharap, pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Selain itu, saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin."
Menurut Retno, prinsip itulah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik forum PBB di New York maupun di Jenewa.
Beberapa jam setelah Indonesia menyampaikan sikap, pemerintah Ukraina melalui kedutaannya di Jakarta meminta dukungan dalam perang melawan Rusia.
"Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami," kata kedutaan tersebut dalam keterangan tertulis.
"Lagi pula, jika kami gugur, maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip pembangunan, yang telah dipelihara dengan seksama oleh dunia pasca tragedi Perang Dunia II, yang saat ini sedang coba direbut oleh Rusia dan [Presiden Vladimir] Putin dari genggaman kami dan Anda, juga pasti akan runtuh," lanjut kedutaan tersebut.
"Para pahlawan kini melihat kita sama seperti dahulu kala—di tahun 1940-an. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami. Merdeka atau mati!"
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda