Sering Dipakai untuk Sebar Teori Konspirasi, Jerman Pertimbangkan Larang Telegram
Rabu, 26 Januari 2022 - 22:00 WIB
Sering dipakai untuk sebar teori konspirasi, Jerman pertimbangkan larang telegram. FOTO/Reuters
BERLIN - Pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi pesan terenkripsi Telegram , setelah berulang kali digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan teori konspirasi anti-vaksin dan bahkan ancaman pembunuhan.
Aplikasi ini juga memainkan peran kunci dalam memobilisasi jumlah pemilih di beberapa protes paling keras yang menentang kebijakan Covid-19 pemerintah Jerman sejak awal pandemic Corona terjadi.
Baca: Ketiban Untung, Telegram Panen 70 Juta Pengguna Baru saat Facebook Down
Dengan parlemen akan mulai memperdebatkan vaksinasi wajib pada Rabu (26/1/2022), pihak berwenang khawatir bahwa masalah kontroversial itu dapat berisiko memicu gelombang kemarahan lainnya. Dengan pemikiran ini, para politisi telah mengarahkan pandangan mereka pada kontrol yang lebih ketat pada Telegram.
Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser akan mengungkap rencana pada Paskah untuk meminta aplikasi menghapus pesan yang berisi ancaman pembunuhan atau ujaran kebencian dan mengidentifikasi penulisnya. Jika Telegram gagal untuk mematuhi, pemerintah bahkan dapat melarang layanan tersebut sepenuhnya.
Aplikasi ini juga memainkan peran kunci dalam memobilisasi jumlah pemilih di beberapa protes paling keras yang menentang kebijakan Covid-19 pemerintah Jerman sejak awal pandemic Corona terjadi.
Baca: Ketiban Untung, Telegram Panen 70 Juta Pengguna Baru saat Facebook Down
Dengan parlemen akan mulai memperdebatkan vaksinasi wajib pada Rabu (26/1/2022), pihak berwenang khawatir bahwa masalah kontroversial itu dapat berisiko memicu gelombang kemarahan lainnya. Dengan pemikiran ini, para politisi telah mengarahkan pandangan mereka pada kontrol yang lebih ketat pada Telegram.
Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser akan mengungkap rencana pada Paskah untuk meminta aplikasi menghapus pesan yang berisi ancaman pembunuhan atau ujaran kebencian dan mengidentifikasi penulisnya. Jika Telegram gagal untuk mematuhi, pemerintah bahkan dapat melarang layanan tersebut sepenuhnya.
Lihat Juga :