Cegah Kematian Jutaan Orang, Bernie Sanders Desak Biden Cairkan Dana Afghanistan
Kamis, 20 Januari 2022 - 03:19 WIB
Bernie Sanders desak pemerintahan Presiden Joe Biden cairkan dana Afghanistan guna mencegah kematian jutaan orang. Foto/Politico
WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk segera melepaskan miliaran dolar aset Afghanistan yang dibekukan untuk mencegah krisis di negara Asia tengah itu dan mencegah jutaan orang meninggal karena kelaparan dan kekurangan gizi.
"Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan. Saya mendesak pemerintahan Biden untuk segera mengeluarkan miliaran dana beku pemerintah Afghanistan untuk membantu mencegah krisis ini, dan mencegah kematian jutaan orang," kata Sanders di akun Twitternya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (20/1/2022).
Seruan senator Vermont berusia 80 tahun dari Partai Demokrat itu datang hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta Washington dan Bank Dunia untuk bekerja menuju menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem keuangan Afghanistan.
Guterres pekan lalu memperingatkan bahwa negara yang dikuasai Taliban itu berada di ambang kehancuran yang akan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan bagi jutaan orang.
AS membekukan hampir USD10 miliar aset Afghanistan, yang disimpan di New York Federal Reserve Bank, pada Agustus tahun lalu, setelah Taliban merebut kekuasaan di negara Asia tengah itu.
Sekitar waktu yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga menahan ratusan juta dolar pembayaran bantuan rutin ke negara itu.
Bulan lalu, 46 anggota DPR AS dari Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Pramila Jayapal telah meminta pemerintahan Biden dalam sebuah surat untuk mengubah kebijakan AS tentang pembekuan aset Afghanistan.
“Kami khawatir, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bantuan, bahwa mempertahankan kebijakan ini dapat menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil di tahun mendatang daripada yang hilang dalam 20 tahun perang,” kata surat itu.
Badan-badan bantuan internasional utama, termasuk Program Pangan Dunia (WFP) yang didukung PBB, telah memperingatkan bahwa keputusan Washington untuk membekukan dana federal Afghanistan telah dimasukkan ke dalam krisis inflasi dan kekeringan, yang semuanya mengancam hampir 23 juta warga Afghanistan dengan kelaparan akut.
WFP lebih lanjut memperhitungkan bahwa hampir 3 juta anak di Afghanistan menderita kekurangan gizi.
Bulan lalu, organisasi kemanusiaan terbesar di dunia mengklaim bahwa dibutuhkan USD220 juta setiap bulan untuk mengirimkan bantuan makanan kepada warga Afghanistan yang berisiko kekurangan gizi dan kelaparan.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah mengaitkan pencairan dana Afghanistan dengan Taliban yang memenuhi komitmen yang dibuat selama penandatanganan Kesepakatan Damai Doha, termasuk membentuk pemerintahan inklusif dengan perwakilan semua kelompok etnis utama dan menghormati hak-hak perempuan serta kelompok minoritas lainnya.
Namun, AS dan lembaga global lainnya telah membuat beberapa relaksasi aliran dana ke Afghanistan mengingat kekhawatiran seputar bencana kemanusiaan yang akan datang.
Bank Dunia mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa mereka akan mengucurkan USD280 juta kepada WFP dan UNICEF, dua badan bantuan yang bekerja di Afghanistan, untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak kepada penduduk Afghanistan.
“UNICEF akan menerima USD100 juta untuk menyediakan layanan kesehatan esensial melalui penyedia yang aktif dalam program Sehatmandi (menggelar bantuan melalui LSM mitra) dalam kemitraan dengan WHO, dan WFP akan menerima $180 juta untuk meningkatkan operasi ketahanan pangan dan gizi di negara ini,” bunyi pernyataan dari Bank Dunia.
Pada bulan Desember, Dewan Keamanan PBB juga dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang mengizinkan alokasi dana dari aset beku Afghanistan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Beberapa hari setelah resolusi DK PBB diadopsi, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi pers akhir tahun pada 31 Desember bahwa “menyuntikkan likuiditas” ke dalam sistem keuangan Afghanistan adalah salah satu prioritas pemerintahan Biden memasuki tahun 2022.
Kekuatan lain seperti Rusia dan China telah meminta negara-negara Barat untuk memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pada konferensi pers tahunannya bulan lalu bahwa krisis kemanusiaan di Afghanistan dapat memiliki konsekuensi bagi negara-negara tetangga.
“Sekarang, perlu untuk memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan. Dan ini harus dilakukan, pertama-tama, oleh negara-negara itu, yang telah menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi dan masyarakat Afghanistan. Mereka yang sudah 20 tahun berada di sana, menghancurkan ekonomi, perlu memberikan bantuan terlebih dahulu," kata Putin.
"Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan. Saya mendesak pemerintahan Biden untuk segera mengeluarkan miliaran dana beku pemerintah Afghanistan untuk membantu mencegah krisis ini, dan mencegah kematian jutaan orang," kata Sanders di akun Twitternya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (20/1/2022).
Seruan senator Vermont berusia 80 tahun dari Partai Demokrat itu datang hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta Washington dan Bank Dunia untuk bekerja menuju menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem keuangan Afghanistan.
Guterres pekan lalu memperingatkan bahwa negara yang dikuasai Taliban itu berada di ambang kehancuran yang akan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan bagi jutaan orang.
AS membekukan hampir USD10 miliar aset Afghanistan, yang disimpan di New York Federal Reserve Bank, pada Agustus tahun lalu, setelah Taliban merebut kekuasaan di negara Asia tengah itu.
Sekitar waktu yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga menahan ratusan juta dolar pembayaran bantuan rutin ke negara itu.
Bulan lalu, 46 anggota DPR AS dari Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Pramila Jayapal telah meminta pemerintahan Biden dalam sebuah surat untuk mengubah kebijakan AS tentang pembekuan aset Afghanistan.
“Kami khawatir, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bantuan, bahwa mempertahankan kebijakan ini dapat menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil di tahun mendatang daripada yang hilang dalam 20 tahun perang,” kata surat itu.
Badan-badan bantuan internasional utama, termasuk Program Pangan Dunia (WFP) yang didukung PBB, telah memperingatkan bahwa keputusan Washington untuk membekukan dana federal Afghanistan telah dimasukkan ke dalam krisis inflasi dan kekeringan, yang semuanya mengancam hampir 23 juta warga Afghanistan dengan kelaparan akut.
WFP lebih lanjut memperhitungkan bahwa hampir 3 juta anak di Afghanistan menderita kekurangan gizi.
Bulan lalu, organisasi kemanusiaan terbesar di dunia mengklaim bahwa dibutuhkan USD220 juta setiap bulan untuk mengirimkan bantuan makanan kepada warga Afghanistan yang berisiko kekurangan gizi dan kelaparan.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah mengaitkan pencairan dana Afghanistan dengan Taliban yang memenuhi komitmen yang dibuat selama penandatanganan Kesepakatan Damai Doha, termasuk membentuk pemerintahan inklusif dengan perwakilan semua kelompok etnis utama dan menghormati hak-hak perempuan serta kelompok minoritas lainnya.
Namun, AS dan lembaga global lainnya telah membuat beberapa relaksasi aliran dana ke Afghanistan mengingat kekhawatiran seputar bencana kemanusiaan yang akan datang.
Bank Dunia mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa mereka akan mengucurkan USD280 juta kepada WFP dan UNICEF, dua badan bantuan yang bekerja di Afghanistan, untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak kepada penduduk Afghanistan.
“UNICEF akan menerima USD100 juta untuk menyediakan layanan kesehatan esensial melalui penyedia yang aktif dalam program Sehatmandi (menggelar bantuan melalui LSM mitra) dalam kemitraan dengan WHO, dan WFP akan menerima $180 juta untuk meningkatkan operasi ketahanan pangan dan gizi di negara ini,” bunyi pernyataan dari Bank Dunia.
Pada bulan Desember, Dewan Keamanan PBB juga dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang mengizinkan alokasi dana dari aset beku Afghanistan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Beberapa hari setelah resolusi DK PBB diadopsi, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi pers akhir tahun pada 31 Desember bahwa “menyuntikkan likuiditas” ke dalam sistem keuangan Afghanistan adalah salah satu prioritas pemerintahan Biden memasuki tahun 2022.
Kekuatan lain seperti Rusia dan China telah meminta negara-negara Barat untuk memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pada konferensi pers tahunannya bulan lalu bahwa krisis kemanusiaan di Afghanistan dapat memiliki konsekuensi bagi negara-negara tetangga.
“Sekarang, perlu untuk memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan. Dan ini harus dilakukan, pertama-tama, oleh negara-negara itu, yang telah menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi dan masyarakat Afghanistan. Mereka yang sudah 20 tahun berada di sana, menghancurkan ekonomi, perlu memberikan bantuan terlebih dahulu," kata Putin.
(ian)
tulis komentar anda