Dubes AS: Suplai Senjata Iran ke Houthi Perpanjang Perang di Yaman
Kamis, 13 Januari 2022 - 23:09 WIB
Senjata Iran yang diselundupkan untuk pemberontak Houthi Yaman. FOTO/US Naval Forces Central Command
NEW YORK - Serangan pemberontak Houthi di Marib dipicu oleh "aliran senjata ilegal" ke kelompok itu dari Iran . Demikian diungkapkan Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Rabu (12/1/2022).
Menurut Linda, di saat dunia mendorong perdamaian, kita tidak boleh takut untuk menyerukan tindakan yang menghalanginya. Dan, bahwa eskalasi kekerasan oleh Houthi “merusak tujuan perdamaian.”
Ia juga menyebutkan, bulan lalu Angkatan Laut AS menyita lebih dari 1.400 senapan serbu dan 226.000 butir amunisi dari sebuah kapal yang berasal dari Iran. “Kapal ini berada di rute yang secara historis digunakan untuk menyelundupkan senjata secara ilegal ke Houthi,” kata Linda, seperti dikutip dari Arab News.
“Penyelundupan senjata dari Iran ke Houthi merupakan pelanggaran mencolok terhadap embargo senjata yang ditargetkan PBB dan merupakan contoh lain bagaimana aktivitas destabilisasi Iran memperpanjang perang di Yaman,” lanjutnya.
Komentar Linda muncul ketika anggota dewan mengutuk agresi Houthi yang berkelanjutan, kematian dan perpindahan yang diakibatkannya, serangan milisi terhadap sasaran di Arab Saudi, dan "tindakan pembajakan" yang sedang berlangsung yang membahayakan keamanan maritim.
Dalam pengarahannya kepada dewan tentang perkembangan terakhir dalam konflik, Hans Grundberg, utusan khusus PBB untuk Yaman, menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi jangka panjang yang dapat ditemukan di medan perang.
“Pihak-pihak yang bertikai dapat, harus dan memang harus berbicara. Bahkan, jika mereka tidak siap untuk meletakkan senjata mereka,” ujar Grundberg.
Dia menggambarkan eskalasi militer baru-baru ini sebagai “di antara yang terburuk yang telah kita lihat di Yaman selama bertahun-tahun, dan yang memakan korban jiwa yang semakin meningkat.”
“Houthi tetap bertekad untuk melanjutkan serangan mereka di Marib dan serangan terhadap Arab Saudi juga meningkat. Kami meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati dan menegakkan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional, yang mencakup melindungi warga sipil dan menjaga karakter sipil dari infrastruktur publik,” tandasnya.
Menurut Linda, di saat dunia mendorong perdamaian, kita tidak boleh takut untuk menyerukan tindakan yang menghalanginya. Dan, bahwa eskalasi kekerasan oleh Houthi “merusak tujuan perdamaian.”
Ia juga menyebutkan, bulan lalu Angkatan Laut AS menyita lebih dari 1.400 senapan serbu dan 226.000 butir amunisi dari sebuah kapal yang berasal dari Iran. “Kapal ini berada di rute yang secara historis digunakan untuk menyelundupkan senjata secara ilegal ke Houthi,” kata Linda, seperti dikutip dari Arab News.
“Penyelundupan senjata dari Iran ke Houthi merupakan pelanggaran mencolok terhadap embargo senjata yang ditargetkan PBB dan merupakan contoh lain bagaimana aktivitas destabilisasi Iran memperpanjang perang di Yaman,” lanjutnya.
Komentar Linda muncul ketika anggota dewan mengutuk agresi Houthi yang berkelanjutan, kematian dan perpindahan yang diakibatkannya, serangan milisi terhadap sasaran di Arab Saudi, dan "tindakan pembajakan" yang sedang berlangsung yang membahayakan keamanan maritim.
Dalam pengarahannya kepada dewan tentang perkembangan terakhir dalam konflik, Hans Grundberg, utusan khusus PBB untuk Yaman, menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi jangka panjang yang dapat ditemukan di medan perang.
“Pihak-pihak yang bertikai dapat, harus dan memang harus berbicara. Bahkan, jika mereka tidak siap untuk meletakkan senjata mereka,” ujar Grundberg.
Dia menggambarkan eskalasi militer baru-baru ini sebagai “di antara yang terburuk yang telah kita lihat di Yaman selama bertahun-tahun, dan yang memakan korban jiwa yang semakin meningkat.”
“Houthi tetap bertekad untuk melanjutkan serangan mereka di Marib dan serangan terhadap Arab Saudi juga meningkat. Kami meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati dan menegakkan kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional, yang mencakup melindungi warga sipil dan menjaga karakter sipil dari infrastruktur publik,” tandasnya.
(esn)
tulis komentar anda