17 Tahun Jadi Presiden Palestina, Abbas Belum Mampu Wujudkan Rekonsiliasi Nasional

Barghouti percaya Oslo adalah jebakan politik dan itu melibatkan kesalahan besar, sementara tidak berisi pandangan yang jelas tentang resolusi akhir dan tidak mengakui negara Palestina. "Para politisi Palestina harus mengumumkan bahwa mereka melepaskan perjanjian itu dan menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel," katanya.

Selama masa kepresidenan Abbas, negosiasi dengan Israel menemui jalan buntu, membuat warga Palestina tidak dapat memperbaiki kondisi mereka. "Strategi Palestina harus didasarkan pada pendekatan perjuangan sebagai alternatif negosiasi yang terbukti tidak berhasil," tambah Barghouti.



Beberapa pakar politik berpendapat bahwa tahun-tahun Abbas sebagai presiden juga menghasilkan komplikasi terkait dengan proses demokrasi, kebebasan publik, dan perlawanan bersenjata, serta konflik internal di dalam Fatah yang mengarah pada faksionalisme di partai.

"Sejak pemilihan terakhir tahun 2006, Abbas mengkonsolidasikan perpecahan politik baik dengan Hamas dan di dalam Fatah, dan setiap pidato tentang persatuan nasional telah menjadi fantasi," kata Sawaf kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan Abbas mengendalikan Tepi Barat dengan pasukan keamanan yang agresif melawan oposisi, dengan penindasan ini mencapai puncaknya dengan petugas keamanan membunuh aktivis oposisi Nizar Banat pada Juni 2021.

"Dia seorang diktator, dan dia tidak percaya pada demokrasi dan pertukaran kekuasaan, dia tidak percaya pada pemilihan umum, dan tidak pernah serius tentang persatuan nasional," tegas Sawaf.

Pemilihan Palestina seharusnya diadakan pada tahun lalu, tetapi Abbas menundanya hingga tanggal yang tidak pasti. Sawaf menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kebuntuan politik saat ini adalah melalui strategi politik yang signifikan yang mencakup semua faksi Palestina dan meninggalkan "Abbas di belakang mereka.