Lavrov: Bulan Depan, Rusia Akan Lakukan Pembicaraan Keamanan dengan AS
Selasa, 28 Desember 2021 - 06:00 WIB
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. FOTO/TASS
MOSKOW - Para diplomat dan pejabat militer Rusia akan mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS), bulan depan. “Pembicaraan akan membahas mengenai daftar jaminan keamanan yang diinginkan Moskow dari Washington, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Senin (27/12/2021).
Lavrov membuat komentar dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung di situs web kementeriannya, seperti dikutip dari Reuters. Selain soal pembahasan jaminan keamanan, Lavrov juga mengomentari sanksi Barat terhadap Rusia, baik yang saat ini sudah diterapkan ataupun sanksi yang masih berupa ancaman.
Menurutnya, kepemimpinan Rusia tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk mengubah negara itu menjadi "benteng yang dikepung" karena sanksi Barat. "Apakah kita akan menjadi "benteng terkepung"? Saya yakin ini bukan bagian dari rencana kepemimpinan Rusia. Tentu saja," katanya.
"Presiden [Rusia Vladimir Putin] terus-menerus menyuarakan, khususnya dalam pidato terakhirnya, pada konferensi pers besarnya, komitmennya untuk memperluas peluang bagi pengembangan masyarakat yang bebas, untuk prinsip-prinsip demokrasi," tambah Lavrov.
Lavrov mengatakan, jika Barat memperkuat sanksi, Rusia akan menemukan jawaban. "Saya yakin bahwa bahkan jika skenario ini, yang fantastis bagi saya, menjadi kenyataan, kami akan menemukan jawaban," katanya.
Lavrov mencatat bahwa ada politisi di Barat yang menganggap tidak ada gunanya menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Namun demikian, dia menekankan bahwa Rusia tidak akan mengubah keyakinannya karena ketidakpuasan rekan-rekan Baratnya.
"Jika seseorang belum memahaminya, setiap hari Rusia membuktikan kemampuannya untuk memecahkan masalah apa pun, dan itu tidak akan mengubah cara hidupnya, keyakinannya, hanya karena Barat marah dan menutup beberapa teknologi di sana," urai Lavrov.
Ia juga mengomentari proposal Kiev baru-baru ini untuk penyelesaian di Donbass, yang disebutnya tidak masuk akal. “Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan Prancis mulai mengadvokasi "sekitar 10 langkah" yang diusulkan untuk Format Normandia pada awal Desember,” kata Lavrov.
“Zelensky, misalnya, menuntut untuk memberlakukan gencatan senjata, tetapi pemerintahnya tidak mendukung kesepakatan sebelumnya untuk gencatan senjata yang dicapai pada Juli 2020,” lanjutnya.
Lavrov membuat komentar dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung di situs web kementeriannya, seperti dikutip dari Reuters. Selain soal pembahasan jaminan keamanan, Lavrov juga mengomentari sanksi Barat terhadap Rusia, baik yang saat ini sudah diterapkan ataupun sanksi yang masih berupa ancaman.
Menurutnya, kepemimpinan Rusia tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk mengubah negara itu menjadi "benteng yang dikepung" karena sanksi Barat. "Apakah kita akan menjadi "benteng terkepung"? Saya yakin ini bukan bagian dari rencana kepemimpinan Rusia. Tentu saja," katanya.
"Presiden [Rusia Vladimir Putin] terus-menerus menyuarakan, khususnya dalam pidato terakhirnya, pada konferensi pers besarnya, komitmennya untuk memperluas peluang bagi pengembangan masyarakat yang bebas, untuk prinsip-prinsip demokrasi," tambah Lavrov.
Lavrov mengatakan, jika Barat memperkuat sanksi, Rusia akan menemukan jawaban. "Saya yakin bahwa bahkan jika skenario ini, yang fantastis bagi saya, menjadi kenyataan, kami akan menemukan jawaban," katanya.
Lavrov mencatat bahwa ada politisi di Barat yang menganggap tidak ada gunanya menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Namun demikian, dia menekankan bahwa Rusia tidak akan mengubah keyakinannya karena ketidakpuasan rekan-rekan Baratnya.
"Jika seseorang belum memahaminya, setiap hari Rusia membuktikan kemampuannya untuk memecahkan masalah apa pun, dan itu tidak akan mengubah cara hidupnya, keyakinannya, hanya karena Barat marah dan menutup beberapa teknologi di sana," urai Lavrov.
Ia juga mengomentari proposal Kiev baru-baru ini untuk penyelesaian di Donbass, yang disebutnya tidak masuk akal. “Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan Prancis mulai mengadvokasi "sekitar 10 langkah" yang diusulkan untuk Format Normandia pada awal Desember,” kata Lavrov.
“Zelensky, misalnya, menuntut untuk memberlakukan gencatan senjata, tetapi pemerintahnya tidak mendukung kesepakatan sebelumnya untuk gencatan senjata yang dicapai pada Juli 2020,” lanjutnya.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda