Rusia Ungkap Persiapan untuk Kemungkinan Konflik dengan Ukraina

MOSKOW - Rusia menegaskan tidak menginginkan konflik bersenjata dengan Ukraina , tetapi akan terus mengambil langkah-langkah untuk membela diri. Hal itu diungkapkan diplomat top Rusia, karena Kiev mengklaim Moskow dapat memerintahkan serangan terhadap tetangganya.

Berbicara pada hari Rabu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Russia Today, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak ingin memilih jalan konfrontasi, mengacu pada ketegangan dengan Kiev.

Dia memperingatkan "kepala panas" di Ukraina terhadap konfrontasi militer dan mengatakan bahwa Rusia akan menanggapi setiap provokasi.



"Pilihan terserah pada mitra kami," kata Lavrov.



"Fakta bahwa pihak berwenang AS telah cukup cepat dalam mengatur kontak di masa depan, saya percaya itu adalah tanda positif, terlepas dari pekerjaan substansial di depan," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (23/12/2021).

Lavrov menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan Rusia memiliki semua kemampuan untuk memastikan respons militer dan teknis penuh terhadap segala jenis provokasi yang mungkin terjadi.

Pernyataan diplomat top Rusia itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di timur Ukraina, dengan sejumlah pejabat Barat dan outlet berita menuduh bahwa Rusia sedang membangun pasukan di dekat garis demarkasi sebagai kemungkinan pendahuluan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke tetangganya.

Kremlin secara konsisten menolak tuduhan itu, dengan alasan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan hanya menggambarkan “histeria” yang dimunculkan di media.



Moskow malah menuduh Barat mendorong pejabat Kiev untuk terlibat dalam provokasi anti-Rusia. Awal bulan ini, Lavrov mengatakan bahwa otoritas Ukraina menjadi semakin kurang ajar dengan agresivitasnya terhadap perjanjian Minsk, terhadap Rusia, dan dalam upayanya untuk memprovokasi Barat agar mendukung aspirasi militannya.

Protokol Minsk adalah pakta gencatan senjata, ditandatangani pada tahun 2014 dalam upaya untuk mengakhiri perang di Donbass. Konflik di timur negara itu pecah setelah peristiwa Maidan 2014, ketika pemerintah terpilih digulingkan menyusul protes jalanan yang penuh kekerasan, dengan republik Lugansk dan Donetsk yang menyatakan diri otonomi dari Kiev.

Baik Rusia atau Ukraina maupun negara anggota PBB lainnya tidak mengakui mereka sebagai negara berdaulat. Namun, Kremlin bersikeras bahwamerekabukan pihak dalam konflik, dan mengatakan bahwa tanggung jawab ada di Kiev untuk mencapai kesepakatan dengan para pemimpin di dua wilayah yang memisahkan diri di perbatasan Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, bagaimanapun, telah menolak untuk mengadakan pembicaraan, bersikeras bahwa separatis didukung Rusia, dan telah menyerukan pembicaraan dengan Vladimir Putin.