Kecam Kunjungan Blinken, China Sebut Sebagai Sabotase
Rabu, 15 Desember 2021 - 04:47 WIB
China mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken ke Indonesia. Foto/Reuters
BEIJING - China mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken ke Indonesia . China menggambarkan AS sebagai "penyabotase" setelah diplomat top AS menggemakan kekhawatiran regional tentang "tindakan agresif Beijing."
Dalam pidatonya di Universitas Indonesia , Blinken mendefinisikan tatanan berbasis aturan yang ada sebagai memberikan semua negara hak untuk memilih jalan mereka sendiri, bebas dari paksaan, bebas dari intimidasi.
Dia mengatakan tujuan mempertahankan norma-norma yang telah ditetapkan bukan untuk membuat negara mana pun jatuh.
"Ini bukan tentang kontes antara wilayah AS-sentris atau wilayah China-sentris. Indo-Pasifik adalah wilayahnya sendiri. Itu sebabnya ada begitu banyak perhatian, dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara, dan dari Sungai Mekong ke Kepulauan Pasifik, tentang tindakan agresif Beijing, mengklaim laut lepas sebagai milik mereka, mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan yang dikelola negara, menolak ekspor atau mencabut kesepakatan untuk negara-negara yang kebijakannya tidak disetujui, terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Negara-negara di kawasan ini ingin perilaku ini berubah," katanya.
Dalam pidatonya di Universitas Indonesia , Blinken mendefinisikan tatanan berbasis aturan yang ada sebagai memberikan semua negara hak untuk memilih jalan mereka sendiri, bebas dari paksaan, bebas dari intimidasi.
Dia mengatakan tujuan mempertahankan norma-norma yang telah ditetapkan bukan untuk membuat negara mana pun jatuh.
"Ini bukan tentang kontes antara wilayah AS-sentris atau wilayah China-sentris. Indo-Pasifik adalah wilayahnya sendiri. Itu sebabnya ada begitu banyak perhatian, dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara, dan dari Sungai Mekong ke Kepulauan Pasifik, tentang tindakan agresif Beijing, mengklaim laut lepas sebagai milik mereka, mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan yang dikelola negara, menolak ekspor atau mencabut kesepakatan untuk negara-negara yang kebijakannya tidak disetujui, terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Negara-negara di kawasan ini ingin perilaku ini berubah," katanya.
Lihat Juga :