Xi Jinping Janji Tak Tindas Negara Lain, tapi China Usik Indonesia di Natuna
Senin, 13 Desember 2021 - 12:33 WIB
Diplomat China telah mengirimkan surat ke Jakata yang memerintahkan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Pulau Natuna di ujung paling selatan Laut China Selatan.
Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite I, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami," katanya.
Rig tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 370 km, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Beijing adalah penandatangan perjanjian itu.
Itu adalah langkah yang berisiko.
Indonesia adalah klien terbesar China di bawah Belt and Road Initiative (BRI). "Jakarta telah berusaha untuk sediam mungkin karena, jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik,” kata Farhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, milisi nelayan Beijing secara teratur mengganggu ZEE Indonesia. Tetapi kebuntuan baru, yang dimulai pada bulan Juni, adalah pertama kalinya berusaha untuk memblokir operasi pengeboran komersial.
Surat protes awal China diikuti oleh tuntutan berulang untuk menghentikan pencarian di dalam wilayah “Blok Tuna” di Laut Natuna.
Farhan mengatakan China juga mengirim surat protes atas latihan darat militer Agustus antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya protes semacam itu dilakukan meskipun acara tersebut diadakan secara teratur sejak 2009.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, telah berusaha untuk mengecilkan kebuntuan, dengan mengatakan; “Kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna”.
Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite I, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami," katanya.
Rig tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 370 km, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Beijing adalah penandatangan perjanjian itu.
Itu adalah langkah yang berisiko.
Indonesia adalah klien terbesar China di bawah Belt and Road Initiative (BRI). "Jakarta telah berusaha untuk sediam mungkin karena, jika bocor ke media mana pun, itu akan menciptakan insiden diplomatik,” kata Farhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, milisi nelayan Beijing secara teratur mengganggu ZEE Indonesia. Tetapi kebuntuan baru, yang dimulai pada bulan Juni, adalah pertama kalinya berusaha untuk memblokir operasi pengeboran komersial.
Surat protes awal China diikuti oleh tuntutan berulang untuk menghentikan pencarian di dalam wilayah “Blok Tuna” di Laut Natuna.
Farhan mengatakan China juga mengirim surat protes atas latihan darat militer Agustus antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya protes semacam itu dilakukan meskipun acara tersebut diadakan secara teratur sejak 2009.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, telah berusaha untuk mengecilkan kebuntuan, dengan mengatakan; “Kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna”.
tulis komentar anda