PBB: Puluhan Ribu Tewas dalam Perang Narkoba di Filipina
Kamis, 04 Juni 2020 - 13:39 WIB
"Pemerintah juga semakin mengajukan tuntutan pidana, termasuk dengan menggunakan undang-undang kekuatan khusus Covid-19, terhadap pengguna media sosial yang memposting konten yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah," tambah laporan itu.
PBB mengatakan sebagian besar korban dalam perang narkoba adalah laki-laki muda miskin perkotaan. Kerabat mereka menggambarkan banyak kendala dalam mendokumentasikan kasus dan mengejar keadilan.
"Angka paling konservatif, berdasarkan data pemerintah, menunjukkan bahwa sejak Juli 2016, 8.663 orang telah tewas, dengan perkiraan lain hingga tiga kali lipat dari jumlah itu," katanya.
PBB mengutip laporan tentang pembunuhan terkait narkoba yang meluas yang dilakukan oleh warga tak dikenal dan laporan pemerintah Filipina pada tahun 2017 yang merujuk pada 16.355 kasus pembunuhan yang sedang diselidiki sebagai keberhasilan dalam perang narkoba.
Surat edaran polisi 2016 meluncurkan kampanye menggunakan istilah "negasi" dan "netralisasi" "kepribadian narkoba", katanya.
"Bahasa yang tidak jelas dan tidak menyenangkan seperti itu, ditambah dengan dorongan verbal yang berulang-ulang oleh pejabat tinggi negara untuk menggunakan kekuatan mematikan, mungkin telah membuat polisi berani memperlakukan surat edaran itu sebagai izin untuk membunuh," kata PBB, yang menyerukan pencabutan para pejabat kampanye.
Angka-angka pemerintah Filipin amenunjukkan bahwa 223.780 "tokoh narkoba" ditangkap dari pertengahan Juli 2016 hingga 2019. Tetapi tuduhan dan penyimpangan yang tidak jelas dalam proses hukum menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak dari kasus ini dapat menjadi penahanan sewenang-wenang.
Setidaknya 248 aktivis tanah dan lingkungan, pengacara, jurnalis, dan anggota serikat pekerja terbunuh dari 2015 hingga 2019, kata laporan itu. Apa yang disebut penandaan merah, atau pelabelan orang dan kelompok sebagai komunis atau teroris, telah menjadi marak.
Laporan ini akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni nanti.
PBB mengatakan sebagian besar korban dalam perang narkoba adalah laki-laki muda miskin perkotaan. Kerabat mereka menggambarkan banyak kendala dalam mendokumentasikan kasus dan mengejar keadilan.
"Angka paling konservatif, berdasarkan data pemerintah, menunjukkan bahwa sejak Juli 2016, 8.663 orang telah tewas, dengan perkiraan lain hingga tiga kali lipat dari jumlah itu," katanya.
PBB mengutip laporan tentang pembunuhan terkait narkoba yang meluas yang dilakukan oleh warga tak dikenal dan laporan pemerintah Filipina pada tahun 2017 yang merujuk pada 16.355 kasus pembunuhan yang sedang diselidiki sebagai keberhasilan dalam perang narkoba.
Surat edaran polisi 2016 meluncurkan kampanye menggunakan istilah "negasi" dan "netralisasi" "kepribadian narkoba", katanya.
"Bahasa yang tidak jelas dan tidak menyenangkan seperti itu, ditambah dengan dorongan verbal yang berulang-ulang oleh pejabat tinggi negara untuk menggunakan kekuatan mematikan, mungkin telah membuat polisi berani memperlakukan surat edaran itu sebagai izin untuk membunuh," kata PBB, yang menyerukan pencabutan para pejabat kampanye.
Angka-angka pemerintah Filipin amenunjukkan bahwa 223.780 "tokoh narkoba" ditangkap dari pertengahan Juli 2016 hingga 2019. Tetapi tuduhan dan penyimpangan yang tidak jelas dalam proses hukum menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak dari kasus ini dapat menjadi penahanan sewenang-wenang.
Setidaknya 248 aktivis tanah dan lingkungan, pengacara, jurnalis, dan anggota serikat pekerja terbunuh dari 2015 hingga 2019, kata laporan itu. Apa yang disebut penandaan merah, atau pelabelan orang dan kelompok sebagai komunis atau teroris, telah menjadi marak.
Laporan ini akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni nanti.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda