Siap Bekerja Sama, UE Tolak Akui Pemerintahan Taliban

BRUSSELS - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Taliban dengan syarat tertentu. Tetapi dia menekankan bahwa ini tidak berarti Brussels akan mengakui pemerintah baru di Afghanistan .

Berbicara pada konferensi pers pada hari Jumat, Borrell mengungkapkan bahwa blok tersebut siap untuk bekerja sama dengan kelompok itu untuk mendukung penduduk Afghanistan.

Bagaimanapun, Borrell menjelaskan bahwa dialog dengan Taliban tidak berarti pengakuan terhadap pemerintahnya, dan itu adalah keterlibatan operasional.



Keterlibatan seperti itu, bagaimanapun, akan meningkat tergantung pada kondisi tertentu dan bagaimana Taliban bertindak sebagai pemerintah. Borrell mengatakan bahwa Afghanistan tidak boleh berfungsi sebagai "basis ekspor terorisme ke negara lain.



Bersamaan dengan persyaratan ini, UE harus melihat pembentukan pemerintahan transisi yang inklusif dan representatif yang menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan media. Akses gratis ke bantuan kemanusiaan juga merupakan keharusan.

Borrell menyatakan bahwa para pejabat di Kabul juga harus mengizinkan warga asing dan warga Afghanistan yang menghadapi penganiayaan untuk meninggalkan negara itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (4/9/2021).

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab telah mengambil sikap serupa dengan Brussels. Berbicara dalam konferensi pers di Pakistan pada hari Jumat, Raab tegas bahwa Inggris tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah, tetapi akan berkomunikasi dengan Kabul karena hal itu diperlukan untuk membantu orang melarikan diri.



Sementara itu, Beijing telah dijuluki "mitra utama" kelompok itu oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia La Repubblica pada hari Rabu, mengutip rencana China untuk berinvestasi di Afghanistan.



Taliban meyakinkan 100 negara bahwa warga negara asing dan warga negara Afghanistan yang ditunjuk akan diizinkan untuk melanjutkan dengan cara yang aman dan tertib ke titik keberangkatan dan perjalanan ke luar negeri, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Inggris, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lain dua hari sebelum batas waktu penarikan 31 Agustus lalu.