Kibarkan Bendera Hitam, Warga Malaysia Lawan Pemerintah yang Tak Becus Urus COVID-19
Rabu, 07 Juli 2021 - 07:42 WIB
Para warga Malaysia mengibarkan bendera hitam sebagai gerakan melawan pemerintah yang dianggap tak becus mengatasi pandemi COVID-19 dan merawat rakyatnya. Foto/Twitter @Husnaadnan3/@Arvenesh/@Lizziezany
KUALA LUMPUR - Sebuah bendera hitam tergantung di luar rumah Laila Mohd di kota Subang Jaya, Selangor. Ini adalah tanda solidaritas melawan pemerintah Malaysia yang dianggap berkinerja buruk.
Wargaberusia 32 tahun itu mengatakan kepada The Straits Times: "Sudah waktunya kita mengusir pemerintah ini, orang Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik".
Laila termasuk di antara puluhan ribu orang Malaysia yang menjadi bagian dari gerakan sosial baru #BenderaHitam—sebuah gerakan yang menyerukan kepada pengguna media sosial untuk membagikan gambar bendera hitam di berbagai platform untuk memprotes pemerintah Perikatan Nasional (PN) karena diduga gagal menahan pandemi COVID-19 dan merawat rakyatnya.
Kampanye bendera hitam menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri, Parlemen untuk segera berkumpul kembali dan keadaan darurat diakhiri.
Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah telah mengabulkan permintaan PM Muhyiddin untuk menetapkan keadaan darurat guna membantu Malaysia mengatasi wabah COVID-19 yang semakin memburuk. Tetapi krisis menjadi lebih buruk selama periode darurat.
"Untuk membunuh demokrasi negara. Untuk nyawa yang telah hilang di bawah pemerintahan ini. Untuk manajemen pandemi yang tidak efektif. Untuk perlakuan yang tidak setara... Hari ini, kita mengibarkan bendera hitam!," tulis pengguna akun Twitter @cenationgabriel.
Sebagian besar negara bagian di Malaysia berada di bawah lockdown penuh tanpa batas waktu, yang diberlakukan pada 1 Juni dan diperpanjang pada Senin, 28 Juni. Itu tidak akan dicabut sampai kasus baru harian COVID-19 turun di bawah 4.000.
Kasus harian COVID-19 terus-menerus melebihi angka 6.000. Pada Selasa (6/7/2021), negara itu mencatat 7.654 kasus baru, sehingga total secara nasional menjadi 792.693. Ada 103 kematian dan rekor 943 orang dalam perawatan intensif.
"Jika #BenderaHitam gagal dikendalikan, itu bisa tumbuh, menyebar, dan menyebabkan jatuhnya PN," kata analis politik Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya kepada The Straits Times.
"Dampak langsung dari kampanye ini adalah mempengaruhi kredibilitas pemerintah," katanya lagi.
Polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap gerakan tersebut karena diduga mengandung unsur hasutan.
Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman Abd Jalil Hassan mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan kasusnya sedang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan, Undang-Undang Pidana serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998.
Kelahiran gerakan bendera hitam terjadi tak lama setelah beberapa anggota parlemen dari PN mendiskreditkan gerakan #BenderaPutih, kampanye media sosial lain oleh orang Malaysia untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, di tengah lonjakan kasus bunuh diri karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang dipotong.
Nik Abduh Nik Aziz, seorang pemimpin Partai Islam Se-Malaysia (PAS), pada tanggal 29 Juni menolak inisiatif gerakan mengibarkan bendera putih, menyerukan orang untuk tidak mudah mengakui kekalahan dan mendesak mereka untuk berdoa sebagai gantinya.
Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Md Nor pada 1 Juli menyebut kampanye bendera putih sebagai "propaganda politik" terhadap pemerintahan PN. Dia meminta warga negara bagian untuk mencari bantuan melalui "saluran resmi".
Kemarahan yang meningkat di antara orang-orang juga menyebabkan pengguna media sosial menargetkan politisi dan anggota keluarga mereka, terutama anak-anak Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Azmin Ali.
"Lol buzz off. Karena ayah Anda menolak untuk menutup pabrik sekarang ada PKPD di Selangor. Dan orang-orang bergegas membeli bahan makanan hari ini. Semoga Anda dan keluarga Anda menerima apa yang telah Anda berikan kepada orang Malaysia jutaan kali lipat," tulis pengguna akun Twitter @apamgulamelaka kepada putri menteri Amira Azmin. PKPD adalah singkatan dari Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, istilah dalam bahasa Melayu untuk lockdown.
Pasangan anggota parlemen UMNO Nazri Abdul Aziz, Haflin Saiful, juga dikecam karena memamerkan kekayaannya dan terbang ke Prancis selama lockdown, yang mengarah ke petisi di Change.org yang mendesak Prancis untuk menahan pasangan itu di sana.
Wargaberusia 32 tahun itu mengatakan kepada The Straits Times: "Sudah waktunya kita mengusir pemerintah ini, orang Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik".
Laila termasuk di antara puluhan ribu orang Malaysia yang menjadi bagian dari gerakan sosial baru #BenderaHitam—sebuah gerakan yang menyerukan kepada pengguna media sosial untuk membagikan gambar bendera hitam di berbagai platform untuk memprotes pemerintah Perikatan Nasional (PN) karena diduga gagal menahan pandemi COVID-19 dan merawat rakyatnya.
Kampanye bendera hitam menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri, Parlemen untuk segera berkumpul kembali dan keadaan darurat diakhiri.
Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah telah mengabulkan permintaan PM Muhyiddin untuk menetapkan keadaan darurat guna membantu Malaysia mengatasi wabah COVID-19 yang semakin memburuk. Tetapi krisis menjadi lebih buruk selama periode darurat.
"Untuk membunuh demokrasi negara. Untuk nyawa yang telah hilang di bawah pemerintahan ini. Untuk manajemen pandemi yang tidak efektif. Untuk perlakuan yang tidak setara... Hari ini, kita mengibarkan bendera hitam!," tulis pengguna akun Twitter @cenationgabriel.
Sebagian besar negara bagian di Malaysia berada di bawah lockdown penuh tanpa batas waktu, yang diberlakukan pada 1 Juni dan diperpanjang pada Senin, 28 Juni. Itu tidak akan dicabut sampai kasus baru harian COVID-19 turun di bawah 4.000.
Kasus harian COVID-19 terus-menerus melebihi angka 6.000. Pada Selasa (6/7/2021), negara itu mencatat 7.654 kasus baru, sehingga total secara nasional menjadi 792.693. Ada 103 kematian dan rekor 943 orang dalam perawatan intensif.
"Jika #BenderaHitam gagal dikendalikan, itu bisa tumbuh, menyebar, dan menyebabkan jatuhnya PN," kata analis politik Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya kepada The Straits Times.
"Dampak langsung dari kampanye ini adalah mempengaruhi kredibilitas pemerintah," katanya lagi.
Polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap gerakan tersebut karena diduga mengandung unsur hasutan.
Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman Abd Jalil Hassan mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan kasusnya sedang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan, Undang-Undang Pidana serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998.
Kelahiran gerakan bendera hitam terjadi tak lama setelah beberapa anggota parlemen dari PN mendiskreditkan gerakan #BenderaPutih, kampanye media sosial lain oleh orang Malaysia untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, di tengah lonjakan kasus bunuh diri karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang dipotong.
Nik Abduh Nik Aziz, seorang pemimpin Partai Islam Se-Malaysia (PAS), pada tanggal 29 Juni menolak inisiatif gerakan mengibarkan bendera putih, menyerukan orang untuk tidak mudah mengakui kekalahan dan mendesak mereka untuk berdoa sebagai gantinya.
Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Md Nor pada 1 Juli menyebut kampanye bendera putih sebagai "propaganda politik" terhadap pemerintahan PN. Dia meminta warga negara bagian untuk mencari bantuan melalui "saluran resmi".
Kemarahan yang meningkat di antara orang-orang juga menyebabkan pengguna media sosial menargetkan politisi dan anggota keluarga mereka, terutama anak-anak Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Azmin Ali.
"Lol buzz off. Karena ayah Anda menolak untuk menutup pabrik sekarang ada PKPD di Selangor. Dan orang-orang bergegas membeli bahan makanan hari ini. Semoga Anda dan keluarga Anda menerima apa yang telah Anda berikan kepada orang Malaysia jutaan kali lipat," tulis pengguna akun Twitter @apamgulamelaka kepada putri menteri Amira Azmin. PKPD adalah singkatan dari Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, istilah dalam bahasa Melayu untuk lockdown.
Pasangan anggota parlemen UMNO Nazri Abdul Aziz, Haflin Saiful, juga dikecam karena memamerkan kekayaannya dan terbang ke Prancis selama lockdown, yang mengarah ke petisi di Change.org yang mendesak Prancis untuk menahan pasangan itu di sana.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda