Tarik Rem Darurat, Pemerintah Dapat Belajar dari Pembatasan Sosial di New Delhi
Kamis, 01 Juli 2021 - 13:18 WIB
India memberlakukan pembatasan sosial yang ketat sehingga berhasil keluar dari tsunami COVID-19. Foto/Live Law
JAKARTA - Pemerintah memastikan akan menarik rem darurat akibat lonjakan COVID-19 dengan melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dimulai pada periode 3-20 Juli 2021.
Pengumuman PPKM Darurat ini yang akan dilaksanakan di Jawa-Bali ini langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga memastikan bahwa pembatasan aktivitas akan lebih ketat dibanding sebelumnya.
Pembatasan aktivis atau sosial guna menekan lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya dilakukan di Indonesia. India , New Delhi tepatnya, pernah memberlakukan hal yang sama saat Tsunami COVID-19 melanda negara itu.
Saat itu, Pemerintah New Delhi mengeluarkan “ORDER” dengan nomor F.2/07/2021/pt file-III/381 yang pada dasarnya menyatakan pelarangan pergerakan individu (“curfew on movement of individuals”) (dengan pengecualian tertentu) sejak 19 April 2021 jam 22.00 sampai 26 April 2021 jam 05.00 pagi. "ORDER" itu dikeluarkan pada 19 April lalu.
"Jadi istilah resmi yang digunakan adalah 'curfew', yang pada dasarnya memang membatasi orang untuk tidak pergi kemana-mana, atau dalam arti kata lain adalah 'lockdown'. Belakangan 'ORDER' ini diperpanjang lagi sampai 30 Mei 2021, jadi sekitar 1,5 bulan," kata Prof Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020.
Menurut Prof Tjandra yang dikecualikan dan dapat melakukan aktifitas di dalam kota hanyalah petugas pelayanan publik tertentu, petugas kesehatan, wartawan dll dengan menggunakan kartu identitas tertentu.
"Anggota diplomat juga dikecualikan, sehingga tahun yang lalu waktu saya masih di New Delhi maka saya dapat keluar rumah menggunakan mobil saya yang memang menggunakan plat nomor resmi WHO. Yang juga dikecualikan adalah Wanita hamil yang akan mendapat pertolongan kesehatan (beserta pengantarnya) dan mereka yang harus melakukan tes COVID-19 dan atau vaksinasi," ungkapProf Tjandra yang ketika itu berkantor di New Delhi dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (1/7/2021).
Dalam masa ini, kata Prof Tjandra, kegiatan perkawinan sampai 50 orang dan pemakaman sampai 20 orang tetap diperkenankan, tempat ibadah berbagai agama juga boleh dibuka tetapi tidak boleh ada pengunjung yang datang.
Praktis semua aktifitas sosial, politik, olahraga, hiburan, budaya, perkantoran, restoran, taman dll. didalam kota New Delhi praktis semua ditutup, dengan beberapa pengecualian yang tetap dapat beroperasi, yaitu antara lain toko yang menjual makanan, obat dan kebutuhan dasar lainnya (tentu saja tidak dalam mall karena malldll. ditutup semua), bank dan ATM nya, pelayanan internet dan telekomunikasi lainnya, pom bensin dan sejenisnya, seperti penjual LPG dll, pelayanan antar makanan ke rumah-rumah.
"Kebijakan “lockdown” ini berlangsung di beberapa negara bagian dan juga kota-kota besar di India. Dengan upaya keras dan pembatasan sosial amat ketat ini maka kasus di New Delhi dan di India turun dengan amat drastis," kata Prof Tjandra.
"Dalam waktu satu bulan saja angka kasus baru per hari turun delapan kali lipat, dari lebih dari 400 ribu sehari pada awal Mei 2021 menjadi hanya 50 ribu sehari pada Juni 2021. Angka kepositifan India pun turun amat tajam, dari sekitar 22% sebelum ada “curfew” menjadi hanya sekitar 3% saja," sambungnya.
Pada 31 Mei 2021 pemerintah New Delhi mulai melakukan pelonggararan dalam bentuk “unlocking process”, dimana pekerjaan konstruksi bangunandan pabrik mulai dibuka sehingga buruh harian mulai dapat bekerja kembali.
"Ini menunjukkan perhatian aspek ekonomi pada mereka yang amat terdampak, yaitu yang mendapat upah harian yang pekerjaan dan penghasilannya berhenti ketika “lockdown” total," kata Prof Tjandra.
Lalu tahap berikutnya dimulai seminggu kemudian, yaitu pada 7 Juni 2021 dimana beberapa toko sudah boleh dilakukan.
"Toko-toko di Mall dan pasar mulai dibuka bergiliran, sebagian buka di tanggal genap dan sebagian lain buka di tanggal ganjil saja, jadi hanya separuh toko yang buka," katanya.
Selain itu transportasi umum utama kota New Delhi yaitu kereta “Delhi metro” mulai beroperasi dengan kapasitas 50%. Demikian juga beberapa kantor tertentu. Yang masih tetap harus tutup adalah bioskop, teater serta tempat hiburan lain, tempat kebugaran, salon kecantikan, cukur rambut, spa dan yang sejenisnya.
"Dalam perkembangan waktu maka proses pelonggaran (“unlock”) ini akan terus disesuaikan dengan situasi epidemiologi yang ada," tukasnya.
Pengumuman PPKM Darurat ini yang akan dilaksanakan di Jawa-Bali ini langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga memastikan bahwa pembatasan aktivitas akan lebih ketat dibanding sebelumnya.
Pembatasan aktivis atau sosial guna menekan lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya dilakukan di Indonesia. India , New Delhi tepatnya, pernah memberlakukan hal yang sama saat Tsunami COVID-19 melanda negara itu.
Saat itu, Pemerintah New Delhi mengeluarkan “ORDER” dengan nomor F.2/07/2021/pt file-III/381 yang pada dasarnya menyatakan pelarangan pergerakan individu (“curfew on movement of individuals”) (dengan pengecualian tertentu) sejak 19 April 2021 jam 22.00 sampai 26 April 2021 jam 05.00 pagi. "ORDER" itu dikeluarkan pada 19 April lalu.
"Jadi istilah resmi yang digunakan adalah 'curfew', yang pada dasarnya memang membatasi orang untuk tidak pergi kemana-mana, atau dalam arti kata lain adalah 'lockdown'. Belakangan 'ORDER' ini diperpanjang lagi sampai 30 Mei 2021, jadi sekitar 1,5 bulan," kata Prof Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020.
Menurut Prof Tjandra yang dikecualikan dan dapat melakukan aktifitas di dalam kota hanyalah petugas pelayanan publik tertentu, petugas kesehatan, wartawan dll dengan menggunakan kartu identitas tertentu.
"Anggota diplomat juga dikecualikan, sehingga tahun yang lalu waktu saya masih di New Delhi maka saya dapat keluar rumah menggunakan mobil saya yang memang menggunakan plat nomor resmi WHO. Yang juga dikecualikan adalah Wanita hamil yang akan mendapat pertolongan kesehatan (beserta pengantarnya) dan mereka yang harus melakukan tes COVID-19 dan atau vaksinasi," ungkapProf Tjandra yang ketika itu berkantor di New Delhi dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (1/7/2021).
Dalam masa ini, kata Prof Tjandra, kegiatan perkawinan sampai 50 orang dan pemakaman sampai 20 orang tetap diperkenankan, tempat ibadah berbagai agama juga boleh dibuka tetapi tidak boleh ada pengunjung yang datang.
Praktis semua aktifitas sosial, politik, olahraga, hiburan, budaya, perkantoran, restoran, taman dll. didalam kota New Delhi praktis semua ditutup, dengan beberapa pengecualian yang tetap dapat beroperasi, yaitu antara lain toko yang menjual makanan, obat dan kebutuhan dasar lainnya (tentu saja tidak dalam mall karena malldll. ditutup semua), bank dan ATM nya, pelayanan internet dan telekomunikasi lainnya, pom bensin dan sejenisnya, seperti penjual LPG dll, pelayanan antar makanan ke rumah-rumah.
"Kebijakan “lockdown” ini berlangsung di beberapa negara bagian dan juga kota-kota besar di India. Dengan upaya keras dan pembatasan sosial amat ketat ini maka kasus di New Delhi dan di India turun dengan amat drastis," kata Prof Tjandra.
"Dalam waktu satu bulan saja angka kasus baru per hari turun delapan kali lipat, dari lebih dari 400 ribu sehari pada awal Mei 2021 menjadi hanya 50 ribu sehari pada Juni 2021. Angka kepositifan India pun turun amat tajam, dari sekitar 22% sebelum ada “curfew” menjadi hanya sekitar 3% saja," sambungnya.
Pada 31 Mei 2021 pemerintah New Delhi mulai melakukan pelonggararan dalam bentuk “unlocking process”, dimana pekerjaan konstruksi bangunandan pabrik mulai dibuka sehingga buruh harian mulai dapat bekerja kembali.
"Ini menunjukkan perhatian aspek ekonomi pada mereka yang amat terdampak, yaitu yang mendapat upah harian yang pekerjaan dan penghasilannya berhenti ketika “lockdown” total," kata Prof Tjandra.
Lalu tahap berikutnya dimulai seminggu kemudian, yaitu pada 7 Juni 2021 dimana beberapa toko sudah boleh dilakukan.
"Toko-toko di Mall dan pasar mulai dibuka bergiliran, sebagian buka di tanggal genap dan sebagian lain buka di tanggal ganjil saja, jadi hanya separuh toko yang buka," katanya.
Selain itu transportasi umum utama kota New Delhi yaitu kereta “Delhi metro” mulai beroperasi dengan kapasitas 50%. Demikian juga beberapa kantor tertentu. Yang masih tetap harus tutup adalah bioskop, teater serta tempat hiburan lain, tempat kebugaran, salon kecantikan, cukur rambut, spa dan yang sejenisnya.
"Dalam perkembangan waktu maka proses pelonggaran (“unlock”) ini akan terus disesuaikan dengan situasi epidemiologi yang ada," tukasnya.
(ian)
tulis komentar anda