Pakar PBB Dukung Penyelidikan Peran Raisi dalam Pembantaian Ribuan Tapol
Rabu, 30 Juni 2021 - 11:28 WIB
Raisi menggantikan Hassan Rouhani pada 3 Agustus mendatang, setelah mengamankan kemenangan bulan ini dalam pemilihan yang ditandai oleh sikap apatis dari pemilih atas kesulitan ekonomi dan pembatasan politik.
Rehman mencela apa yang disebutnya sebagai strategi yang disengaja dan manipulatif yang diadopsi untuk mengecualikan kandidat moderat dan untuk memastikan keberhasilan kandidat tertentu.
"Ada penangkapan, wartawan dihentikan mengajukan pertanyaan spesifik tentang latar belakang calon presiden Raisi dan ada intimidasi terhadap masalah apa pun yang diangkat tentang peran dan latar belakangnya sebelumnya," ungkapnya.
Iran sendiri tidak pernah mengakui bahwa eksekusi massal telah terjadi di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusioner yang meninggal pada tahun 1989.
"Skala eksekusi yang kami dengar menyiratkan bahwa itu adalah bagian dari kebijakan yang sedang ditempuh. Bukan hanya satu orang," ujar Rehman.
Dia juga mengatakan tidak ada penyelidikan yang tepat atas pembunuhan pengunjuk rasa pada November 2019, kerusuhan politik paling berdarah sejak revolusi Islam 1979.
"Bahkan dengan perkiraan konservatif kita dapat mengatakan bahwa lebih dari 300 orang terbunuh secara sewenang-wenang, di luar proses hukum, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada kompensasi," katanya.
"Ada impunitas yang meluas dan sistemik di negara ini untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, baik secara historis di masa lalu maupun di masa sekarang," tukasnya.
Raisi, seorang hakim garis keras, berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) atas masa lalu yang mencakup apa yang Amerika dan aktivis katakan sebagai keterlibatannya sebagai salah satu dari empat hakim yang mengawasi pembunuhan tahun 1988. Amnesty International telah menyebutkan jumlah yang dieksekusi sekitar 5.000, mengatakan dalam laporan 2018 bahwa jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi.
Rehman mencela apa yang disebutnya sebagai strategi yang disengaja dan manipulatif yang diadopsi untuk mengecualikan kandidat moderat dan untuk memastikan keberhasilan kandidat tertentu.
"Ada penangkapan, wartawan dihentikan mengajukan pertanyaan spesifik tentang latar belakang calon presiden Raisi dan ada intimidasi terhadap masalah apa pun yang diangkat tentang peran dan latar belakangnya sebelumnya," ungkapnya.
Iran sendiri tidak pernah mengakui bahwa eksekusi massal telah terjadi di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusioner yang meninggal pada tahun 1989.
"Skala eksekusi yang kami dengar menyiratkan bahwa itu adalah bagian dari kebijakan yang sedang ditempuh. Bukan hanya satu orang," ujar Rehman.
Dia juga mengatakan tidak ada penyelidikan yang tepat atas pembunuhan pengunjuk rasa pada November 2019, kerusuhan politik paling berdarah sejak revolusi Islam 1979.
"Bahkan dengan perkiraan konservatif kita dapat mengatakan bahwa lebih dari 300 orang terbunuh secara sewenang-wenang, di luar proses hukum, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada kompensasi," katanya.
"Ada impunitas yang meluas dan sistemik di negara ini untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, baik secara historis di masa lalu maupun di masa sekarang," tukasnya.
Raisi, seorang hakim garis keras, berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) atas masa lalu yang mencakup apa yang Amerika dan aktivis katakan sebagai keterlibatannya sebagai salah satu dari empat hakim yang mengawasi pembunuhan tahun 1988. Amnesty International telah menyebutkan jumlah yang dieksekusi sekitar 5.000, mengatakan dalam laporan 2018 bahwa jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda