Sayap Militer Hamas: Berkas Tahanan akan 'Mengejutkan' Otoritas Israel
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:29 WIB
"Kita tidak bisa membuang waktu lebih banyak saat kita melihat penderitaan dan rasa sakit para tahanan di dalam penjara Israel dan keluarga mereka," ungkap dia.
Pejuang perlawanan, menurut Issa, masih melindungi dan menjaga para tahanan Israel yang ditahan di Gaza.
Sementara itu, kelompok-kelompok di Palestina tidak banyak berharap terjadi perubahan besar dalam pemerintahan baru Israel setelah tergulingnya Benjamin Netanyahu.
Mereka mengatakan Perdana Menteri (PM) baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan menerapkan agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya, Benjamin Netanyahu.
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada Minggu sebagai "urusan internal Israel".
Adapun kelompok-kelompok di daerah Jalur Gaza berjanji terus memperjuangkan hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak 2007.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "tidak akurat" untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai "pemerintah perubahan" kecuali ada perubahan signifikan dalam posisinya pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka yakni negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pejuang perlawanan, menurut Issa, masih melindungi dan menjaga para tahanan Israel yang ditahan di Gaza.
Sementara itu, kelompok-kelompok di Palestina tidak banyak berharap terjadi perubahan besar dalam pemerintahan baru Israel setelah tergulingnya Benjamin Netanyahu.
Mereka mengatakan Perdana Menteri (PM) baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan menerapkan agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya, Benjamin Netanyahu.
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada Minggu sebagai "urusan internal Israel".
Adapun kelompok-kelompok di daerah Jalur Gaza berjanji terus memperjuangkan hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak 2007.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "tidak akurat" untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai "pemerintah perubahan" kecuali ada perubahan signifikan dalam posisinya pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka yakni negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda