Koalisi dengan Partai Yahudi Israel, Partai Islam Arab Pamerkan Wajah Asli Ikhwanul Muslimin
Selasa, 08 Juni 2021 - 15:53 WIB
Mansour Abbas, pemimpin United Arab List (paling kanan) bersama mitra koalisinya Yair Lapid dari partai Yesh Atid dan Naftali Bennett dari partai Yemina (tengah) membentuk pemerintahan baru Israel. Foto/United Arab List Raam/Handout via REUTERS
TEL AVIV - Mansour Abbas, pemimpin United Arab List [partai Islam Arab Israel], kemungkinan akan menghadapi keputusan sulit selama beberapa minggu dan bulan mendatang karena bergabung dalam koalisi pemerintahan baru di Israel .
Rabu malam pekan lalu diumumkan bahwa Abbas telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin bersama oleh Yair Lapid dari partai Yesh Atid, dan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yemina. Keduanya merupakan partai-partai nasionalis Yahudi Israel.
Bagi Palestina dan dunia Arab yang lebih luas, langkah Abbas itu adalah ironi.
Analis melihat perkembangan itu sebagai contoh lain dari partai yang diilhami Ikhwanul Muslimin, yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip ketika datang pada krisis.
“Berita ini tidak mengejutkan. Afiliasi Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka,” kata Dr Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, kepada Arab News.
“Kerjasama ini hanyalah episode lain dalam drama jangka panjang yang akan terus menunjukkan tingkat dan kemauan Ikhwanul Muslimin untuk bekerjasama dengan siapa pun kecuali pemerintah negara mereka sendiri," paparnya.
Apakah "pernikahan kenyamanan" ini akan bertahan cukup lama adalah masalah lain. Jika disetujui di Knesset [Parlemen Israel], koalisi akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini juga akan menandai pertama kalinya sebuah partai Islam Arab bertugas di pemerintahan Israel sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Jika Abbas menjadi menteri, dia akan menjadi politisi Arab pertama yang duduk di meja Kabinet Israel. Politisi dan pemilih Yahudi-Israel sebelumnya telah memandang partisipasi seperti itu sebagai langkah yang terlalu jauh dalam mengkompromikan sifat negara Yahudi.
Mungkin juga ada kegugupan di pihak politisi Arab sendiri pada partisipasi aktif dalam pemerintahan negara yang legitimasinya, dan bahkan haknya untuk hidup, masih sangat diperdebatkan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim.
Gembong-gembong politisi Israel berkisar dari anggota Druze dari partai Likud [partainya Netanyahu], Hadash [partai komunis sekuler], hingga perwakilan minoritas Badui yang terpinggirkan di selatan Israel, yang beberapa di antaranya menjadi sukarelawan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Lalu ada partai United Arab List milik Abbas, yang sering dikenal dengan akronim Ibrani-nya; Raam. United Arab List adalah pantat Gerakan Islam Israel dan, dengan demikian, dipahami selaras dengan Ikhwanul Muslimin.
Sementara Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai Jalur Gaza dan sangat populer di Tepi Barat, tidak banyak menyembunyikan asal-usulnya dan persahabatannya dengan Ikhwanul Muslimin, United Arab List hanya berafiliasi dengannya.
Ikhwanul Muslimin diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi.
Pada 2015, pemerintah Israel melarang Gerakan Islam (Islamic Movement). Raed Salah, pemimpin sayap utara Islamic Movement dari kota Umm Al-Fahm, telah berulang kali menjalani hukuman penjara dengan tuduhan menghasut kekerasan.
Abbas, seorang dokter gigi dari desa Maghar yang terpilih menjadi anggota Knesset pada 2019, menampilkan wajah yang lebih emolien. Dia diyakini berasal dari sayap selatan partai yang lebih moderat. Namun, dia adalah seorang politisi berpengalaman.
“Keputusan Mansour Abbas untuk bekerja dengan Naftali Bennett tidak mengejutkan ketika Anda mempertimbangkan bahwa dia telah bekerjasama dengan Netanyahu selama beberapa tahun sekarang,” kata Mairav Zonszein, seorang analis senior urusan Israel/Palestina di International Crisis Group (ICG), kepada Arab News.
Bennett, yang akan mengambil pekerjaan sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama dari masa jabatan empat tahun, pernah bertugas di unit pasukan khusus Sayeret Matkal dan Maglan dari IDF. Dia pernah mengambil bagian dalam banyak operasi tempur sebelum menjadi miliarder perusahaan perangkat lunak.
“Abbas memiliki lebih banyak kesamaan dengan beberapa partai politik agama Yahudi sayap kanan daripada dengan sayap kiri Palestina,” kata Zonszein, merujuk pada Joint List, yakni aliansi partai-partai Arab.
“Belum terlihat apa yang akan terjadi dari koalisi ini. Pembentukannya merupakan indikasi kebuntuan politik dalam politik Israel yang disebabkan baik oleh dominasi Netanyahu maupun kematian sayap kiri Yahudi.”
Agar adil bagi United Arab List, ini bukanlah partai berakar Islam pertama yang mengambil kesempatan untuk berbagi kekuasaan politik. Banyak tokoh Islamis berpendapat bahwa demokrasi adalah penemuan Barat dan tidak sesuai dengan keutamaan hukum yang diberikan Tuhan. Namun, seringkali pandangan dari sayap aktivis atau partisipasi yang menang.
Tidak mengherankan, hasil partisipasi Islamis dalam pemilu demokratis dan pemerintahan paling bermasalah.
Di Mesir, rumah Ikhwanul Muslimin, beberapa anggota senior menolak keras untuk mengambil bagian dalam pemilu tahun 2011 menyusul apa yang disebut pemberontakan Arab Spring yang mengakhiri kekuasaan Hosni Mubarak sebagai presiden.
Terpilih melalui kendaraan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), periode penuh gejolak dalam pemerintahan di bawah Mohammed Mursi mengasingkan para aktivis muda berpendidikan yang menghasut protes anti-Mubarak dan, dari waktu ke waktu, perempuan dan anggota minoritas Kristen di negara itu.
Para kritikus menganggap komitmen kelompok tersebut terhadap demokrasi patut dipertanyakan dan memandang keputusan Mursi untuk mencalonkan diri sebagai sedikit lebih dari sekadar tawaran sinis untuk kekuasaan.
Di Tunisia, Rached Ghannouchi, saat ini ketua majelis nasional, telah berjuang untuk mendamaikan pandangan dunia Islam—sangat anti-Israel, anti-nasionalis, pan-Islam—dengan kompromi yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif setelah penggulingan rezim Ben Ali pada 2011.
Di Inggris, di mana beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin sekarang bermarkas, sebuah tinjauan oleh pegawai negeri senior dan diplomat dari jaringan Islam internasional menemukan bagian-bagiannya memiliki “hubungan ambigu dengan ekstremisme kekerasan".
Tinjauan tersebut mengidentifikasi struktur sel rahasia, dengan program induksi dan pendidikan yang rumit untuk anggota baru. Itu sangat bergantung pada solidaritas kelompok dan tekanan teman sebaya untuk mempertahankan disiplin. Struktur klandestin, terpusat, dan hierarkis ini bertahan hingga hari ini.
Di Turki, di mana elemen-elemen lain dari kepemimpinan Ikhwanul Muslimin berbasis, pemerintah Recep Tayyip Erdogan, pemimpin dari apa yang biasanya digambarkan sebagai partai AKP neo-Ottoman, telah menjalin hubungan politik dengan garis keras ultra-nasionalis.
Di Israel, tidak jelas kondisi apa yang bisa diperoleh Abbas sebagai imbalan atas partisipasinya dalam pemerintahan. Perhitungannya menjadi lebih sensitif mengingat pertempuran bulan lalu antara Israel dan warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat, wilayah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967.
Selama 12 hari sejak 10 Mei, para pejuang yang setia kepada Hamas bertukar rudal dan tembakan artileri dengan IDF. Hampir 250 warga Palestina, setidaknya setengah dari mereka perempuan dan anak-anak, tewas dalam kekerasan tersebut. Di Israel setidaknya 12 orang tewas oleh roket Hamas.
Selama pertempuran, sebagian besar kota Arab dan campuran di dalam Israel, seperti Jaffa, Lod, Haifa, Acre dan Nazareth, dicekam oleh kerusuhan. Batalyon polisi perbatasan Israel dipindahkan dengan cepat kembali ke Israel untuk menangani kerusuhan, pembakaran mobil dan serangan terhadap gedung-gedung.
Warga Palestina yang tinggal di Israel menderita tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan apa yang mereka anggap sebagai prasangka dan diskriminasi.
Merupakan 21 persen dari populasi, mereka umumnya lebih miskin dan kurang berpendidikan daripada orang Yahudi Israel—meskipun mereka memiliki standar hidup yang lebih baik daripada yang dinikmati oleh orang Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di diaspora di tempat lain di dunia Arab.
Dengan latar belakang yang sulit ini, apa arti partisipasi Abbas dalam pemerintahan, dalam istilah praktis dan simbolis, bagi orang Israel, orang Palestina yang tinggal di Israel, dan orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza?
“Di satu sisi, sebuah partai Palestina yang memasuki koalisi penting karena melanggar tabu dan menjadi preseden untuk masa depan,” kata analis ICG Zonszein kepada Arab News.
“Di sisi lain, belum ada alasan untuk percaya bahwa itu akan mengarah pada perubahan mendasar dalam kebijakan negara yang diskriminatif dan destruktif terhadap warga Palestina.”
Rabu malam pekan lalu diumumkan bahwa Abbas telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin bersama oleh Yair Lapid dari partai Yesh Atid, dan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yemina. Keduanya merupakan partai-partai nasionalis Yahudi Israel.
Bagi Palestina dan dunia Arab yang lebih luas, langkah Abbas itu adalah ironi.
Analis melihat perkembangan itu sebagai contoh lain dari partai yang diilhami Ikhwanul Muslimin, yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip ketika datang pada krisis.
“Berita ini tidak mengejutkan. Afiliasi Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka,” kata Dr Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, kepada Arab News.
“Kerjasama ini hanyalah episode lain dalam drama jangka panjang yang akan terus menunjukkan tingkat dan kemauan Ikhwanul Muslimin untuk bekerjasama dengan siapa pun kecuali pemerintah negara mereka sendiri," paparnya.
Apakah "pernikahan kenyamanan" ini akan bertahan cukup lama adalah masalah lain. Jika disetujui di Knesset [Parlemen Israel], koalisi akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini juga akan menandai pertama kalinya sebuah partai Islam Arab bertugas di pemerintahan Israel sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Jika Abbas menjadi menteri, dia akan menjadi politisi Arab pertama yang duduk di meja Kabinet Israel. Politisi dan pemilih Yahudi-Israel sebelumnya telah memandang partisipasi seperti itu sebagai langkah yang terlalu jauh dalam mengkompromikan sifat negara Yahudi.
Mungkin juga ada kegugupan di pihak politisi Arab sendiri pada partisipasi aktif dalam pemerintahan negara yang legitimasinya, dan bahkan haknya untuk hidup, masih sangat diperdebatkan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim.
Gembong-gembong politisi Israel berkisar dari anggota Druze dari partai Likud [partainya Netanyahu], Hadash [partai komunis sekuler], hingga perwakilan minoritas Badui yang terpinggirkan di selatan Israel, yang beberapa di antaranya menjadi sukarelawan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Lalu ada partai United Arab List milik Abbas, yang sering dikenal dengan akronim Ibrani-nya; Raam. United Arab List adalah pantat Gerakan Islam Israel dan, dengan demikian, dipahami selaras dengan Ikhwanul Muslimin.
Sementara Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai Jalur Gaza dan sangat populer di Tepi Barat, tidak banyak menyembunyikan asal-usulnya dan persahabatannya dengan Ikhwanul Muslimin, United Arab List hanya berafiliasi dengannya.
Ikhwanul Muslimin diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi.
Pada 2015, pemerintah Israel melarang Gerakan Islam (Islamic Movement). Raed Salah, pemimpin sayap utara Islamic Movement dari kota Umm Al-Fahm, telah berulang kali menjalani hukuman penjara dengan tuduhan menghasut kekerasan.
Abbas, seorang dokter gigi dari desa Maghar yang terpilih menjadi anggota Knesset pada 2019, menampilkan wajah yang lebih emolien. Dia diyakini berasal dari sayap selatan partai yang lebih moderat. Namun, dia adalah seorang politisi berpengalaman.
“Keputusan Mansour Abbas untuk bekerja dengan Naftali Bennett tidak mengejutkan ketika Anda mempertimbangkan bahwa dia telah bekerjasama dengan Netanyahu selama beberapa tahun sekarang,” kata Mairav Zonszein, seorang analis senior urusan Israel/Palestina di International Crisis Group (ICG), kepada Arab News.
Bennett, yang akan mengambil pekerjaan sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama dari masa jabatan empat tahun, pernah bertugas di unit pasukan khusus Sayeret Matkal dan Maglan dari IDF. Dia pernah mengambil bagian dalam banyak operasi tempur sebelum menjadi miliarder perusahaan perangkat lunak.
“Abbas memiliki lebih banyak kesamaan dengan beberapa partai politik agama Yahudi sayap kanan daripada dengan sayap kiri Palestina,” kata Zonszein, merujuk pada Joint List, yakni aliansi partai-partai Arab.
“Belum terlihat apa yang akan terjadi dari koalisi ini. Pembentukannya merupakan indikasi kebuntuan politik dalam politik Israel yang disebabkan baik oleh dominasi Netanyahu maupun kematian sayap kiri Yahudi.”
Agar adil bagi United Arab List, ini bukanlah partai berakar Islam pertama yang mengambil kesempatan untuk berbagi kekuasaan politik. Banyak tokoh Islamis berpendapat bahwa demokrasi adalah penemuan Barat dan tidak sesuai dengan keutamaan hukum yang diberikan Tuhan. Namun, seringkali pandangan dari sayap aktivis atau partisipasi yang menang.
Tidak mengherankan, hasil partisipasi Islamis dalam pemilu demokratis dan pemerintahan paling bermasalah.
Di Mesir, rumah Ikhwanul Muslimin, beberapa anggota senior menolak keras untuk mengambil bagian dalam pemilu tahun 2011 menyusul apa yang disebut pemberontakan Arab Spring yang mengakhiri kekuasaan Hosni Mubarak sebagai presiden.
Terpilih melalui kendaraan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), periode penuh gejolak dalam pemerintahan di bawah Mohammed Mursi mengasingkan para aktivis muda berpendidikan yang menghasut protes anti-Mubarak dan, dari waktu ke waktu, perempuan dan anggota minoritas Kristen di negara itu.
Para kritikus menganggap komitmen kelompok tersebut terhadap demokrasi patut dipertanyakan dan memandang keputusan Mursi untuk mencalonkan diri sebagai sedikit lebih dari sekadar tawaran sinis untuk kekuasaan.
Di Tunisia, Rached Ghannouchi, saat ini ketua majelis nasional, telah berjuang untuk mendamaikan pandangan dunia Islam—sangat anti-Israel, anti-nasionalis, pan-Islam—dengan kompromi yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif setelah penggulingan rezim Ben Ali pada 2011.
Di Inggris, di mana beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin sekarang bermarkas, sebuah tinjauan oleh pegawai negeri senior dan diplomat dari jaringan Islam internasional menemukan bagian-bagiannya memiliki “hubungan ambigu dengan ekstremisme kekerasan".
Tinjauan tersebut mengidentifikasi struktur sel rahasia, dengan program induksi dan pendidikan yang rumit untuk anggota baru. Itu sangat bergantung pada solidaritas kelompok dan tekanan teman sebaya untuk mempertahankan disiplin. Struktur klandestin, terpusat, dan hierarkis ini bertahan hingga hari ini.
Di Turki, di mana elemen-elemen lain dari kepemimpinan Ikhwanul Muslimin berbasis, pemerintah Recep Tayyip Erdogan, pemimpin dari apa yang biasanya digambarkan sebagai partai AKP neo-Ottoman, telah menjalin hubungan politik dengan garis keras ultra-nasionalis.
Di Israel, tidak jelas kondisi apa yang bisa diperoleh Abbas sebagai imbalan atas partisipasinya dalam pemerintahan. Perhitungannya menjadi lebih sensitif mengingat pertempuran bulan lalu antara Israel dan warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat, wilayah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967.
Selama 12 hari sejak 10 Mei, para pejuang yang setia kepada Hamas bertukar rudal dan tembakan artileri dengan IDF. Hampir 250 warga Palestina, setidaknya setengah dari mereka perempuan dan anak-anak, tewas dalam kekerasan tersebut. Di Israel setidaknya 12 orang tewas oleh roket Hamas.
Selama pertempuran, sebagian besar kota Arab dan campuran di dalam Israel, seperti Jaffa, Lod, Haifa, Acre dan Nazareth, dicekam oleh kerusuhan. Batalyon polisi perbatasan Israel dipindahkan dengan cepat kembali ke Israel untuk menangani kerusuhan, pembakaran mobil dan serangan terhadap gedung-gedung.
Warga Palestina yang tinggal di Israel menderita tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan apa yang mereka anggap sebagai prasangka dan diskriminasi.
Merupakan 21 persen dari populasi, mereka umumnya lebih miskin dan kurang berpendidikan daripada orang Yahudi Israel—meskipun mereka memiliki standar hidup yang lebih baik daripada yang dinikmati oleh orang Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di diaspora di tempat lain di dunia Arab.
Dengan latar belakang yang sulit ini, apa arti partisipasi Abbas dalam pemerintahan, dalam istilah praktis dan simbolis, bagi orang Israel, orang Palestina yang tinggal di Israel, dan orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza?
“Di satu sisi, sebuah partai Palestina yang memasuki koalisi penting karena melanggar tabu dan menjadi preseden untuk masa depan,” kata analis ICG Zonszein kepada Arab News.
“Di sisi lain, belum ada alasan untuk percaya bahwa itu akan mengarah pada perubahan mendasar dalam kebijakan negara yang diskriminatif dan destruktif terhadap warga Palestina.”
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda