Coba Suarakan Kemerdekaan Papua Barat, 'Dubes' ULMWP Diblokir di PBB
Senin, 26 April 2021 - 09:55 WIB
Dia berbicara untuk dua kelompok yang digabungkan sebagai West Papua Indigenous Organisation (WPIO) atau Organisasi Pribumi Papua Barat ketika dia mencoba memberikan pidatonya di forum itu Kamis pekan lalu lalu.
"Saya yakin Papua Barat telah menjadi Wilayah Perwalian PBB sejak 1962 ketika Majelis Umum memberi wewenang kepada [PBB] dan pemerintahan Indonesia atas Papua Barat,” katanya yang hendak disampaikan dalam deklarasi singkatnya.
“Saya percaya ada kewajiban moral dan hukum untuk berita otorisasi, resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), untuk ditempatkan dalam agenda Dewan Perwalian PBB sehingga Dewan kemudian dapat meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pendapat penasihatnya tentang status yang tepat dari Papua Barat dalam kaitannya dengan Piagam PBB," paparnya.
“Untuk memulihkan kesadaran PBB tentang kedaulatan dan hak asasi rakyat kami, untuk enam tahun saya telah meminta Forum Permanen [UNPFII] ini untuk menasihati Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa mereka dapat dan harus menempatkan agenda yang hilang dalam agenda Dewan Perwalian," imbuh dia.
“Forum ini tidak hanya gagal menyampaikan permintaan kami, dua tahun lalu moderator berusaha menghentikan pengulangan permintaan kami. Tahun ini saya juga mengajukan petisi kepada Sekretaris Jenderal [PBB] untuk memasukkan berita tentang penaklukan Papua Barat oleh PBB dalam agenda Dewan Perwalian," sambung dia.
"Jika forum ini tidak akan menyampaikan permintaan kami, saya meminta Anda untuk menjelaskan kepada media berita internasional mengapa forum ini belum memberi tahu Dewan Ekonomi dan Sosial tentang resolusi Sidang Umum 1752 di mana Papua Barat masih menderita administrasi dan penjarahan asing," katanya.
"Saya yakin Papua Barat telah menjadi Wilayah Perwalian PBB sejak 1962 ketika Majelis Umum memberi wewenang kepada [PBB] dan pemerintahan Indonesia atas Papua Barat,” katanya yang hendak disampaikan dalam deklarasi singkatnya.
“Saya percaya ada kewajiban moral dan hukum untuk berita otorisasi, resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), untuk ditempatkan dalam agenda Dewan Perwalian PBB sehingga Dewan kemudian dapat meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pendapat penasihatnya tentang status yang tepat dari Papua Barat dalam kaitannya dengan Piagam PBB," paparnya.
“Untuk memulihkan kesadaran PBB tentang kedaulatan dan hak asasi rakyat kami, untuk enam tahun saya telah meminta Forum Permanen [UNPFII] ini untuk menasihati Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa mereka dapat dan harus menempatkan agenda yang hilang dalam agenda Dewan Perwalian," imbuh dia.
“Forum ini tidak hanya gagal menyampaikan permintaan kami, dua tahun lalu moderator berusaha menghentikan pengulangan permintaan kami. Tahun ini saya juga mengajukan petisi kepada Sekretaris Jenderal [PBB] untuk memasukkan berita tentang penaklukan Papua Barat oleh PBB dalam agenda Dewan Perwalian," sambung dia.
"Jika forum ini tidak akan menyampaikan permintaan kami, saya meminta Anda untuk menjelaskan kepada media berita internasional mengapa forum ini belum memberi tahu Dewan Ekonomi dan Sosial tentang resolusi Sidang Umum 1752 di mana Papua Barat masih menderita administrasi dan penjarahan asing," katanya.
Lihat Juga :