Coba Suarakan Kemerdekaan Papua Barat, 'Dubes' ULMWP Diblokir di PBB
Senin, 26 April 2021 - 09:55 WIB
John Anari, pemimpin Organisasi Pembebasan Papua Barat dan mengaku sebagai dubes ULMWP. Foto/Facebook John Anari
NEW YORK CITY - Seorang pria yang mengaku duta besar (dubes) United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) diblokir saat berpidatountuk Forum Permanen PBB tentang Masalah Adat (UNPFII) di New York. Aksinya dibungkam saat mencoba menyuarakan kemerdekaan untuk Papua Barat .
Pria itu adalah John Anari. Dia merupakan pemimpin West Papua Liberation Organisation (WPLO) atau Organisasi Pembebasan Papua Barat dan mengaku sebagai dubes ULMWP.
Dua tahun lalu, aksi serupanya di forum yang sama juga diblokir.
Selama enam tahun, John Anari telah mengimbau forum tersebut untuk mendorong wilayah Papua Barat untuk ditempatkan di Dewan Perwalian PBB.
Dia berbicara untuk dua kelompok yang digabungkan sebagai West Papua Indigenous Organisation (WPIO) atau Organisasi Pribumi Papua Barat ketika dia mencoba memberikan pidatonya di forum itu Kamis pekan lalu lalu.
"Saya yakin Papua Barat telah menjadi Wilayah Perwalian PBB sejak 1962 ketika Majelis Umum memberi wewenang kepada [PBB] dan pemerintahan Indonesia atas Papua Barat,” katanya yang hendak disampaikan dalam deklarasi singkatnya.
“Saya percaya ada kewajiban moral dan hukum untuk berita otorisasi, resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), untuk ditempatkan dalam agenda Dewan Perwalian PBB sehingga Dewan kemudian dapat meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pendapat penasihatnya tentang status yang tepat dari Papua Barat dalam kaitannya dengan Piagam PBB," paparnya.
“Untuk memulihkan kesadaran PBB tentang kedaulatan dan hak asasi rakyat kami, untuk enam tahun saya telah meminta Forum Permanen [UNPFII] ini untuk menasihati Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa mereka dapat dan harus menempatkan agenda yang hilang dalam agenda Dewan Perwalian," imbuh dia.
Pria itu adalah John Anari. Dia merupakan pemimpin West Papua Liberation Organisation (WPLO) atau Organisasi Pembebasan Papua Barat dan mengaku sebagai dubes ULMWP.
Dua tahun lalu, aksi serupanya di forum yang sama juga diblokir.
Selama enam tahun, John Anari telah mengimbau forum tersebut untuk mendorong wilayah Papua Barat untuk ditempatkan di Dewan Perwalian PBB.
Dia berbicara untuk dua kelompok yang digabungkan sebagai West Papua Indigenous Organisation (WPIO) atau Organisasi Pribumi Papua Barat ketika dia mencoba memberikan pidatonya di forum itu Kamis pekan lalu lalu.
"Saya yakin Papua Barat telah menjadi Wilayah Perwalian PBB sejak 1962 ketika Majelis Umum memberi wewenang kepada [PBB] dan pemerintahan Indonesia atas Papua Barat,” katanya yang hendak disampaikan dalam deklarasi singkatnya.
“Saya percaya ada kewajiban moral dan hukum untuk berita otorisasi, resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), untuk ditempatkan dalam agenda Dewan Perwalian PBB sehingga Dewan kemudian dapat meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk pendapat penasihatnya tentang status yang tepat dari Papua Barat dalam kaitannya dengan Piagam PBB," paparnya.
“Untuk memulihkan kesadaran PBB tentang kedaulatan dan hak asasi rakyat kami, untuk enam tahun saya telah meminta Forum Permanen [UNPFII] ini untuk menasihati Dewan Ekonomi dan Sosial bahwa mereka dapat dan harus menempatkan agenda yang hilang dalam agenda Dewan Perwalian," imbuh dia.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda