Penentang Kudeta Myanmar Umumkan Pemerintahan Persatuan Nasional
Jum'at, 16 April 2021 - 17:00 WIB
Demonstran membawa pot dengan bunga saat mereka mengecam kudeta militer di Yangon, Myanmar, 13 April 2021.
YANGON - Para penentang junta Myanmar mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional pada Jumat (16/4).
Mereka termasuk para anggota parlemen yang digulingkan dan para pemimpin protes anti-kudeta serta etnis minoritas.
Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah menghentikan kekuasaan militer.
Myanmar telah berada dalam kekacauan yang hebat sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun dan memulai masa jabatan keduanya setelah menang telak dalam pemilu pada November.
Setelah kudeta, warga turun ke jalan setiap hari untuk menuntut pemulihan demokrasi. Mereka menentang tindakan keras pasukan keamanan yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut data kelompok pemantau.
Pada saat yang sama, para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.
"Tolong sambut pemerintahan rakyat," ungkap aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing dalam pidato video 10 menit yang mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional.
Sambil menetapkan beberapa posisi, Min Ko Naing mengatakan keinginan rakyat adalah prioritas pemerintahan persatuan.
"Kami berusaha mengeluarkan ini dari akarnya sehingga kami harus banyak berkorban," tegas dia mengacu pada junta.
Salah satu tujuan utama pemerintahan persatuan adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional.
Para jenderal membenarkan pengambilalihan mereka dengan menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan pemilu November, meskipun komisi pemilu menolak gugatan militer.
Penindasan berdarah militer terhadap para demonstran sangat mengejutkan dan membuat marah sebagian besar dunia.
Tekanan internasional juga perlahan-lahan dibangun, terutama dari pemerintahan Barat, meskipun militer memiliki catatan panjang mengabaikan campur tangan pihak luar.
Pemerintahan persatuan merilis daftar pemegang jabatan termasuk anggota etnis minoritas dan pemimpin protes.
Mereka menggarisbawahi kesatuan tujuan antara gerakan pro-demokrasi dan komunitas minoritas yang mencari otonomi.
Beberapa kelompok etnis telah berperang dengan pemerintah pusat selama beberapa dekade.
Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Menteri kerja sama internasional pemerintahan persatuan, Dr Sasa, yang menggunakan satu nama, mengatakan kepada Reuters dalam wawancara bahwa tujuannya adalah mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.
"Hari baru telah datang bagi rakyat kami, era baru bagi Myanmar telah dimulai," ujar dia.
Mereka termasuk para anggota parlemen yang digulingkan dan para pemimpin protes anti-kudeta serta etnis minoritas.
Kelompok itu mengatakan tujuan mereka adalah menghentikan kekuasaan militer.
Myanmar telah berada dalam kekacauan yang hebat sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun dan memulai masa jabatan keduanya setelah menang telak dalam pemilu pada November.
Setelah kudeta, warga turun ke jalan setiap hari untuk menuntut pemulihan demokrasi. Mereka menentang tindakan keras pasukan keamanan yang menewaskan lebih dari 700 orang, menurut data kelompok pemantau.
Pada saat yang sama, para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.
"Tolong sambut pemerintahan rakyat," ungkap aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing dalam pidato video 10 menit yang mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional.
Sambil menetapkan beberapa posisi, Min Ko Naing mengatakan keinginan rakyat adalah prioritas pemerintahan persatuan.
"Kami berusaha mengeluarkan ini dari akarnya sehingga kami harus banyak berkorban," tegas dia mengacu pada junta.
Salah satu tujuan utama pemerintahan persatuan adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional.
Para jenderal membenarkan pengambilalihan mereka dengan menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan pemilu November, meskipun komisi pemilu menolak gugatan militer.
Penindasan berdarah militer terhadap para demonstran sangat mengejutkan dan membuat marah sebagian besar dunia.
Tekanan internasional juga perlahan-lahan dibangun, terutama dari pemerintahan Barat, meskipun militer memiliki catatan panjang mengabaikan campur tangan pihak luar.
Pemerintahan persatuan merilis daftar pemegang jabatan termasuk anggota etnis minoritas dan pemimpin protes.
Mereka menggarisbawahi kesatuan tujuan antara gerakan pro-demokrasi dan komunitas minoritas yang mencari otonomi.
Beberapa kelompok etnis telah berperang dengan pemerintah pusat selama beberapa dekade.
Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Menteri kerja sama internasional pemerintahan persatuan, Dr Sasa, yang menggunakan satu nama, mengatakan kepada Reuters dalam wawancara bahwa tujuannya adalah mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.
"Hari baru telah datang bagi rakyat kami, era baru bagi Myanmar telah dimulai," ujar dia.
(sya)
tulis komentar anda