Marwan Barghouti, Militan Dipenjara Israel tapi Jadi Capres Palestina

Abbas, yang telah memimpin Otoritas Palestina selama 16 tahun, menyerukan pemilu baru pada Januari dengan harapan menegaskan kembali legitimasi demokrasinya dan membangun kembali pemerintahan Palestina yang bersatu. Otoritas Palestina mengelola sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, sementara Hamas menjalankan Jalur Gaza.

Otoritas Palestina belum mengadakan pemilu sejak 2006 untuk parlemennya, Dewan Legislatif Palestina. Abbas telah berulang kali menunda pemilu, setidaknya sebagian karena dia takut kalah dari Hamas, yang merebut kendali Jalur Gaza dari Otoritas Palestina yang dikelola Fatah pada 2007.

Abbas berharap pemilu baru akhirnya bisa mengarah pada rekonsiliasi dengan Hamas. Sebaliknya, mereka telah mengekspos perebutan kekuasaan besar di dalam Fatah.

"Ini adalah salah satu perkembangan politik paling signifikan di Fatah sejak Abbas menjadi presiden pada 2005," kata al-Omari.

"Barghouti dan Kidwa adalah kombinasi yang tidak dapat dengan mudah dibubarkan oleh kepemimpinan Fatah. Mereka memiliki cadangan legitimasi yang sangat dalam di partai, dan mereka mewakili tantangan besar bagi kekuasaan Abbas di dalamnya."

Barghouti mencalonkan diri sebagai presiden Otoritas Palestina pada 2004, sebelum menarik diri dan mendukung Abbas. Dia pernah menjadi pemimpin pemberontakan Palestina di akhir 1980-an dan awal 2000-an, dan dihukum pada 2004 karena terlibat dalam pembunuhan lima orang Israel.

Dia dijatuhi hukuman lima hukuman seumur hidup dan berkampanye untuk jabatan presiden dari sel penjara Israel.

Para pendukung Fatah sekarang akan dipaksa untuk memilih di antara tiga faksi yang terkait dengan Fatah—partai resmi, aliansi Barghouti-al-Kidwa, dan kelompok pecahan ketiga yang dipimpin oleh mantan kepala keamanan yang diasingkan, Mohammad Dahlan.

Anggota aliansi Barghouti mengatakan mereka telah menciptakan faksi baru untuk merevitalisasi politik Palestina, yang semakin menjadi pertunjukan satu orang yang berpusat di sekitar Abbas, yang telah memerintah dengan dekrit selama lebih dari satu dekade.

"Sistem politik Palestina tidak lagi hanya bisa direformasi," kata Hani al-Masri, seorang anggota aliansi baru itu, pada jumpa pers Rabu malam, yang dilansir Gulf News, Jumat (2/4/2021). "Itu membutuhkan perubahan besar."