China Tegaskan Tolak Penerapan Sanksi Terhadap Junta Myanmar

NEW YORK - China menegaskan menolak penerapan sanksi kepada junta Myanmar dan pendukung mereka. Menurut Beijing, penerapan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah yang ada.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa China bekerja dengan "semua pihak" di Myanmar untuk mengurangi ketegangan.

Dia kemudian menegaskan bahwa Beijing sangat tidak setuju dengan kebijakan sanksi. Menurutnya, penerapan sanksi kepada junta Myanmar hanya akan membuat situasi yang ada semakin buruk.



"Tekanan sepihak dan menyerukan sanksi atau tindakan koersif lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (1/4/2021).

Sementara itu, sebelumnya Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan bahwa "pertumpahan darah akan segera terjadi" karena tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta. Burgener mendesak DK PBB untuk segera bertindak, untuk menghentikan hal ini.

Burgener mengatakan bahwa militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari tidak mampu mengelola negara itu dan memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk.

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," katanya dalam pertemuan itu.

"Dewan (Keamanan) harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan untuk membalik jalannya peristiwa karena pertumpahan darah sudah dekat," imbuhnya.