Kepala AD, AL dan AU Brazil Ramai-ramai Mundur setelah Presiden Pecat Menhan
Kamis, 01 April 2021 - 06:32 WIB
Tiga komandan top militer Brazil yang mengundurkan diri bersama-sama, Edson Pujol (Angkatan Darat), Ilques Barbosa (Angkatan Laut) dan Antonio Carlos Moretti Bermudez (Angkatan Udara). Foto/Twitter @RBATVBelem
BRASILIA - Kepala Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) Brazil ramai-ramai mengundurkan diri. Mereka kompak mundur setelah Presiden Jair Bolsonaro memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Fernando Azevedo e Silva dalam perombakan kabinet besar-besaran.
Jenderal Edson Leal Pujol, Laksamana Ilques Barbosa dan Letnan Brigadir Antônio Carlos Bermudez mengundurkan diri pada hari Selasa waktu setempat atau sehari setelah Menhan Fernando dipecat. Ketiga perwira militer itu tidak memberikan alasan mengapa mengundurkan diri bersama-sama.
Namun, pagi hari sebelum membuat pengumuman mundur bersama-sama, mereka bertemu dengan menteri pertahanan yang baru; Jenderal Walter Souza Braga Netto, untuk pertama kalinya.
Masing-masing dari mereka sebelumnya berselisih dengan Presiden Bolsonaro atas berbagai kebijakan, termasuk lokcdown COVID-19.
“Sejak 1985, kami belum mendapat berita tentang intervensi yang begitu jelas dari presiden terkait dengan angkatan bersenjata,” kata Carlos Melo, seorang profesor ilmu politik di Insper University di São Paulo, kepada AP yang dilansir Kamis (1/4/2021).
Tahun itu adalah akhir dari kediktatoran militer selama 21 tahun, sebuah rezim brutal yang didirikan atas dasar pembunuhan dan penyiksaan yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1964 melawan presiden sayap kiri João Goulart yang direkayasa dan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).
Namun, mantan Menteri Pertahanan Fernando Azevedo e Silva bukanlah satu-satunya pejabat Bolsonaro yang dipecat baru-baru ini. Lima menteri lainnya juga dicopot atau mengundurkan diri atau dipindahkan ke posisi baru.
Netto, misalnya, sebelumnya adalah menteri pemerintah, posisi yang sekarang ditempati oleh Jenderal Luiz Eduardo Ramos, mantan Menteri Luar Negeri.
Mantan Menteri Luar Negeri Ernesto Araujo dan mantan Jaksa Agung Andre Levi telah mengundurkan diri, yang pertama di tengah dampak gagal mengamankan pembelian vaksin COVID-19 di luar negeri, dan yang terakhir setelah menolak menandatangani gugatan Bolsonaro yang bertujuan untuk memaksa tiga gubernur negara bagian untuk membatalkan lockdown COVID-19.
Andre Mendonca, mantan menteri kehakiman, telah menggantikan Levi, dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Boslonaro telah ditunjuk untuk mengisi slot yang terbuka.
Perombakan terjadi di tengah hampir runtuhnya infrastruktur kesehatan Brazil karena tertekuk di bawah wabah COVID-19 yang ditolak Bolsonaro untuk diatasi dengan tegas, bersikeras bahwa dampak ekonomi dari lockdown lebih buruk daripada virus itu sendiri, yang telah menewaskan sekitar 312.000 orang Brazil sejauh ini.
Kekosongan kekuasaan telah menciptakan ketakutan baru bahwa Bolsonaro mungkin berusaha memperluas kontrolnya atas militer, yang telah sangat menolak upayanya untuk mengembalikannya ke dalam politik Brazil.
Dalam surat pengunduran dirinya, Azevedo mencatat bahwa dia telah mempertahankan angkatan bersenjata sebagai institusi negara, sehubungan dengan dia menjauhkan militer dari politik. Namun, Bolsonaro telah menempatkan mantan personel militer di seluruh pemerintahan Brazil dengan 46 perusahaan yang dikendalikan oleh federal serta 11 kementerian dipimpin oleh mantan orang militer.
Menurut jurnalis Brasil Débora Álvares, tiga sumber pemerintah tingkat tinggi, termasuk hakim Mahkamah Agung, mengatakan bahwa mereka khawatir Bolsonaro diam-diam mempersiapkan front untuk tetap berkuasa pada tahun 2022, bahkan jika dia kalah dalam pemilu.
Jenderal Edson Leal Pujol, Laksamana Ilques Barbosa dan Letnan Brigadir Antônio Carlos Bermudez mengundurkan diri pada hari Selasa waktu setempat atau sehari setelah Menhan Fernando dipecat. Ketiga perwira militer itu tidak memberikan alasan mengapa mengundurkan diri bersama-sama.
Baca Juga
Namun, pagi hari sebelum membuat pengumuman mundur bersama-sama, mereka bertemu dengan menteri pertahanan yang baru; Jenderal Walter Souza Braga Netto, untuk pertama kalinya.
Masing-masing dari mereka sebelumnya berselisih dengan Presiden Bolsonaro atas berbagai kebijakan, termasuk lokcdown COVID-19.
“Sejak 1985, kami belum mendapat berita tentang intervensi yang begitu jelas dari presiden terkait dengan angkatan bersenjata,” kata Carlos Melo, seorang profesor ilmu politik di Insper University di São Paulo, kepada AP yang dilansir Kamis (1/4/2021).
Tahun itu adalah akhir dari kediktatoran militer selama 21 tahun, sebuah rezim brutal yang didirikan atas dasar pembunuhan dan penyiksaan yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1964 melawan presiden sayap kiri João Goulart yang direkayasa dan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).
Namun, mantan Menteri Pertahanan Fernando Azevedo e Silva bukanlah satu-satunya pejabat Bolsonaro yang dipecat baru-baru ini. Lima menteri lainnya juga dicopot atau mengundurkan diri atau dipindahkan ke posisi baru.
Netto, misalnya, sebelumnya adalah menteri pemerintah, posisi yang sekarang ditempati oleh Jenderal Luiz Eduardo Ramos, mantan Menteri Luar Negeri.
Mantan Menteri Luar Negeri Ernesto Araujo dan mantan Jaksa Agung Andre Levi telah mengundurkan diri, yang pertama di tengah dampak gagal mengamankan pembelian vaksin COVID-19 di luar negeri, dan yang terakhir setelah menolak menandatangani gugatan Bolsonaro yang bertujuan untuk memaksa tiga gubernur negara bagian untuk membatalkan lockdown COVID-19.
Andre Mendonca, mantan menteri kehakiman, telah menggantikan Levi, dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Boslonaro telah ditunjuk untuk mengisi slot yang terbuka.
Perombakan terjadi di tengah hampir runtuhnya infrastruktur kesehatan Brazil karena tertekuk di bawah wabah COVID-19 yang ditolak Bolsonaro untuk diatasi dengan tegas, bersikeras bahwa dampak ekonomi dari lockdown lebih buruk daripada virus itu sendiri, yang telah menewaskan sekitar 312.000 orang Brazil sejauh ini.
Kekosongan kekuasaan telah menciptakan ketakutan baru bahwa Bolsonaro mungkin berusaha memperluas kontrolnya atas militer, yang telah sangat menolak upayanya untuk mengembalikannya ke dalam politik Brazil.
Dalam surat pengunduran dirinya, Azevedo mencatat bahwa dia telah mempertahankan angkatan bersenjata sebagai institusi negara, sehubungan dengan dia menjauhkan militer dari politik. Namun, Bolsonaro telah menempatkan mantan personel militer di seluruh pemerintahan Brazil dengan 46 perusahaan yang dikendalikan oleh federal serta 11 kementerian dipimpin oleh mantan orang militer.
Menurut jurnalis Brasil Débora Álvares, tiga sumber pemerintah tingkat tinggi, termasuk hakim Mahkamah Agung, mengatakan bahwa mereka khawatir Bolsonaro diam-diam mempersiapkan front untuk tetap berkuasa pada tahun 2022, bahkan jika dia kalah dalam pemilu.
(min)
tulis komentar anda