Uni Eropa Terapkan Sanksi pada Militer Myanmar, Target Para Jenderal

Para menteri luar negeri (menlu) Uni Eropa mengadopsi larangan perjalanan dan pembekuan aset pada sejumlah jenderal itu pada pertemuan di Brussel.

Sejauh ini, UE memiliki embargo senjata terhadap Myanmar dan telah menargetkan beberapa pejabat militer senior sejak 2018.

"Kami akan mengambil sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan para demonstran," papar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan sebelum pertemuan bahwa, “Tindakan keras telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, itulah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari pemberian sanksi."

Di antara orang-orang yang menjadi sasaran adalah Min Aung Hlaing, Myint Swe, yang menjabat sebagai presiden sejak kudeta, dan staf militer dan pejabat senior lainnya.

Tindakan yang lebih kuat diperkirakan segera diterapkan setelah UE bergerak untuk membidik bisnis yang dijalankan militer.

Para diplomat UE telah mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian dari konglomerat militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan besar akan menjadi sasaran, melarang para investor dan bank UE untuk berbisnis dengan mereka.

Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan.

Misi pencari fakta PBB pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap dua perusahaan dan anak perusahaannya.

Menurut misi PBB, dua perusahaan itu memberi sumber pendapatan tambahan kepada tentara yang dapat membiayai aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.