Iran Siap Lanjutkan Perundingan Nuklir jika AS Cabut Sanksi dalam Setahun
Minggu, 07 Maret 2021 - 06:06 WIB
Mohsen Rezaei, mantan komandan Korps Pengawal Revolusi Iran. Foto/REUTERS
TEHERAN - Iran bersedia melanjutkan negosiasi tentang kesepakatan nuklir 2015 jika Amerika Serikat (AS) dan kekuatan barat memberikan "sinyal yang jelas" bahwa sanksi akan dicabut dalam waktu setahun.
Pernyataan itu diungkapkan pejabat senior Iran pada Financial Times.
"Mereka dapat mengumumkan dan meyakinkan kami bahwa semua sanksi yang dijatuhkan setelah JCPOA (kesepakatan nuklir Iran) akan dicabut dalam waktu kurang dari satu tahun dan memberitahu kami untuk pergi dan merundingkan proses ini," ungkap Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Kemanfaatan yang menasihati pemimpin tertinggi dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).
"Kita harus melihat setiap bulan selama perundingan bahwa beberapa sanksi yang sangat penting bagi kita akan dicabut," papar dia.
"Misalnya, sanksi atas transaksi keuangan dan pembatasan yang diberlakukan bank-bank Eropa harus dicabut pada bulan pertama. Ekspor minyak juga menjadi prioritas utama kami," ujar dia.
Lihat infografis: Israel Siap Serang Iran Sendirian, Update Rencana Serangan
Presiden AS Joe Biden telah berulang kali menyatakan niatnya kembali ke kesepakatan multilateral, yang membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap ekonominya.
Mantan Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan itu pada 2018 dan kemudian melanjutkan memberikan sanksi terhadap industri, perusahaan, dan individu Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".
Pada gilirannya, Iran telah menurunkan komitmennya terhadap pakta tersebut dengan memperkaya uranium di luar batas yang ditetapkan perjanjian itu dan membatasi akses pengawas PBB ke fasilitas nuklirnya.
Upaya menghidupkan kembali kesepakatan telah menemui jalan buntu dalam beberapa pekan terakhir, dengan Washington bersikeras Iran harus kembali ke kepatuhan penuh dengan perjanjian nuklir dan Teheran berpendapat pencabutan sanksi harus menjadi langkah awal.
Rezaei, yang merupakan pemimpin senior IRGC selama 16 tahun, mengatakan kepada FT bahwa, “Republik Islam akan menggunakan banyak pengaruh dalam hak-hak kami dan norma-norma internasional untuk membuat AS mundur dan mencabut sanksi, sementara Teheran tidak akan melangkah maju selama tidak ada pembangunan kepercayaan,"
Namun, Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan, “Rezaei tidak memiliki tanggung jawab langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan antara AS dan Iran, dan semua masalah kebijakan luar negeri disampaikan hanya melalui saluran resmi."
Dalam referensi yang jelas untuk laporan FT, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif merilis tweet pada Jumat bahwa opini "beragam" di antara pejabat Iran tidak boleh disamakan dengan kebijakan negara.
"Sebagai Menlu Iran dan kepala negosiator nuklir, saya akan segera mempresentasikan rencana tindakan konkrit konstruktif kami melalui saluran diplomatik yang tepat," papar dia.
Pernyataan itu diungkapkan pejabat senior Iran pada Financial Times.
"Mereka dapat mengumumkan dan meyakinkan kami bahwa semua sanksi yang dijatuhkan setelah JCPOA (kesepakatan nuklir Iran) akan dicabut dalam waktu kurang dari satu tahun dan memberitahu kami untuk pergi dan merundingkan proses ini," ungkap Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Kemanfaatan yang menasihati pemimpin tertinggi dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).
"Kita harus melihat setiap bulan selama perundingan bahwa beberapa sanksi yang sangat penting bagi kita akan dicabut," papar dia.
"Misalnya, sanksi atas transaksi keuangan dan pembatasan yang diberlakukan bank-bank Eropa harus dicabut pada bulan pertama. Ekspor minyak juga menjadi prioritas utama kami," ujar dia.
Lihat infografis: Israel Siap Serang Iran Sendirian, Update Rencana Serangan
Presiden AS Joe Biden telah berulang kali menyatakan niatnya kembali ke kesepakatan multilateral, yang membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap ekonominya.
Mantan Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan itu pada 2018 dan kemudian melanjutkan memberikan sanksi terhadap industri, perusahaan, dan individu Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".
Pada gilirannya, Iran telah menurunkan komitmennya terhadap pakta tersebut dengan memperkaya uranium di luar batas yang ditetapkan perjanjian itu dan membatasi akses pengawas PBB ke fasilitas nuklirnya.
Upaya menghidupkan kembali kesepakatan telah menemui jalan buntu dalam beberapa pekan terakhir, dengan Washington bersikeras Iran harus kembali ke kepatuhan penuh dengan perjanjian nuklir dan Teheran berpendapat pencabutan sanksi harus menjadi langkah awal.
Rezaei, yang merupakan pemimpin senior IRGC selama 16 tahun, mengatakan kepada FT bahwa, “Republik Islam akan menggunakan banyak pengaruh dalam hak-hak kami dan norma-norma internasional untuk membuat AS mundur dan mencabut sanksi, sementara Teheran tidak akan melangkah maju selama tidak ada pembangunan kepercayaan,"
Namun, Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengatakan, “Rezaei tidak memiliki tanggung jawab langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan antara AS dan Iran, dan semua masalah kebijakan luar negeri disampaikan hanya melalui saluran resmi."
Dalam referensi yang jelas untuk laporan FT, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif merilis tweet pada Jumat bahwa opini "beragam" di antara pejabat Iran tidak boleh disamakan dengan kebijakan negara.
"Sebagai Menlu Iran dan kepala negosiator nuklir, saya akan segera mempresentasikan rencana tindakan konkrit konstruktif kami melalui saluran diplomatik yang tepat," papar dia.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda