Dipecat Junta, Dubes Myanmar di PBB Tegaskan akan Lanjutkan Perlawanan
Senin, 01 Maret 2021 - 02:05 WIB
Kyaw dipecat karena mendesak negara-negara untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membalikkan kudeta militer. Foto/Ist
NEW YORK - Duta Besar Myanmar untuk PBB , Kyaw Moe Tun berjanji akan melanjutkan perlawanansetelah junta memecatnya. Kyaw dipecat karena mendesak negara-negara untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta militer.
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw telah dipecat karena mengkhianati negara.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (1/3/2021).
Sementara itu, PBB, yang menolak mengakui pemerintahan junta militer mengatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan soal pemecatan kepala perwakilan Myanmar tersebut.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener sebelumnya memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, "memaksa" untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw telah dipecat karena mengkhianati negara.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (1/3/2021).
Sementara itu, PBB, yang menolak mengakui pemerintahan junta militer mengatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan soal pemecatan kepala perwakilan Myanmar tersebut.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener sebelumnya memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, "memaksa" untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(esn)
tulis komentar anda