Myanmar Hadapi Lebih Banyak Protes, Indonesia Dorong Upaya Diplomatik

Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Sementara itu, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) pada Selasa mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta.

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ungkap para menteri luar negeri G7 dalam pernyataan bersama.

Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.

Krisis tersebut meningkatkan prospek isolasi Myanmar dan memicu kegelisahan investor, memperburuk dampak pandemi COVID-19 yang telah merusak konsumsi masyarakat dan menghentikan pariwisata.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan dewan yang berkuasa pada Senin, menyerukan agar anggaran pengeluaran negara dan impor dipotong serta ekspor ditingkatkan.

“Dewan perlu mengerahkan energinya untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang sedang sakit. Tindakan pemulihan ekonomi harus diambil,”media pemerintah mengutip perkataannya.

Min Aung Hlaing tidak mengaitkan protes secara langsung dengan masalah ekonomi tetapi mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dalam menangani mereka dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet.

Pasukan keamanan telah menunjukkan lebih banyak pengekangan dibandingkan dengan tindakan keras sebelumnya terhadap para pengunjuk rasa.

Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah ditembak dan dibunuh. Sumber lain menyatakan korban tewas mencapai empat orang. Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama protes.