Sekjen PBB Desak Militer Myanmar Hentikan Tindakan Keras pada Demonstran

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendesak militer Myanmar, yang merebut kekuasaan tiga minggu lalu, untuk menghentikan penindasan. Guterres juga mendesak militer Myanmar membebaskan ratusan orang yang ditahan sejak kudeta.

Guterres, berbicara kepada Dewan HAM PBB mengatakan bahwa dia telah melihat adanya penurunan demokrasi dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan militer di Myanmar. Dia menyebut, ini adalah pelanggaran serius terhadap HAM. Baca Juga: Tak Kenal Lelah Menolak Kudeta Militer, Ribuan Warga Myanmar Kembali Turun ke Jalan
"Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil," ujarnya.

"Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis dari populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," sambungnya.

Dia kemudian mendesak militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan keras dan mengembalikan demokrasi kepada masyarakat, dengan mematuhi hasil pemilihan umum.



"Saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati HAMdan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," tukasnya.