Demonstran Myanmar Meninggal setelah 10 Hari Terluka Parah

Jum'at, 19 Februari 2021 - 17:59 WIB
Demonstran mengecam kudeta militer di Bagan, Myanmar, 18 Februari 2021. Foto/REUTERS
YANGON - Seorang wanita muda pengunjuk rasa di Myanmar yang ditembak di kepala pekan lalu meninggal dunia akibat luka-lukanya pada Jumat (19/2).

Ini menjadi kematian pertama para penentang kudeta militer 1 Februari sejak mereka mulai berdemonstrasi dua pekan lalu.

“Berita kematiannya datang ketika polisi dan tentara menangkap sekitar 50 orang di kota utara Myitkyina,” ungkap seorang aktivis hak asasi manusia (HAM).





Demonstran bernama Mya Thwate Thwate Khaing itu baru saja menginjak usia 20 tahun. Dia terluka parah karena terkena peluru tajam saat unjuk rasa di di ibu kota, Naypyitaw.



Dia telah dirawat di rumah sakit dengan peralatan penopang hidup sejak 9 Februari.

“Saya merasa sangat sedih dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan,” ungkap kakak korban, Ye Htut Aung, berbicara melalui telepon pada Reuters.

Kematiannya bisa menjadi bahan bakar kemarahan para pengunjuk rasa yang kembali turun ke jalan pada Jumat.

"Saya bangga padanya dan saya akan keluar sampai kita mencapai tujuan kita untuknya," tegas pengunjuk rasa Nay Lin Htet, 24, kepada Reuters saat unjuk rasa di kota utama Yangon.

Jumat menandai dua pekan demonstrasi harian menentang perebutan kekuasaan militer dan penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Protes di kota-kota besar di Myanmar yang beragam etnis itu lebih damai daripada demonstrasi sebelumnya, selama hampir 50 tahun pemerintahan junta militer hingga 2011.

Namun polisi telah menembakkan peluru karet beberapa kali untuk membubarkan massa. Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya.

Di Myitkyina, polisi dan tentara yang memegang tongkat membubarkan para pengunjuk rasa di jalan yang dipenuhi toko-toko, seperti muncul dalam video di media sosial.

Aktivis HAM Stella Naw mengatakan sekitar 50 orang telah ditahan. “Truk militer hanya menjemput orang-orang dari aksi protes,” papar dia.

Bentrokan terjadi di ibu kota Negara Bagian Kachin, selama dua pekan terakhir dengan polisi menembakkan peluru karet dan menggunakan ketapel untuk membubarkan massa.

Polisi di Yangon menutup lokasi protes utama kota di dekat Pagoda Sule, memasang barikade di jalan masuk persimpangan tempat puluhan ribu orang berkumpul pekan ini.

“Ratusan orang berkumpul di barikade,” papar seorang saksi mata.

Ribuan orang lainnya berkumpul di lokasi protes lain di dekat universitas dan berangkat ke pusat kota.

Selain protes, kampanye pembangkangan sipil telah melumpuhkan banyak bisnis pemerintah. Tekanan internasional meningkat terhadap junta Myanmar.

Inggris dan Kanada mengumumkan sanksi baru pada Kamis. Jepang setuju dengan India, Amerika Serikat dan Australia mengenai perlunya pemulihan demokrasi dengan cepat di Myanmar.

Junta belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa, juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi itu telah diperkirakan.

Ada sedikit sejarah tentang para jenderal Myanmar yang menyerah pada tekanan asing dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga China dan Rusia.

Beijing dan Moskow mengambil pendekatan yang lebih lembut daripada negara-negara Barat yang telah lama kritis pada Myanmar.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing sudah mendapat sanksi dari negara-negara Barat setelah tindakan keras pada 2017 terhadap minoritas Muslim Rohingya.

"Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif," ujar Mark Farmaner, direktur kelompok Kampanye Burma Inggris, dalam reaksi terhadap sanksi tersebut.

Pemimpin dan aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi memuji pembekuan aset Inggris dan larangan perjalanan pada tiga jenderal serta langkah-langkah menghentikan bantuan apa pun yang membantu militer dan mencegah bisnis Inggris bekerja dengan tentara.

Kanada mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer Myanmar.

Setelah beberapa dekade pemerintahan militer, bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang besar dalam ekonomi Myanmar yang berpenduduk 53 juta orang itu.

Bisnis militer menggurita mulai dari perbankan hingga bir, telekomunikasi, dan transportasi.

Tentara merebut kembali kekuasaan setelah menuduh penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi.

Kudeta itu menghentikan transisi menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011. Junta menahan Suu Kyi dan ratusan tokoh lainnya.

Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik mengatakan 521 orang telah ditahan pada Kamis. Dari mereka, 44 orang telah dibebaskan.

Para pengunjuk rasa telah menyerukan pengakuan pemilu tahun lalu serta pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya.

Suu Kyi, 75, menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam serta tuduhan mengimpor enam radio walkie talkie secara ilegal.

Penampilannya di pengadilan berikutnya telah ditetapkan pada 1 Maret.

Dia menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan rumah atas upayanya membawa demokrasi dan memenangkan Nobel Perdamaian pada 1991 untuk perjuangannya.
(sya)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More