Obral Grasi, Militer Myanmar Ampuni Lebih dari 23.000 Tahanan
Jum'at, 12 Februari 2021 - 15:40 WIB
MIliter Myanmar memberikan ampunan kepada lebih dari 23 ribu tahanan. Foto/Sputnik
NAYPYITAW - Otoritas militer di Myanmar telah mengeluarkan perintah untuk mengampuni lebih dari 23.000 tahanan, termasuk 55 warga negara asing. Pengampunan itu diumumkan pada Jumat kemarin saat Myanmar merayakan ulang tahun ke-74 Union Day.
"Sementara Republik Persatuan Myanmar sedang membangun sebuah Negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin, untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih, Dewan Administrasi Negara, sebagai per Bagian 204 (a) dari Konstitusi Negara, telah mengeluarkan perintah amnesti untuk hukuman yang diterima sebelum 4 Waning of Pyatho 1382 ME (31 Januari 2021) untuk pelanggaran apapun," bunyi perintah yang diterbitkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang dinukil Sputnik, Jumat (12/2/2021).
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Administrasi Negara Jenderal Min Aung Hlaing. Sesuai dengan keputusan tersebut, 23.314 narapidana akan dibebaskan.
Dokumen tersebut dirilis setelah kudeta militer di Myanmar pecah pada 1 Februari. Militer Myanmar menangkap anggota senior parlemen yang baru terpilih tepat sebelum parlemen bersidang untuk sesi pelantikannya.
Militer Myanmar kemudian mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah berakhir.
Kudeta terjadi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) pada bulan November lalu. Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, mengklaim pemilu itu dirusak oleh penipuan. Namun komisi pemilihan umum Myanmar menolak tuduhan tersebut, tetapi ketegangan antara kedua belah pihak telah meningkat selama berminggu-minggu.
Setelah pengambilalihan tersebut, Myanmar menghadapi gelombang protes yang mendukung pihak berwenang yang digulingkan.
Aksi demonstrasi menentang kudeta militer pun terjadi dalam beberapa hari terakhir. Termasuk oleh pegawai negeri yang telah mempertaruhkan pekerjaan mereka untuk melakukan aksi protes, bahkan beberapa anggota polisi telah beralih menentang kudeta tersebut. Dalam video dramatis yang direkam pada Rabu di sebuah desa di Negara Bagian Kayah di Myanmar timur, 42 polisi menyatakan kesetiaan kepada pemerintah terpilih yang digulingkan dan menolak permohonan seorang perwira senior untuk kembali bertugas. Penduduk lokal berbondong-bondong menemui mereka untuk menggagalkan penangkapan mereka.
"Sementara Republik Persatuan Myanmar sedang membangun sebuah Negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin, untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih, Dewan Administrasi Negara, sebagai per Bagian 204 (a) dari Konstitusi Negara, telah mengeluarkan perintah amnesti untuk hukuman yang diterima sebelum 4 Waning of Pyatho 1382 ME (31 Januari 2021) untuk pelanggaran apapun," bunyi perintah yang diterbitkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang dinukil Sputnik, Jumat (12/2/2021).
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Administrasi Negara Jenderal Min Aung Hlaing. Sesuai dengan keputusan tersebut, 23.314 narapidana akan dibebaskan.
Dokumen tersebut dirilis setelah kudeta militer di Myanmar pecah pada 1 Februari. Militer Myanmar menangkap anggota senior parlemen yang baru terpilih tepat sebelum parlemen bersidang untuk sesi pelantikannya.
Militer Myanmar kemudian mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah berakhir.
Kudeta terjadi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) pada bulan November lalu. Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, mengklaim pemilu itu dirusak oleh penipuan. Namun komisi pemilihan umum Myanmar menolak tuduhan tersebut, tetapi ketegangan antara kedua belah pihak telah meningkat selama berminggu-minggu.
Setelah pengambilalihan tersebut, Myanmar menghadapi gelombang protes yang mendukung pihak berwenang yang digulingkan.
Aksi demonstrasi menentang kudeta militer pun terjadi dalam beberapa hari terakhir. Termasuk oleh pegawai negeri yang telah mempertaruhkan pekerjaan mereka untuk melakukan aksi protes, bahkan beberapa anggota polisi telah beralih menentang kudeta tersebut. Dalam video dramatis yang direkam pada Rabu di sebuah desa di Negara Bagian Kayah di Myanmar timur, 42 polisi menyatakan kesetiaan kepada pemerintah terpilih yang digulingkan dan menolak permohonan seorang perwira senior untuk kembali bertugas. Penduduk lokal berbondong-bondong menemui mereka untuk menggagalkan penangkapan mereka.
tulis komentar anda