Protes Kudeta Militer Myanmar, Ribuan Orang Padati Jalan-jalan Yangon

Permintaan VPN telah melonjak di Myanmar, yang memungkinkan beberapa orang menghindari larangan tersebut. Namun, pengguna internet melaporkan gangguan yang lebih umum pada layanan data seluler, yang diandalkan oleh sebagian besar orang di negara berpenduduk 53 juta itu untuk berita dan komunikasi.

“Kami kehilangan kebebasan, keadilan dan sangat membutuhkan demokrasi,” tulis seorang pengguna Twitter. "Tolong dengarkan suara Myanmar."

Baca Juga: Kekalahan Mayweather dari Logan Paul Merusak Reputasinya

Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dengan menuduh pemilu 8 November yang dimenangkan NLD secara telak diwarnai kecurangan. Komisi pemilu menepis tuduhan militer.

Militer mengumumkan keadaan darurat satu tahun dan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilu baru, tanpa memberikan kerangka waktu.

Baca Juga: MMA Gempar! Pendekar Silat Muslim Meng-KO Petarung MMA di Amerika

Pengambilalihan kekuasaan tersebut mengundang kecaman internasional, di mana Dewan Keamanan PBB menyerukan untuk pembebasan semua tahanan. Sedangkan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar.

Suu Kyi, 75, tidak terlihat di depan umum sejak kudeta. Dia pernah menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah selama perjuangan melawan junta di masa lalu sebelum transisi demokrasi yang bermasalah dimulai pada 2011.

Pengacara Suu Kyi dan Presiden yang digulingkan Win Myint mengatakan mereka ditahan di rumah mereka. Penhacara tidak dapat bertemu dengan mereka karena mereka masih diinterogasi. Suu Kyi menghadapi dakwaan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal, sementara Win Myint dituduh melanggar pembatasan terkait virus corona.

“Tentu saja, kami menginginkan pembebasan tanpa syarat karena mereka tidak melanggar hukum,” kata Khin Maung Zaw, pengacara veteran yang mewakili keduanya, seperti dikutip Reuters.