AS: Beli S-400 Rusia, Turki Tak Konsisten dengan Komitmen sebagai Sekutu NATO
Sabtu, 06 Februari 2021 - 07:02 WIB
Komponen sistem pertahanan rudal S-400 Rusia tiba dengan pesawat kargo di dekat Bandara Murted, Ankara, 27 Agustus 2019. Foto/Militer Turki/Kementerian Pertahanan Turki/Handout via REUTERS
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai langkah Turki yang nekat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia tidak konsisten dengan komitmennya sebagi sekutu NATO . Untuk itu, Washington sekali lagi mendesak Ankara untuk menyingkirkan senjata pertahanan canggih Moskow tersebut.
Desakan itu disampaikan juru bicara Pentagon, John Kirby, dalam jumpa pers hari Jumat. "Kami mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem S-400," kata Kirby.
Kirby menegaskan kembali posisi Amerika bahwa S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur generasi kelima F-35 AS serta sistem senjata NATO lainnya.
Baca Juga: Kapal Perusak AS Berlayar Dekat Paracel, Langsung Diusir Militer China
"Turki adalah sekutu NATO yang sudah lama berdiri dan dihargai, tetapi keputusan mereka untuk membeli S-400 tidak konsisten dengan komitmen Turki sebagai sekutu AS dan NATO," ujar Kirby, seperti dikutip Sputniknews, Sabtu (6/2/2021).
Menurut Kirby, Turki memiliki banyak peluang selama dekade terakhir untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat. "Dan malah memilih untuk membeli S-400, yang memberikan pendapatan, akses, dan pengaruh kepada Rusia," katanya.
Utusan AS untuk Turki David Michael Satterfield mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington tidak berencana untuk membuat kelompok kerja dengan Ankara untuk menyelesaikan perbedaan atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
Pada Januari, Turki menyatakan kesiapan untuk membeli paket kedua sistem S-400 Rusia dengan syarat transfer teknologi.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengklaim pembelian senjata pertahanan itu tidak dapat diterima dan mengatakan tindakan yang lebih keras mungkin diperlukan untuk mencegah kerjasama pertahanan antara kedua negara.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali menyatakan bahwa akuisisi sistem pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak memerlukan izin AS untuk menerima sistem baru tersebut.
"Saya tidak tahu apa yang akan Biden katakan tetapi bagaimanapun kami tidak akan meminta izin dari siapa pun," kata Erdogan sebelum pelantikan Joe Biden pada 20 Januari lalu.
Washington bersikeras bahwa Rusia diduga dapat menggunakan sistem pertahanan udara itu untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat tempur AS. Sebaliknya, Ankara menyatakan pertahanan udara S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan merusak keamanan aliansi.
Erdogan juga mengatakan sebelumnya bahwa sanksi AS terhadap negaranya atas pembelian S-400 menunjukkan rasa tidak hormat Amerika Serikat terhadap sekutu penting NATO.
Pada Desember 2020, pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Pembatasan tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya, Ismail Demir.
Belakangan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan "apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan".
Pada Juli 2019, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka menghentikan partisipasi Turki dalam program F-35 atas pembelian sistem S-400. Turki awalnya bermaksud untuk membeli lebih dari 100 unit jet tempur F-35, tetapi baru membeli 30 ketika ditangguhkan dari proyek tersebut.
Desakan itu disampaikan juru bicara Pentagon, John Kirby, dalam jumpa pers hari Jumat. "Kami mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem S-400," kata Kirby.
Kirby menegaskan kembali posisi Amerika bahwa S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur generasi kelima F-35 AS serta sistem senjata NATO lainnya.
Baca Juga: Kapal Perusak AS Berlayar Dekat Paracel, Langsung Diusir Militer China
"Turki adalah sekutu NATO yang sudah lama berdiri dan dihargai, tetapi keputusan mereka untuk membeli S-400 tidak konsisten dengan komitmen Turki sebagai sekutu AS dan NATO," ujar Kirby, seperti dikutip Sputniknews, Sabtu (6/2/2021).
Menurut Kirby, Turki memiliki banyak peluang selama dekade terakhir untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat. "Dan malah memilih untuk membeli S-400, yang memberikan pendapatan, akses, dan pengaruh kepada Rusia," katanya.
Utusan AS untuk Turki David Michael Satterfield mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington tidak berencana untuk membuat kelompok kerja dengan Ankara untuk menyelesaikan perbedaan atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
Pada Januari, Turki menyatakan kesiapan untuk membeli paket kedua sistem S-400 Rusia dengan syarat transfer teknologi.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengklaim pembelian senjata pertahanan itu tidak dapat diterima dan mengatakan tindakan yang lebih keras mungkin diperlukan untuk mencegah kerjasama pertahanan antara kedua negara.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali menyatakan bahwa akuisisi sistem pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak memerlukan izin AS untuk menerima sistem baru tersebut.
"Saya tidak tahu apa yang akan Biden katakan tetapi bagaimanapun kami tidak akan meminta izin dari siapa pun," kata Erdogan sebelum pelantikan Joe Biden pada 20 Januari lalu.
Washington bersikeras bahwa Rusia diduga dapat menggunakan sistem pertahanan udara itu untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat tempur AS. Sebaliknya, Ankara menyatakan pertahanan udara S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan merusak keamanan aliansi.
Erdogan juga mengatakan sebelumnya bahwa sanksi AS terhadap negaranya atas pembelian S-400 menunjukkan rasa tidak hormat Amerika Serikat terhadap sekutu penting NATO.
Pada Desember 2020, pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Pembatasan tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya, Ismail Demir.
Belakangan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan "apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan".
Pada Juli 2019, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka menghentikan partisipasi Turki dalam program F-35 atas pembelian sistem S-400. Turki awalnya bermaksud untuk membeli lebih dari 100 unit jet tempur F-35, tetapi baru membeli 30 ketika ditangguhkan dari proyek tersebut.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda