Dewan Etika Jerman Tolak Beri 'Hak Khusus' pada Orang yang Sudah Divaksin
Kamis, 04 Februari 2021 - 21:36 WIB
BERLIN - Dewan Etika Jerman menolak ide pemberian hak khusus kepada mereka yang sudah menjalani vaksinasi. Sebelumnya, seorang menteri Jerman mengajukan ide bagi mereka yang sudah divaksin diberi kebebasan dan kelonggaran dari pembatasan.
Juru bicara Dewan Etik, Sigrid Graumann mengatakan, memberikan kebebasan kepada mereka yang sudah menjalani vaksinasi akan menimbulkan kecemburan sosial.
"Orang lain akan menganggap langkah seperti itu tidak adil. Kita harus hidup dengan pembatasan kontak selama beberapa waktu," katanya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (4/2/2021).
Sedangkan Ketua Dewan Etik, Alena Buyx mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan sementara masih belum jelas apakah mereka yang sudah divaksin masih dapat menginfeksi orang lain atau tidak.
"Pada saat ini, mencabut pembatasan negara atau kebebasan bagi orang yang divaksinasi tidak boleh dilakukan karena belum memungkinkan untuk melakukan penilaian apakah mereka tidak akan menulari orang lain," kata
Terkait dengan beberapa perusahaan yang hanya akan melayani mereka yang sudah menjalani vaksinasi, Wakil Ketua Dewan Etik, Volker Lipp menuturkan perusahaan memiliki hak semacam itu.
Beberapa perusahaan, termasuk Saga, salah satu penyedia layanan perjalanan di Jerman dan CTS Eventim, sebuah event organizer, telah mengatakan bahwa mereka hanya akan menawarkan layanan kepada mereka yang telah divaksinasi.
"Meskipun perusahaan swasta memiliki hak untuk melakukan itu pada prinsipnya, memaksa karyawan untuk divaksinasi adalah tindakan ilegal," ujarnya.
Juru bicara Dewan Etik, Sigrid Graumann mengatakan, memberikan kebebasan kepada mereka yang sudah menjalani vaksinasi akan menimbulkan kecemburan sosial.
"Orang lain akan menganggap langkah seperti itu tidak adil. Kita harus hidup dengan pembatasan kontak selama beberapa waktu," katanya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (4/2/2021).
Sedangkan Ketua Dewan Etik, Alena Buyx mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan sementara masih belum jelas apakah mereka yang sudah divaksin masih dapat menginfeksi orang lain atau tidak.
"Pada saat ini, mencabut pembatasan negara atau kebebasan bagi orang yang divaksinasi tidak boleh dilakukan karena belum memungkinkan untuk melakukan penilaian apakah mereka tidak akan menulari orang lain," kata
Terkait dengan beberapa perusahaan yang hanya akan melayani mereka yang sudah menjalani vaksinasi, Wakil Ketua Dewan Etik, Volker Lipp menuturkan perusahaan memiliki hak semacam itu.
Beberapa perusahaan, termasuk Saga, salah satu penyedia layanan perjalanan di Jerman dan CTS Eventim, sebuah event organizer, telah mengatakan bahwa mereka hanya akan menawarkan layanan kepada mereka yang telah divaksinasi.
"Meskipun perusahaan swasta memiliki hak untuk melakukan itu pada prinsipnya, memaksa karyawan untuk divaksinasi adalah tindakan ilegal," ujarnya.
(esn)
tulis komentar anda