Keberadaannya Misterius, NLD Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan
Selasa, 02 Februari 2021 - 13:57 WIB
NLD minta Aung San Suu Kyi dibebaskan. Foto/ABC.net.au
NAYPYIDAW - Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meminta agar peraih Nobel Perdamaian itu dibebaskan dari penahanan. NLD juga meminta junta militer Myanmar untuk mengakui kemenangannya dalam pemilu November lalu, sehari setelah kudeta militer yang memicu kemarahan global.
Keberadaan Aung San Suu Kyi hingga lebih dari 24 jam setelah penangkapannya tetap tidak diketahui. Satu-satunya kominunikasi adalah dalam bentuk pernyataan yang ditulis untuk mengantisipasi kudeta yang menyerukan aksi protes terhadap kediktatoran militer.
Militer Myanmar melancarkan kudeta menyusul kemenangan telak bagi NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi dalam pemilu 8 November lalu, hasil yang ditolak militer dengan alasan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar.
Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan itu berada di jalan menuju demokrasi yang stabil.
"Komite eksekutif NLD menuntut pembebasan semua tahanan secepat mungkin," dalam sebuah posting di halaman Facebook pejabat senior partai May Win Myint seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/2/2021).
Komite eksekutif NLD juga meminta militer untuk mengakui hasil pemilihan dan parlemen baru - yang akan bertemu untuk pertama kalinya pada hari Senin - diizinkan untuk duduk.
Suu Kyi (75) menjalani tahanan rumah sekitar 15 tahun antara tahun 1989 dan 2010 saat ia memimpin gerakan demokrasi dalam perjuangan panjangnya melawan junta militer yang telah memerintah negara itu selama enam dekade terakhir.
Kudeta terbaru menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan telak NLD dalam pemilu. Sebelumnya mereka juga menolak hasil jajak pendapat tahun 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.
Protes massal yang dipimpin para biksu Buddha pada 2007 memaksa para jenderal berkompromi dan NLD akhirnya berkuasa pada 2015 di bawah konstitusi baru yang menjamin peran utama militer dalam pemerintahan, termasuk kementerian utama.
Jenderal Min Aung Hlaing telah menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.
Mengkonsolidasikan kekuasaannya, junta baru mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 pengganti untuk mengawasi kementerian termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri dan dalam negeri.
Biksu Buddha Shwe Nya War Sayadawa, yang dikenal karena dukungannya yang blak-blakan kepada NLD, juga termasuk di antara mereka yang ditangkap pada Senin, kata kuilnya. Biksu adalah kekuatan politik yang kuat di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
Salah satu keprihatinan utama para diplomat PBB adalah nasib Muslim Rohingya dan kelompok etnis minoritas lainnya yang telah mengalami perlakuan kejam selama bertahun-tahun di tangan militer.
Tindakan keras militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Sekitar 600.000 Rohingya tetap berada di Negara Bagian Rakhine Myanmar, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp-kamp, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan.
“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” katanya.
Keberadaan Aung San Suu Kyi hingga lebih dari 24 jam setelah penangkapannya tetap tidak diketahui. Satu-satunya kominunikasi adalah dalam bentuk pernyataan yang ditulis untuk mengantisipasi kudeta yang menyerukan aksi protes terhadap kediktatoran militer.
Militer Myanmar melancarkan kudeta menyusul kemenangan telak bagi NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi dalam pemilu 8 November lalu, hasil yang ditolak militer dengan alasan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar.
Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan itu berada di jalan menuju demokrasi yang stabil.
"Komite eksekutif NLD menuntut pembebasan semua tahanan secepat mungkin," dalam sebuah posting di halaman Facebook pejabat senior partai May Win Myint seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/2/2021).
Komite eksekutif NLD juga meminta militer untuk mengakui hasil pemilihan dan parlemen baru - yang akan bertemu untuk pertama kalinya pada hari Senin - diizinkan untuk duduk.
Suu Kyi (75) menjalani tahanan rumah sekitar 15 tahun antara tahun 1989 dan 2010 saat ia memimpin gerakan demokrasi dalam perjuangan panjangnya melawan junta militer yang telah memerintah negara itu selama enam dekade terakhir.
Kudeta terbaru menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan telak NLD dalam pemilu. Sebelumnya mereka juga menolak hasil jajak pendapat tahun 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.
Protes massal yang dipimpin para biksu Buddha pada 2007 memaksa para jenderal berkompromi dan NLD akhirnya berkuasa pada 2015 di bawah konstitusi baru yang menjamin peran utama militer dalam pemerintahan, termasuk kementerian utama.
Jenderal Min Aung Hlaing telah menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu.
Mengkonsolidasikan kekuasaannya, junta baru mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 pengganti untuk mengawasi kementerian termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri dan dalam negeri.
Biksu Buddha Shwe Nya War Sayadawa, yang dikenal karena dukungannya yang blak-blakan kepada NLD, juga termasuk di antara mereka yang ditangkap pada Senin, kata kuilnya. Biksu adalah kekuatan politik yang kuat di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
Salah satu keprihatinan utama para diplomat PBB adalah nasib Muslim Rohingya dan kelompok etnis minoritas lainnya yang telah mengalami perlakuan kejam selama bertahun-tahun di tangan militer.
Tindakan keras militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Sekitar 600.000 Rohingya tetap berada di Negara Bagian Rakhine Myanmar, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp-kamp, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan.
“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka,” katanya.
(ber)
tulis komentar anda