Militer Lancarkan Aksi Kudeta, Biden Ancam Sanksi Myanmar
Selasa, 02 Februari 2021 - 07:57 WIB
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar setelah militernya melancarkan kudeta. Foto/News9
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar setelah militernya melancarkan kudeta dan menahan para pemimpin sipil pemerintahannya, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi .
Biden menyerang tentara negara Myanmar atas aksi kudeta tersebut, menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Kudeta di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, juga telah dikutuk secara internasional.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
"Memutar kembali kemajuan itu akan memerlukan tinjauan segera atas hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," tegas Biden seperti dikutip dari News9, Selasa (2/2/2021).
Myanmar telah menjadi proyek promosi demokrasi Barat selama beberapa dekade dan telah menjadi simbol keberhasilan.
Namun selama beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang berkembang tentang kemundurannya menjadi otoritarianisme.
Kekecewaan terhadap Suu Kyi, mantan pemimpin oposisi, telah meningkat, terutama atas penolakannya untuk mengekang penindasan terhadap Muslim Rohingya di wilayah barat negara itu.
Myanmar telah bangkit dari pemerintahan militer yang ketat dan isolasi internasional yang dimulai pada tahun 1962 dalam beberapa dekade, dan peristiwa hari Senin merupakan kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas usahanya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.
Dia telah hidup dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun ketika mencoba mendorong negaranya menuju demokrasi dan kemudian menjadi pemimpin de facto setelah Liga Nasional untuk Demokrasi, atau partai yang dipimpinnya, memenangkan pemilihan umum pada tahun 2015 lalu.
Biden menyerang tentara negara Myanmar atas aksi kudeta tersebut, menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Kudeta di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, juga telah dikutuk secara internasional.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
"Memutar kembali kemajuan itu akan memerlukan tinjauan segera atas hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," tegas Biden seperti dikutip dari News9, Selasa (2/2/2021).
Myanmar telah menjadi proyek promosi demokrasi Barat selama beberapa dekade dan telah menjadi simbol keberhasilan.
Namun selama beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang berkembang tentang kemundurannya menjadi otoritarianisme.
Kekecewaan terhadap Suu Kyi, mantan pemimpin oposisi, telah meningkat, terutama atas penolakannya untuk mengekang penindasan terhadap Muslim Rohingya di wilayah barat negara itu.
Myanmar telah bangkit dari pemerintahan militer yang ketat dan isolasi internasional yang dimulai pada tahun 1962 dalam beberapa dekade, dan peristiwa hari Senin merupakan kejatuhan yang mengejutkan dari kekuasaan Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas usahanya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.
Dia telah hidup dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun ketika mencoba mendorong negaranya menuju demokrasi dan kemudian menjadi pemimpin de facto setelah Liga Nasional untuk Demokrasi, atau partai yang dipimpinnya, memenangkan pemilihan umum pada tahun 2015 lalu.
(ber)
tulis komentar anda