Demokrasi Jadi Tantangan Berat di Hong Kong
Kamis, 07 Januari 2021 - 08:45 WIB
Polisi Hong Kong tidak memberikan komentar resmi. Namun, otoritas Hong Kong mengatakan, penundaan pemilu parlemen yang seharusnya digelar pada September lalu dikarenakan risiko penyebaran virus korona. Tidak jelas juga kandidat oposisi yang akan maju pada pemilu parlemen nanti setelah penangkapan massal tersebut.
Pemerintah Hong Kong berdalih bahwa penangkapan para aktivis tersebut karena adanya pelanggaran UU keamanan baru. “Mereka ingin melumpuhkan dan menggulingkan pemerintahan Hong Kong,” kata Menteri Keamanan Hong Kong John Lee, dilansir Reuters. Dia mengatakan, kelompok oposisi merencanakan kegiatan yang bisa membuat kerusakan di masyarakat. “Otoritas tidak akan menoleransi tindakan subversif tersebut,” paparnya. (Baca juga: Akhirnya, Mendikbud Nadiem Pastikan Formasi CPNS akan tetap Ada)
Ada indikasi kalau otoritas Hong Kong melakukan penangkapan massal terhadap para politikus dan aktivis agar kubu oposisi tidak memiliki kandidat pada pemilu mendatang. Dengan tidak adanya representasi kubu oposisi, maka kubu pro-China yang akan tetap Berjaya di parlemen dan menjadi mayoritas.
“Penangkapan massal itu menunjukkan otoritas China kini mulai memberangus benih demokrasi di Hong Kong,” kata Maya Wang, peneliti senior Human Rights Watch, dilansir Reuters. Dengan tidak ada kelompok oposisi, maka Hong Kong pun akan berstatus sama seperti Beijing. Satu suara, satu rasa dan satu tujuan menjadi identitas yang akan diterapkan Beijing bagi Hong Kong.
Dalam pandangan analis politik Derek Yuen, Hong Kong masih diselimuti polarisasi dan kemarahan populis akibat isu UU keamanan dan intervensi Beijing. Apalagi, tidak ada perubahan kebijakan terhadap Hong Kong dari Beijing. “Beijing berharap bisa mebersihkan parlemen Hong Kong secepatnya,” kata Yuen. (Baca juga: Pakai Setelah Seragam Mirip Polisi, Satpam Merasa Lebih Pede)
Media lokal melaporkan, operasi polisi itu termasuk penggeledaan kantor Hong Kong Public Opinion Research Institute (HKPORI) yang mengorganisir pemilu pendahuluan. Panitia pemilu pendahuluan menghancurkan data lebih dari 600.000 orang setelah penghitungan suara.
“Saat ini, Beijing akan melakukan penangkapan dan intimidasi ketika ada kegiatan yang dianggap mengandung konflik dengan kepentingan rezim,” kata Chung Kim Wah, Wakil CEO HKPORI kepada Cable TV. Bagi HKPORI, menurut dia, pihaknya hanya melakukan kerja operasional dan menawarkan jasa kepada siapa saja yang datang kepadanya.
Pemerintah Hong Kong berdalih bahwa penangkapan para aktivis tersebut karena adanya pelanggaran UU keamanan baru. “Mereka ingin melumpuhkan dan menggulingkan pemerintahan Hong Kong,” kata Menteri Keamanan Hong Kong John Lee, dilansir Reuters. Dia mengatakan, kelompok oposisi merencanakan kegiatan yang bisa membuat kerusakan di masyarakat. “Otoritas tidak akan menoleransi tindakan subversif tersebut,” paparnya. (Baca juga: Akhirnya, Mendikbud Nadiem Pastikan Formasi CPNS akan tetap Ada)
Ada indikasi kalau otoritas Hong Kong melakukan penangkapan massal terhadap para politikus dan aktivis agar kubu oposisi tidak memiliki kandidat pada pemilu mendatang. Dengan tidak adanya representasi kubu oposisi, maka kubu pro-China yang akan tetap Berjaya di parlemen dan menjadi mayoritas.
“Penangkapan massal itu menunjukkan otoritas China kini mulai memberangus benih demokrasi di Hong Kong,” kata Maya Wang, peneliti senior Human Rights Watch, dilansir Reuters. Dengan tidak ada kelompok oposisi, maka Hong Kong pun akan berstatus sama seperti Beijing. Satu suara, satu rasa dan satu tujuan menjadi identitas yang akan diterapkan Beijing bagi Hong Kong.
Dalam pandangan analis politik Derek Yuen, Hong Kong masih diselimuti polarisasi dan kemarahan populis akibat isu UU keamanan dan intervensi Beijing. Apalagi, tidak ada perubahan kebijakan terhadap Hong Kong dari Beijing. “Beijing berharap bisa mebersihkan parlemen Hong Kong secepatnya,” kata Yuen. (Baca juga: Pakai Setelah Seragam Mirip Polisi, Satpam Merasa Lebih Pede)
Media lokal melaporkan, operasi polisi itu termasuk penggeledaan kantor Hong Kong Public Opinion Research Institute (HKPORI) yang mengorganisir pemilu pendahuluan. Panitia pemilu pendahuluan menghancurkan data lebih dari 600.000 orang setelah penghitungan suara.
“Saat ini, Beijing akan melakukan penangkapan dan intimidasi ketika ada kegiatan yang dianggap mengandung konflik dengan kepentingan rezim,” kata Chung Kim Wah, Wakil CEO HKPORI kepada Cable TV. Bagi HKPORI, menurut dia, pihaknya hanya melakukan kerja operasional dan menawarkan jasa kepada siapa saja yang datang kepadanya.
Lihat Juga :