Supplier Apple Dilaporkan Gunakan Tenaga Kerja Paksa Uighur
Jum'at, 01 Januari 2021 - 17:51 WIB
Menyusul liputan media tentang laporan TTP pada hari Selasa, Apple dengan cepat membantah peran atau hubungan apa pun dengan praktik kerja paksa di China.
"Apple tidak menoleransi kerja paksa. Memeriksa adanya kerja paksa adalah bagian dari setiap penilaian pemasok yang kami lakukan, termasuk audit mendadak," kata juru bicara Apple Josh Rosenstock dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Turki Tak Akan Deportasi Muslim Uighur ke China )
"Awal tahun ini kami mengonfirmasi bahwa tidak ada pemasok kami yang memiliki pekerja Uighur dari 'program pemasangan' dari Xinjiang di jalur produksi Apple mana pun," imbuhnya.
Raksasa teknologi yang berbasis di California itu telah diawasi dengan cermat atas hubungannya dengan perusahaan China karena perannya yang diduga dalam melobi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Kerja Paksa Uighur. RUU tersebut akan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan AS untuk memblokir impor dari Xinjiang kecuali ada bukti bahwa kerja paksa tidak digunakan dalam produksi.
Tidak jelas perusahaan mana yang berusaha melemahkan atau mengubah RUU tersebut, namun, koalisi hak asasi manusia internasional telah secara terbuka mendesak Apple, Nike, Walmart, Adidas, GAP, dan beberapa perusahaan lain untuk mengungkapkan aktivitas mereka.
"Apple tidak menoleransi kerja paksa. Memeriksa adanya kerja paksa adalah bagian dari setiap penilaian pemasok yang kami lakukan, termasuk audit mendadak," kata juru bicara Apple Josh Rosenstock dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Turki Tak Akan Deportasi Muslim Uighur ke China )
"Awal tahun ini kami mengonfirmasi bahwa tidak ada pemasok kami yang memiliki pekerja Uighur dari 'program pemasangan' dari Xinjiang di jalur produksi Apple mana pun," imbuhnya.
Raksasa teknologi yang berbasis di California itu telah diawasi dengan cermat atas hubungannya dengan perusahaan China karena perannya yang diduga dalam melobi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Kerja Paksa Uighur. RUU tersebut akan memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan AS untuk memblokir impor dari Xinjiang kecuali ada bukti bahwa kerja paksa tidak digunakan dalam produksi.
Tidak jelas perusahaan mana yang berusaha melemahkan atau mengubah RUU tersebut, namun, koalisi hak asasi manusia internasional telah secara terbuka mendesak Apple, Nike, Walmart, Adidas, GAP, dan beberapa perusahaan lain untuk mengungkapkan aktivitas mereka.
Lihat Juga :