AS-Iran 'Kompak' Hadang Rencana Prancis untuk Lebanon

Paris awalnya tidak ingin Hariri mengambil peran itu, setelah sebelumnya gagal menerapkan reformasi. Namun, mengingat kurangnya kemajuan dalam membentuk pemerintahan yang kredibel, Macron tidak menentang pencalonan tersebut. Prancis mengatakan, anggota Hizbullah yang terpilih memiliki peran politik yang sah.

AS telah menjatuhkan sanksi pada tiga politisi terkemuka yang bersekutu dengan Hizbullah. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo telah memperingatakan akan ada tindakan lain yang akan dilakukan jika Hizbullah menjadi bagian dari pemerintah Lebanon.

Tanpa dukungan AS, organisasi dan donor internasional tidak akan memberi Lebanon uang yang dibutuhkannya untuk keluar dari krisis keuangan yang menurut Bank Dunia kemungkinan akan menyebabkan lebih dari setengah populasi dilanda kemiskinan pada tahun 2021.

(Baca: PM Lebanon Hassan Diab Jadi Terdakwa Ledakan Beirut )

Macron, yang telah bersumpah di tengah-tengah reruntuhan di Beirut untuk tidak meninggalkan rakyat Lebanon, berusaha menunjukkan beberapa keberhasilan kebijakan luar negeri di kawasan itu setelah berjalan dengan tangan kosong dari inisiatif profil tinggi di Libya dan Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk pemerintahan AS saat ini, sikap keras terhadap Hizbullah, yang dianggapnya sebagai kelompok teroris, adalah kunci untuk menunjukkan bahwa kebijakan Timur Tengah secara keseluruhan, termasuk tekanan maksimum terhadap Iran, telah efektif.

Tiga diplomat Prancis, yang berbicara dalam kondisi anonim, mengatakan mereka tidak mengharapkan Joe Biden dengan cepat mengubah kebijakan AS, mengingat sifat dua-partisan dari sikap AS dan prioritas lain untuk pemerintahan baru.