Wabah Covid-19 Parah, AS Hendak Jatuhkan Sanksi pada China
Rabu, 13 Mei 2020 - 15:46 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Washington berupaya menjatuhkan sanksi kepada China setelah Amerika Serikat (AS) jadi negara terparah di dunia yang dilanda pandemi Covid-19. Washington menyalahkan Beijing atas pandemi yang disebabkan oleh virus corona baru tersebut.
Upaya penjatuhan sanksi mulai digagas senator top Partai Republik AS, Lindsey Graham yang merupakan sekutu Presiden Donald Trump. Senator Graham telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi kepada China jika Beijing gagal memberikan laporan lengkap tentang peristiwa yang mengarah pada pecahnya pandemi Covid-19.
Graham yakin bahwa jika bukan karena "penipuan" oleh Partai Komunis China yang berkuasa, virus itu tidak akan berada di Amerika Serikat dan kini sudah menewaskan lebih dari 80.000 orang.
Menurut Graham, China telah menolak untuk mengizinkan para penyelidik untuk mempelajari bagaimana wabah itu dimulai."Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan yang serius kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (13/5/2020).
Para kritikus Trump, termasuk beberapa mantan pejabat, akademisi dan kolumnis, menilai pemerintah AS saat ini berusaha mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan mereka menghadapi pandemi dengan menyalahkan China.
Graham mengatakan bahwa "RUU Pertanggungjawaban Covid-19" akan mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari bahwa China telah memberikan akuntansi penuh dan lengkap untuk penyelidikan Covid-19 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sekutunya, atau organisasi afiliasi PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan China untuk listing di bursa AS.
RUU tersebut juga disponsori oleh delapan senator Republik lainnya.
Kedutaan Besar China di Washington tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi Beijing bersikeras telah transparan tentang wabah Covid-19, yang dimulai di kota Wuhan di China pada Desember 2019.
Trump dan pendukungnya dari Partai Republik telah berulangkali menuduh Beijing gagal memperingatkan dunia akan tingkat keparahan dan ruang lingkup wabah itu, yang telah memicu kontraksi ekonomi dunia dan mengancam peluangnya untuk menang kembali dalam pemilu November mendatang.
Senator Demokrat, Tim Kaine, yang partainya mengendalikan DPR Amerika, mengatakan hal-hal "pasti salah pada China", tetapi ada kebutuhan untuk melihat cerita lengkapnya dan pemerintahan Trump tidak boleh luput dari pengawasan.
"Mari kita ceritakan kisah ini terlebih dahulu dan lihat apa yang menjadi bagian dari masalah ini (bagi) semua orang, untuk memperbaikinya ke depan, dan kemudian kita dapat memutuskan tentang pertanggungjawaban," katanya.
Upaya penjatuhan sanksi mulai digagas senator top Partai Republik AS, Lindsey Graham yang merupakan sekutu Presiden Donald Trump. Senator Graham telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi kepada China jika Beijing gagal memberikan laporan lengkap tentang peristiwa yang mengarah pada pecahnya pandemi Covid-19.
Graham yakin bahwa jika bukan karena "penipuan" oleh Partai Komunis China yang berkuasa, virus itu tidak akan berada di Amerika Serikat dan kini sudah menewaskan lebih dari 80.000 orang.
Menurut Graham, China telah menolak untuk mengizinkan para penyelidik untuk mempelajari bagaimana wabah itu dimulai."Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan yang serius kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (13/5/2020).
Para kritikus Trump, termasuk beberapa mantan pejabat, akademisi dan kolumnis, menilai pemerintah AS saat ini berusaha mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan mereka menghadapi pandemi dengan menyalahkan China.
Graham mengatakan bahwa "RUU Pertanggungjawaban Covid-19" akan mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari bahwa China telah memberikan akuntansi penuh dan lengkap untuk penyelidikan Covid-19 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sekutunya, atau organisasi afiliasi PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan China untuk listing di bursa AS.
RUU tersebut juga disponsori oleh delapan senator Republik lainnya.
Kedutaan Besar China di Washington tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi Beijing bersikeras telah transparan tentang wabah Covid-19, yang dimulai di kota Wuhan di China pada Desember 2019.
Trump dan pendukungnya dari Partai Republik telah berulangkali menuduh Beijing gagal memperingatkan dunia akan tingkat keparahan dan ruang lingkup wabah itu, yang telah memicu kontraksi ekonomi dunia dan mengancam peluangnya untuk menang kembali dalam pemilu November mendatang.
Senator Demokrat, Tim Kaine, yang partainya mengendalikan DPR Amerika, mengatakan hal-hal "pasti salah pada China", tetapi ada kebutuhan untuk melihat cerita lengkapnya dan pemerintahan Trump tidak boleh luput dari pengawasan.
"Mari kita ceritakan kisah ini terlebih dahulu dan lihat apa yang menjadi bagian dari masalah ini (bagi) semua orang, untuk memperbaikinya ke depan, dan kemudian kita dapat memutuskan tentang pertanggungjawaban," katanya.
(min)
tulis komentar anda