Eks Pemimpin Irak Bantah Baghdad Restui Pembunuhan Soleimani

BAGHDAD - Mantan Perdana Menteri Irak , Adel Abdul Mahdi, membantah klaim yang menyatakan Baghdad menyetujui serangan drone Amerika Serikat (AS) yang menewaskan komandan militer senior Iran Qasem Soleimani pada Januari lalu. Bantahan itu disampaikan langsung oleh perwakilan Adel Abdul Mahdi.

Sebelumnya pendahulu Mahdi, Haider al-Abadi, mengatakan pemerintah Irak telah menyetujui serangan 3 Januari yang menewaskan Soleimani dan komandan kelompok milisi Syiah Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Serangan itu dilakukan di dekat Bandara Internasional Baghdad.

Haider menyatakan klaim tersebut saat tampil di televisi. Sebagai tanggapan, perwakilan Mahdi membantah tuduhan tersebut.

"Kami sepenuhnya menyangkal informasi yang beredar di media bahwa pihak berwenang Irak memberikan izin kepada kendaraan udara tak berawak AS yang menyerang para syuhada (Soleimani dan al-Muhandis)," kata perwakilan mantan perdana menteri yang mundur pada Mei lalu itu dalam sebuah pernyataan.



"Sebaliknya, (pihak berwenang) secara ketat mematuhi aturan pergerakan keduanya di darat dan di udara, meskipun dari waktu ke waktu, mencatat (terjadinya) pelanggaran," sambungnya seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (12/12/2020).

Perwakilan Mahdi lantas mengungkapkan rangkaian peristiwa tersebut. Menurutnya, pada 2 Januari, beberapa jam sebelum serangan, komandan koalisi AS saat itu Letnan Jenderal Robert White mengirim pesan menuntut koordinasi yang lebih besar dan penghapusan pembatasan yang ditempatkan di wilayah udara Irak. Ia menambahkan bahwa tidak ada izin seperti itu untuk serangan diberikan pada saat itu.(Baca juga: Trump Dilaporkan akan Tarik Diplomat AS dari Irak )

Mahdi sendiri mengeluarkan kecaman keras atas serangan udara AS yang menewaskan Soleimani dan al-Muhandis segera setelah insiden tersebut.

Sebelumnya, terkait dengan pembunuhan Soleimani, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS membunuh Qassem Soleimani untuk menunjukkan garis merah kepada Iran. Dia menuturkan bahwa kampanye tekanan maksimum telah mengisolasi Iran secara diplomatik, militer dan ekonomi dengan bantuan sekutu Teluk.

"Rezim Iran sedang meneror rakyatnya dan mempromosikan terorisme di seluruh dunia. Iran telah mencapai tingkat pengayaan 20%, yang berarti melanggar perjanjian nuklir. Dukungan Iran terhadap rezim Bashar Assad telah membuat rakyat Suriah sengsara. Iran harus bertindak seperti negara normal yang jauh dari perilaku ganasnya," ujarnya dalam IISS Manama Dialogue membahas masalah-masalah regional di Timur Tengah beberapa waktu lalu.(Baca juga: Pompeo: AS Bunuh Soleimani untuk Tunjukan 'Garis Merah' pada Iran )

Pada bulan Januari, Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang menargetkan tentara AS di Irak sebagai respons atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan Jenderal Soleimani.

Ketegangan antara Teheran dan Washington telah mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade sejak Trump pada Mei 2018 menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir 2015.