Pakar: Netanyahu Mungkin Maju Sebagai Presiden Israel untuk Hindari Tuntutan Hukum

TEL AVIV - Sejumlah pakar memprediksi bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mungkin maju sebagai Presiden Israel untuk menghindari tuntutan hukum. Hukum Israel tidak melarang seorang yang sedang memiliki masalah hukum untuk maju sebagai presiden negara itu.

"Undang-undang dasar Israel tidak membatasi seseorang yang dituduh melakukan suap untuk mencalonkan diri sebagai presiden," ujar Suzie Navot, pakar hukum konstitusional dan parlementer Israel.

(Baca: Menteri Israel Benarkan Pertemuan Netanyahu dan Putra Mahkota Saudi )



"Ini karena Presiden Israel tidak memegang kekuasaan fungsional apa pun. Tetapi jelas bahwa ia harus menjadi orang yang dapat memberi teladan bagi semua," sambungnya.

Belum jelas mengapa Netanyahu berpotensi ingin melepaskan jabatannya, di mana ia menikmati kekuasaan dan pengaruh, dan memilih posisi yang terutama melibatkan penerimaan kredensial diplomat asing, partisipasi dalam upacara simbolis, dan pemberian pengampunan kepada tahanan.

"Sementara Perdana Menteri Israel dapat diadili, presiden kebal terhadap aktivitas semacam itu. Undang-undang Israel tidak mengizinkan (pihak berwenang) untuk menuntutnya atas pelanggaran yang dilakukan selama tujuh tahun masa jabatannya," ungkap Navot.

"Juga tidak memberikan izin untuk mengadili dia. untuk mereka yang telah dia lakukan sebelum dia mengambil posisi itu. Saya tidak tahu apakah ini yang memotivasi Netanyahu, tetapi saya dapat memahami logika di balik laporan tersebut," ujarnya.

Awal tahun depan, pengadilan di Yerusalem akan mulai mendengarkan saksi dalam kasus Netanyahu dan pemimpin Israel itu diharapkan menghadiri sesi tersebut. Media Israel percaya bahwa dia ingin menghindari gambar-gambar itu dan dengan mengasumsikan jabatan presiden dia tidak hanya akan dapat mencapai tujuan itu, tetapi juga akan berhasil mengulur waktu.

(Baca: Netanyahu Minta Biden Tak Bawa Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )